Oleh:
Taufikurrahman
Dewan Legislatif Mahasiswa IAIN Antasari

Pesimis adalah sikap wajar dari sebagian masyarakat Indonesia menanggapi demokrasi yang ada di Tanah Air. Dari zaman orde lama, orde baru hingga masa reformasi yang, namanya demokrasi telah dijalankan dan diupayakan. Bahkan, demokrasi merambah ke berbagai sektor ekonomi. Sebagaimana ditegaskan Pasal 33 UUD 1945 tentang asas demokrasi ekonomi, yang dijadikan pegangan dalam membangun ekonomi bangsa.

Seperti diakui Moh Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, Pertama, hampir semua negara telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Dalam dunia perpolitikan bangsa dewasa ini, demokrasi diupayakan oleh berbagai kalangan pemerintahan, politikus dan masyarakat pada umumnya. Walau sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki adanya demokrasi berkedaulatan yang benar-benar berpihak kepada rakyat Indonesia.

Saya pun sebenarnya pesimis terhadap demokrasi yang diusung dijadikan azas, diupayakan dan dijalankan Indonesia bisa menuai hasil yang diinginkan. Yakni, pemerintahan bangsa dibawa dari, oleh dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, demokrasi hanya berjalan pada garis mimpi anak bangsa yang menghendaki demokrasi ditegakkan. Demokrasi hanya berjalan di rel kereta api sang penguasa, dan kaum akademis yang memahami makna demokrasi secara universal. Sedangkan masyarakat awam tidak memahami secara signifikan apa itu demokrasi, yang mereka tahu adalah bagaimana bisa mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi keluarga@nya.

Orang juga boleh berasumsi, pemilihan umum adalah salah satu wadah untuk mengimplementasikan nilai demokrasi bangsa dan falsafah bangsa yang berpedoman pada Pancasila. Terlahirnya partai politik di Indonesia boleh dibilang bentuk dari perjalanan demokrasi bangsa. Orang bisa berkumpul dan membentuk partai politik untuk berpartisipasi ketika pemilu. Atau, malah sebagai bomerang bagi rakyat karena mereka akan bingung memilih partai dan pemimpin yang harus didukung akibat banyaknya partai politik.

Ada yang mengatakan, demokrasi tidak akan berjalan ketika dari atas (penguasa) tidak menggerakkannya. Sebab, demokrasi berasal dari atas dan turun, bukan dari bawah naik ke atas. Walau pada esensinya, yang namanya demokrasi adalah terlahir dari rakyat oleh dan untuk rakyat. Seharusnya bukan hanya pada saat pemilu nilai demokrasi diusung dan ditanamkan elit politik, tetapi juga mestinya sampai ke ranah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara secara universal.

Untuk daerah Kalsel saja, demokrasi yang diharapkan belum juga didapatkan masyarakatnya. Kalsel yang kaya sumber daya alam (SDM) masih jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Belum lagi pada saat pemilu ataupun pilkada, masyarakat hanya dijejali iming-iming dan janji manis demi kemajuan bangsa dan daerah. Dalam realitanya, janji yang dilontarkan saat kampanye tidak kunjung datang kepada rakyat untuk kesejahteraan mereka.

Bukan bersikap sinis terhadap ‘sultan’ warga Kalsel, tetapi itulah yang terlihat saat ini. Begitu banyak persoalan yang terjadi di tanah masyarakat Kalsel, dari Pedagang Kaki Lima (PKL), anak jalanan (anjal), arsitektur bangunan RSUD Ulin dan lainnya yang kebanyakan warga tidak mengetahuinya. Sampai saat ini permasalahan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan.

Mungkinkah ini yang dicita-citakan dari roh demokrasi. Sebuah keinginan rakyat atas kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi semua pihak yang tak kunjung datang. Padahal, demokrasi bukan basa basi. Demokrasi menghendaki sebuah kebebasan bagi rakyat untuk bertindak dan berbuat sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum dan perundang-undangan yang tidak memberatkan rakyat kecil. Hukum, perda dan perundang-undangan yang berpihak terhadap kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. Sebab, itu yang dikehendaki rakyat.

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari dan oleh rakyat untuk rakyat. Coba lakukan riset oleh pemerintah terhadap rakyat di Kalsel, apa yang mereka inginkan? Kemiskinan, pengangguran, ketidaknyamanan berada di tanahnya sendiri (Kalsel). Apa itu yang mereka kehendaki? Mereka menginginkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari kekayaan alam yang ada di Kalsel, karena mereka terlahir dan beranak pinak di tanah sendiri, Tanah Banjar.

Jadi, itulah yang diemban lama oleh ruh demokrasi yang menghendaki sebuah pemerintahan murni dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintahan yang mendukung dan berpihak kepada rakyat. Pemerintahan yang bisa menjadikan rakyatnya makmur, berkeadilan dan sejahtera. Amin.