Rachmawati mengatakan, Senin (23/4) di Jakarta, bahwa kemungkinan pelaksanaan pertemuan tersebut dilakukan pada Rabu besok. "Tapi, itu jika tidak ada halangan. Namun, sampai sekarang saya belum mendapat konfirmasi lagi."
Menurut Gus Dur, seperti yang dinyatakan kepada Rachmawati, agenda pertemuan elit politik ini masih dibicarakan di tingkat I, yaitu di Senior Officials Meeting. Namun, konfirmasi yang diperoleh dari Gus Dur, pertemuan akan diperluas tidak hanya empat tokoh politik saja, tapi mengundang beberapa tokoh lainnya.
Rachmawati sebelumnya bertemu dengan Wakil Ketua DPR AM Fatwa pada dua pekan lalu, berkaitan dengan rencana pertemuan empat tokoh ini. Dalam pertemuan tersebut, Rachmawati mengatakan bahwa dirinya merasa kesulitan sebagai fasilitator, karena Amien Rais minta agar presiden mundur itu sebagai harga mati.
Ia mengatakan kepada Fatwa, bahwa sikap Amien itu bukan win-win solution, dan menyatakan bahwa dalam pertemuan tokoh nasional itu yang paling penting adalah untuk menyelamakan bangsa dan negara.
Sikap PDI-P
Sementara itu, batalnya pertemuan wakil-wakil partai (SOM= Senior
Official Meeting) yang digalang ketua DPP PKB yang juga Menlu Alwi Shihab,
Sabtu (21/4) lalu, lebih dikarenakan sikap PDI-P yang enggan mengirim
wakilnya. Bahkan, dikabarkan, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri
tidak bersedia menanggapi walaupun sudah dihubungi via telpon oleh Alwi
sebanyak 12 kali. Sehingga sampai hari H, Mega belum menunjuk wakil PDI-
P.
Hal ini dikemukakan salah seorang pimpinan FPDI-P yang enggan disebutkan namanya kepada Bernas, di kantor DPP Jalan Pacenongan Jakarta, Senin (23/4). "Ibu memang tidak tertarik dengan SOM tersebut, karena agendanya tidak jelas. Tidak ada kerangka yang harus dilakukan dalam SOM tersebut. Ibu menilai buat apa dilakukan pertemuan jika tidak ada acuan yang jelas," tegasnya.
Alwi Shihab sendiri ketika dikonfirmasi menyatakan, urungnya pertemuan yang direncakan akan dilakukan di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu pukul 14.00 siang itu karena tidak mudahnya bagi partai politik untuk menentukan wakilnya. "Jadi, itu tidak batal tetapi untuk menentukan seorang wakil itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada pemikiran kenapa harus melalui SOM, tidak langsung 4 tokohnya saja," ujarnya.
Didesak apakah urungnya pertemuan itu karena Megawati menolak, Alwi mengatakan tidak tahu. "Saya tidak tahu. Saya ini kan diperintah saja. Inisiatif bukan dari saya. Saya diperintah menghubungi ya saya hubungi. Kalau nanti ada perintah urungkan ya saya urungkan. Perintah jalan terus ya jalan terus. Sampai sekarang belum ada perintah mengurungkan," kilahnya.
Dalam kesempatan ini Alwi juga membantah jika ketua MPR Amien Rais tidak akan diikutsertakan dalam pertemuan. Menurutnya, jika Gus Dur tidak menyebut nama Amien, lebih karena terlewatkan saja. Bahkan dikatakan Alwi, dirinya telah menghubungi ketua DPP PAN Abdillah Thoha untuk 'mendekati' Amien Rais. Tentang pemakaian Hotel Borobudur, Alwi mengaku tempat itu sudah menjadi langganan sehingga mendapat diskon 50 persen.
Dikejar waktu
Sementara itu, Ketua DPP PKB Matori Abdul Djalil, secara tersirat
membenarkan kegagalan pertemuan itu memang dikarenakan sikap PDI-P. "Golkar
siap, PP siap, PDI-P kayaknya masih perlu waktu berpikir. Penyebabnya, saya
kira juga karena prosesnya belum usai saja. Pers saja yang menganggap
adanya boikot," tegasnya.
Menurut Matori, kegagalan Alwi mempertemukan wakil-wakil partai itu lebih dikarenakan waktu yang terlalu sempit, sehingga Alwi belum bisa secara penuh menjelaskan arti pentingnya pertemuan tersebut.
"Saya lihatnya prosesnya belum usai saja. Mungkin Pak Alwi merasa dikejar waktu. Oleh sebab itu, dia berharap itu dapat terselenggara pada hari Sabtu kemarin, ternyata itu belum berhasil. Akibatnya, pihak-pihak tadi masih dalam proses berpikir. Saya kira Pak Alwi akan tetap berusaha," tuturnya.
Tentang agenda yang harus dibicarakan dalam pertemuan itu, Matori menilai aganda itu sebaiknya diserahkan saja ke masing-masing pihak yang mengikuti. "Tetapi, yang terpenting, bagaimana kita bisa keluar dari kemelut yang terjadi sekarang. Sudah tiba saatnya, masing-masing pemimpin tidak menghitung kalah-menang kelompoknya, tetapi kalah-menang bagi kepentingan bangsa," kata Wakil Ketua MPR ini.
Sedangkan Sekretaris FPDI-P Heri Akhmadi lebih menilai, kegagalan SOM lebih dikarenakan tidak jelasnya agenda yang akan dibicarakan. "Ibu Mega selalu siap selama ada kejelasan. SOM itu maunya apa sih. Anda lihat sendiri kan simpang siur. Baru keinginan sudah diekspose kemudian jadi kontroversi akhirnya jadi tidak efektif. Selama kegiatan tidak jelas itu dilakukan kami tidak akan merespons," ujarnya.
Ditambahkan Heri, walaupun masih berupa SOM tetapi tetap harus ada agendanya. "Di luar negeri itu, SOM ada kerangka acuannya. Bukan ngobrol ngalor ngidul berharap ada solusi yang keluar, apalagi untuk menghentikan proses memorandum II. Tidak bisa itu," tandas Heri.
Selain itu, imbuhnya, perlu pula ditanyakan apakah pertemuan itu masih ada relevansinya, apalagi jika pertemuan informal itu diarahkan untuk membelokkan agenda informal. "Artinya, jangan sampai pertemuan informal itu menafikan atau mengurangi makna proses konstitusional yang berjalan. Kita kan sedang membangun konstitusi politik dan demokrasi kita. Kami berpendirian, serahkan proses ini pada mekanisme konstitusi yang berjalan. Waktunya kan tinggal 1 minggu lagi," jelasnya.
Secara terpisah, di sela-sela peringatan Haul ke-1000 Bung Karno di Jakarta, Wakil Ketua DPR dari FR, AM Fatwa juga menilai pertemuan itu tidak ada relevansinya karena pokok persoalan ada di Gus Dur.
"Jika ditanya agenda apa yang harus dibicarakan ada dua, yakni bagaimana agar Gus Dur bersedia mengundurkan diri. Kedua, jika tidak mau, ya melanjutkan terus mekanisme yang ada, memorandum I, II dan SI MPR untuk mengundurkan dia," ujarnya sinis.
Percepat Pemilu
Di Semarang, Ketua Barisan Nasional (Barnas), Letjen TNI (Purn) Kemal
Idris, mengusulkan pertemuan empat tokoh formal yang bakal berlangsung
dalam waktu dekat harus membicarakan soal pentingnya percepatan pemilu.
Bahkan, jika memungkinkan tahun 2002 pemilu bisa tuntas.
Percepatan pemilu tersebut, kata Kemal Idris di Undip Semarang, Senin (23/4), dimaksudkan untuk menghindari kritik yang berlebihan oleh elit politik maupun partai-partai terhadap pimpinan negara maupun pimpinan MPR/DPR, serta untuk menghindari terjadinya kerusuhan.
"Tidak hanya presiden dan wapres saja yang diganti, akan tetapi juga DPR nya harus diganti," kata Kemal Idris, sembari menambahkan bahwa sistem Pemilu paling tepat adalah sistem distrik.
Dalam kesempatan tersebut, Barnas juga menghendaki agar gerakan disintegrasi yang dapat membuat kerusuhan segera ditindak tegas, terutama gerakan-gerakan separatis seperti yang terjadi di Aceh, Irian, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi. (ran/dws)