Balikpapan, BPost
Berlarut-larutnya kemelut yang terjadi di DPRD Kota Balikpapan mengundang berbagai tanggapan yang negatif terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut, baik yang datangnya dari kalangan pejabat, politikus, praktisi hukum, LSM dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta kalangan lainnya termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim.

Salah seorang anggota DPD Kaltim Drs H Nursyamsa Hadits menyebutkan, lembaga DPRD Kota Beriman ini sekarang lagi ‘mati suri’, bahkan legimitasi lembaga legislatif itu juga telah hilang setelah tidak berhasil menetapkan pimpinannya yang definitif.

"Jika kondisi seperti ini terus berkepanjangan, maka masyarakat bisa saja meminta agar LPM saja yang dilantik menggantikan anggota DPRD yang ada sekarang, karena keberadaannya malah merugikan semua pihak serta menjadi pusat konflik," ujar anggota DPD yang juga warga Balikpapan ini ketika dimintai tanggapannya, Selasa (4/1).

Nursyamsa yang juga pengurus Ponpes Hidayatullah ini juga menilai DPRD Balikpapan sudah tidak enak badan karena setiap hari menerima dan mendengar keluhan masyarakat, bahkan sejumlah tokoh masyarakat ada yang meminta agar gaji 40 anggota dewan itu tidak perlu dibayar karena mereka dianggap belum bekerja.

Ketika disinggung apakah dirinya selaku anggota DPD mau menjadi fasilitator untuk mencairkan kemelut di DPRD itu, Nursyamsa menyatakan kesediaannya, hanya diakuinya sampai sekarang belum ada kalangan DPRD yang meminta, kecuali ada dari mahasiswa yang meminta anggota DPD agar bisa mengurai benang kusut di DPRD tersebut.

Sementara Ketua Forum Putra Putri Balikpapan H Sofyan Asnawie ditemui terpisah mengatakan, kemelut di DPRD Balikpapan itu sebuah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan membuat kamtibmas di kota ini terganggu.

Disebutkan sejumlah elemen masyarakat sudah mengancam akan melakukan aksi besar-besaran terhadap lembaga perwakilan rakyat itu kalau dalam bulan ini belum juga berhasil menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan itu.

"Pada prinsipnya apa yang terjadi di DPRD Balikpapan merupakan hal yang menarik untuk dijadikan bahan kajian tentang seperti apa jika proses demokrasi yang berjalan sedikit menyimpang dari segala tata aturan yang berlaku," tandas Sofyan Asnawie.

Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) Balikpapan, Rendy S Ismail mengatakan bila tingkat kejenuhan masyarakat terhadap DPRD mencapai pada titik kulminasi, maka masyarakat bisa saja melakukan gugatan hukum kepada DPRD atau class action.