226 Dukuh Berikrar Bebas Pekat
*Dihadapan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X

Bantul, Bernas
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk menjadikan wilayahnya bebas penyakit masyarakat (pekat), mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Tidak hanya aparat kepolisian maupun Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja, namun masyarakat pun telah beramai- ramai ikut memerangi pekat.
Upaya untuk mewujudkan daerah bebas pekat itu ternyata tidak sia-sia. Setidaknya hal tersebut terbukti dengan adanya 226 dusun di wilayah Bantul yang menyatakan diri bebas pekat.
Ikrar bebas pekat tersebut, hari Sabtu (29/3) diungkapkan para Dukuh (Kepala Dusun) di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika mencanangkan gerakan bebas pekat tingkat DIY di balai Desa Trimulmulyo Kecamatan Jetis, Bantul. Selain dihadiri Muspida Bantul, acara tersebut juga dihadiri oleh Camat, Lurah Desa dan Dukuh se-Kabupaten Bantul serta ribuan warga ma- syarakat lainnya.
Bupati Bantul Drs H Mohammad Idham Samawi pada saat itu menjelaskan, keberhasilan 226 Dusun dalam menciptakan kawasan bebas pekat tidak terlepas dari keseriusan masyarakat. Hal itu terbukti ketika gerakan pemberantasan pekat telah dicanangkan, masyarakat Bantul kemudian menindaklanjutinya dengan rembug dusun dan desa.
Sedangkan dalam melakukan gerakan pemberantasan pekat, Idham Samawi berpesan kepada masyarakat agar menghindari tindakan anarkis. Melainkan upaya tersebut harus dilakukan dengan pendekatan serta berlomba-lomba meningkatkan kebajikan.
Sedangkan Sri Sultan HB X meminta agar ikrar yang diucapkan oleh para Kadus tersebut bukan rekayasa. Melainkan ikrar nyata dan ada tindak lanjutnya.
"Kalau ternyata di dusun masih ada malima (madat, main, madon, minum dan maling), konsekuensi apa? Apakah Pak Kadus mau mundur dari jabatannya? Saya berharap ikrar ini tulus dan ada realitanya," katanya.
Sebab, menurut Sultan, pernyataan bebas pekat yang dibuat para Kadus itu tidak hanya akan berlaku di Bantul. Namun akan digunakan untuk memacu gerakan bebas pekat di tingkat DIY.

"Di Samas bagaimana?"

Dari komponen malima, Sultan yakin bahwa unsur madon (main perempuan) tidak ada di pedukuhan. Sebab di pedukuhan tidak ada prostitusi. "Tapi di Samas bagaimana?" sindir Sultan mengenai keberadaan prostitusi di kawasan Pantai Samas.
Pada kesempatan itu Sultan juga mengatakan bahwa pemerintah memiliki tekad untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun upaya tersebut menemui kendala dengan masih maraknya perjudian dan minum.
"Namun upaya ini seolah-olah sia-sia. Sebab ketika ma- syarakat dapat tambahan penghasilan, tapi digunakan untuk minum dan judi," kata Sultan.
Sehingga dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu program yang akan dilakukan Gubernur adalah menciptakan bebas pekat. Hal ini dilakukan dengan maksud, hasil yang diperoleh masyarakat bisa digunakan seoptimal mungkin bagi kepentingan keluarga masing-masing. (skd)