JAKARTA, BPOST - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak ‘galak’ lagi. Mereka tak bersuara keras meskipun presiden tak hadir dalam sidang paripurna yang membahas interpelasi Iran, Selasa (10/7). Kabar adanya sogokan pun berembus.

Kabarnya sikap DPR yang tak keras dikarenakan adanya bingkisan berupa handphone komunikator seri terbaru yang diberikan kepada orang-orang penting di fraksi yang hadir dalam sebuah pertemuan di Hotel Nikko, Jakarta, Minggu (8/7).

"Saya memang mendengar ada yang bagi-bagi handphone seri terbaru kepada anggota dewan yang hadir di pertemuan itu. Tapi saya akan cek kebenarannya. Kalau itu benar bertujuan agar mereka tunduk," ungkap salah seorang penggagas interpelasi, Ali Mochtar Ngabalin.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR Effendy Choirie juga mengaku mendengar isu bagi-bagi handphone yang bernilai sekitar Rp 12 juta itu. "Saya juga dengar ada seperti itu. Saya dengar dari anggota dewan yang lain. Tapi saya belum bisa pastikan," ujarnya.

Bila itu terjadi, akan merusak institusi dan citra anggota DPR. "Siapa pun yang bagikan handphone itu jelas sudah tidak benar," tukasnya.

Pertemuan tertutup di Lantai 15 Hotel Nikko itu disebut-sebut diprakarsai Fraksi Demokrat (FD) DPR. Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda hadir dalam pertemuan itu mewakili pemerintah. Hanya tiga fraksi DPR yang tidak menghadirkan anggotanya yakni FPDIP (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, FPPP (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) dan FPKB.

Ketua FD Syarief Hasan mengakui adanya pertemuan itu. Namun, dia membantah partainya membagi-bagikan handphone kepada perwakilan fraksi yang hadir kala itu. "Ah tidak ada bingkisan apa-apa," katanya. Syarief juga membantah pertemuan itu untuk menjinakkan anggota dewan.

Informasi yang diperoleh BPost, pertemuan di Hotel Nikko merupakan kelanjutan dari pertemuan makan siang para pimpinan fraksi, sebelum rapat konsultasi dengan presiden, Selasa (3/7) kemarin.

Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi membantah bila dalam pertemuan itu ada bagi-bagi handphone. "Tidak ada itu. Kita di sana membahas masalah kebangsaan," katanya.

Lain lagi informasi yang diberikan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddy Chrisnandi. Salah satu inisiator interpelasi ini mengaku pernah ditawari uang Rp 5 miliar oleh orang kepercayaan Presiden Susilo bambang Yudhoyono. " Tujuannya agar saya lebih lunak," ujar Yuddy sebagaimana dikutip dari Tempo.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok membantah meski ia tak menyangkal ada lobi dari para menteri untuk menjinakkan pengusul iterpelasi. "Lobi itu bentuk tanggung jawab menteri terhadap pemerintah bukan atas permintaan presiden," katanya.

Melemah

Terlepas dari isu sogokan itu, sidang paripurna interpelasi soal Iran tidak seramai sidang sebelumnya, Selasa (5 /7). Meski ada beberapa interupsi, tidak ada lagi suara-suara ngotot maupun adu argumentasi. Jumlah anggota dewan yang hadir pun hanya 277 dari 549 anggota DPR. Itupun banyak pula yang hanya datang mengabsen, setelah itu pergi.

Bahkan Yuddy Chrisnandi dalam interupsinya justru meminta semua anggota dewan dari FPG tidak melakukan interupsi. "Tidak ada yang harus diinterupsi lagi. Saya kira akan sia-sia dan tidak akan mengubah keadaan. Saya minta anggota dewan mengalah saja," katanya disambut tawa para anggota dewan dan pengunjung yang memenuhi balkon.

Dalam rapat ini, Yudhoyono diwakili tujuh menteri yakni Mensesneg Hatta Radjasa, Menhan Juwono Sudarsono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menlu Hassan Wirayuda, Menkum HAM Andi Matalatta, Menristek Kusmayanto Kadiman, dan Menko Polhukam Widodo AS.

Dalam jawaban presiden yang dibacakan Widodo AS disebutkan dukungan atas resolusi dilakukan karena Iran tidak transparan dalam program pengayaan nuklir sejak negara itu mendapat teguran dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. "Pemerintah menilai Iran tidak terbuka dalam pengayaan nuklir Iran yang mengarah pada program penggunaan senjata nuklir," kata Widodo.