JAKARTA, BPOST - Sebanyak 65 warga korban pembangunan Waduk Riam Kanan, di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, kecewa berat karena aksi demonstrasi yang mereka gelar di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (10/7), tak ditanggapi sang menteri, Purnomo Yusgiantoro.

Oleh karena itu, warga perwakilan sembilan desa tersebut tetap melanjutkan aksinya Rabu ini. Bahkan mereka akan demo di depan Istana Kepresidenan dan Istana Wakil Presiden.

Dalam aksi kemarin, mereka bergantian orasi untuk menyuarakan aspirasi terkait ganti rugi lahan pembangunan PLTA Riam Kanan yang tak ada kejelasan sejak tahun 1968 silam.

Warga datang dengan mengenakan baju sasirangan. Mereka juga membawa fotokopian putusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan warga.

Koordinator lapangan aksi, Anang Syahrani SE MM, saat dihubungi di Jakarta menyatakan, warga tetap menuntut pemerintah pusat segera membayar ganti rugi sebesar Rp 573 miliar.

Mereka akan menuntut direalisasikannya eksekusi PN Jakarta Pusat tertanggal 6 Desember 2006-- yang isinya memenangkan gugatan warga atas tuntutan sebelumnya senilai Rp 1,1 triliun.

"Pada putusan tersebut, pemerintah diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 573 miliar. Putusan PN itu sudah turun enam bulan lebih," ujar Anang.

Dikatakan Anang, perjuangan yang dilakukan warga sudah sesuai jalur hukum. Jika pemerintah tetap tak memenuhinya, dia bersama warga akan terus menuntut hak-hak mereka sampai kapan pun.

Pembangunan waduk tersebut membawa ‘tumbal’ tenggelamnya sembilan desa, yaitu Artain, Kalaan, Tiwingan Lama, Bunglai, Apuai, Rantau Balai, Rantau Bujur, Benua Riam dan Tanjung Baru. Warga pun lantas menuntut keadilan dengan meminta ganti rugi.

Anang menceritakan, warga berangkat dari Aranio, Banjar sejak Sabtu (7/7) lalu, yang kebanyakan menumpang kapal laut. Saat di Jakarta, warga menginap di Kompleks TNI AL di Cinere, Jakarta Selatan.

Camat Aranio, Makhruddin, mengaku belum mengetahui kebenaran turunnya keputusan dari pengadilan yang memenangkan gugatan warga tersebut. Kini, dia masih melakukan cross check ke lapangan.

"Itu masih baru berupa kabar saja. Kebenarannya belum tahu. Saya akan cek melalui lurahnya dulu," kata Makhruddin, sore kemarin.