Rombongan Sekar Telkom Yogyakarta diterima Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedung Wilis Komplek Kepatihan Yogyakarta. Kepada Sultan, mereka minta aspirasinya disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pertemuan yang berlangsung selama 120 menit itu dilakukan secara tertutup di ruang kerja Sri Sultan Hamengku Buwono X. Delapan perwakilan karyawan dari Sekar dipimpin Kepala Distrik Yogyakarta PT Telkom Imran Umar didampingi Asisten II Sekda Provinsi DIY Suharto SH.
Usai pertemuan, Imran Umar kepada wartawan menyatakan, setelah mendengarkan aspirasi karyawan PT Telkom Distrik Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat menerima aspirasi tersebut. Sultan juga bersedia untuk melakukan dialog dengan tiga menteri, yakni Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agum Gumelar, Menko Bidang Perekonomian Rizal Ramli, dan Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo.
Dalam membawa aspirasi yang disampaikan karyawan PT Telkom Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak menargetkan waktu. Namun, dengan kesediaan Sri Sultan HB X tersebut, sudah menunjukkan adanya perhatian Gubernur DIY atas aspirasi karyawan PT Telkom Yogyakarta. "Meski tidak ada target waktu, tapi kami sudah merasa senang," jelas Imran.
Batas 10 Mei
Pada hari yang sama, rombongan yang dipimpin Ketua Sekar Divre IV PT
Telkom wilayah Jateng-DIY Ir Syahrul Akhyar menemui Ketua DPR RI Akbar
Tandjung di gedung DPR/MPR Jakarta. Dalam tatap muka itu Syahrul didampingi
juru bicara Sekar Divre IV HM Ismail SH, Ketua Umum DPP Sekar Herry K SH,
Ketua Serikat Pekerja PT Indosat Bambang Irawan dan 12 (dua belas) orang
pengurus lainnya.
Dalam kesempatan itu Akbar Tandjung diminta oleh Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom Divre IV untuk mengingatkan bahkan menekan pemerintah dan Direksi PT Telkom agar membatalkan penjualan aset Divre IV PT Telkom ke PT Indosat. Mereka memberi batas waktu 10 Mei 2001. Jika sampai tanggal tersebut penjualan tidak dibatalkan, mereka akan melakukan mogok total.
Menurut Syahrul, Komisi IX DPR RI sendiri sudah mengeluarkan surat kesimpulan hasil rapat masa persidangan ketiga, tanggal 22 Februari 2001 yang isinya mengingatkan agar meninjau kembali penjualan aset PT Telkom Divre IV ke PT Indosat.
"Kalau DPR RI saja sudah dilecehkan dan tidak didengar lagi, ini berarti pemerintah, menteri-menteri yang terkait dan Direksi PT Telkom sudah melecehkan rakyat, sudah terpisah dari rakyat," tegas Ir Syahrul lagi.
Dikemukakan, Sekar Divre IV PT Telkom telah melakukan berbagai cara dalam upaya menggagalkan penjualan aset PT Telkom Divre IV ini, mulai dari unjuk rasa, pawai keliling kota, mengirim surat ke menteri-menteri terkait. Bahkan, sekitar 3.000 anggota Sekar berencana akan melakukan unjuk rasa ke kantor Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi di Jakarta jika penjualan tetap dilaksanakan.
Selain menggeruduk ke Jakarta, seluruh karyawan PT Telkom se- Indonesia juga mengancam akan mogok total. "Oleh karena itu, semua pembicaraan kami beri waktu sampai tanggal 10 Mei 2001. Bagaimana hasil pembicaraan itu juga akan mempengaruhi jadi tidaknya mogok total secara nasional," tegas Syahrul.
Diingatkan juga oleh Syahrul bahwa menteri-menteri dan pemerintah dipercayakan oleh rakyat Indonesia bukan untuk menjual aset, kekayaan dan harga diri bangsa tetapi mereka dipercaya untuk mengelola aset dan semua sumber daya yang ada di Tanah Air Indonesia tercinta ini.
Agum fasilitator
Selasa kemarin pengurus Sekar Telkom juga menemui Menteri Perhubungan
dan Telekomunikasi Agum Gumelar di kantornya. Dalam kesempatan itu Agum
menyatakan, pihaknya bersedia menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul
berkait penjualan aset PT Telkom ke PT Indosat. Karenanya, ia meminta Sekar
untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta, mengingat persoalan tersebut
tengah diselesaikan.
"Meskipun Departemen Perhubtel bukan pengambil keputusan untuk kasus ini, tetapi saya bersedia menjadi fasilitator pertemuan tiga menteri dengan Sekar nanti," kata Agum saat menerima rombongan Sekar dipimpin oleh Syahrul Akhyar.
Menhubtel meminta, pertemuan selanjutnya sebaiknya dihadiri oleh Direksi Telkom dan Indosat, sehingga masing-masing pihak bisa menyampaikan argumentasi secara jelas. "Oleh karena itu, menurut saya, teman-teman dari Sekar Jawa Tengah jangan berbondong-bondong dulu ke Jakarta. Kita lihat hasil pertemuan itu, baru kita sama-sama merespons," tegasnya.
Menurut Agum, sikap tersebut memamg menunjukkan nasionalisme tapi pihaknya tetap berharap semua pihak tak perlu takut terhadap skenario pelepasan aset PT Telkom ke PT Indosat.
"Sebagai seorang reformis, saya menganggap hal ini musti kita bicarakan sama- sama. Demonstrasi ditunda dulu," tuturnya. (bon/als)