"Kami tidak sependapat dengan gagasan itu, apalagi siswi sekolah masih terbilang anak-anak (umur 0-18 tahun). Meski mereka sudah matang secara fisik tapi mereka belum matang secara psikis," katanya saat dihubungi Bernas di ruang kerjanya, Selasa (20/2), berkaitan dengan gagasan agar siswi yang hamil diperbolehkan mendapatkan cuti hamil.
Pemberlakuan cuti hamil bagi siswi sekolah menengah, lanjutnya, justru akan menambah masalah. Sebab pemberian cuti hamil tidak jauh berbeda dengan melegalkan perbuatan semacam itu. Apalagi mereka masih harus mendapat perlindungan dari orangtua dan menikmati kegembiraan selama masa kanak-kanak dan menimba ilmu.
"Kami tidak yakin bila anak yang dilahirkan siswi tersebut (masih terbilang anak-anak) bisa memperoleh perawatan sebagaimana anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah matang (baik jasmani maupun psikis). Karena mereka memang belum waktunya untuk menjadi ibu dan masih harus menikmati masa anak-anaknya," ucapnya.
Soenardjo menambahkan siswi yang hamil selama menjalani pendidikan di sekolah menengah harus diamankan agar siswa yang lain bisa menyelesaikan pendidikannya. Karena itu siswi yang hamil disarankan untuk mengikuti pendidikan jalur luar sekolah seperti mengikuti kejar paket A, B dan C dan bisa mengikuti ujian persamaan.
"Kami yakin dengan cara seperti itu akan menjaga si anak tidak kehilangan hak untuk belajar. Selain itu dikhawatirkan siswa lain juga akan terpengaruh secara psikologis dan tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik," ucapnya.
Sedang upaya preventif yang harus dilakukan semua pihak, kata Soenardjo, selain memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi siswi yang hamil, juga siswi harus berpakaian sopan dan memilih teman dalam bergaul. Apalagi pergaulan bebas itu biasanya akibat pengaruh lingkungan. (kun)