Demikian rangkuman yang dihimpun Bernas dari pengamat ekonomi asal UGM, Prof Dr Dibyo Prabowo, Dr Sri Adiningsih dan Dr Mardiasmo MBA Ak pada acara diskusi terbatas Indonesia Delapan Bulan Menjelang Implementasi AFTA yang digelar Pusat Studi Asia Pasifik (PSPA) UGM, Kamis (26/4).
Kepada wartawan usai diskusi terbatas tersebut, Mardiasmo menyatakan, dalam kondisi perekonomian yang masih seperti ini, implementasi AFTA justru akan menambah beban rakyat. Untuk mengurus perekonomian dalam negeri saja, kata Mardiasmo, pemerintah masih sangat kesulitan.
"Agenda kita yang paling mendesak saat ini adalah memperbaiki perekonomian dalam negeri dulu termasuk menata pemerintahan di daerah yang baru melaksanakan era otonomi. Nah, kalau pemerintah tetap ikut dalam pelaksanaan AFTA awal tahun nanti, yang terjadi kemungkinan adalah imperialisme dan kolonialisme baru," kata Mardiasmo.
Hal senada disampaikan Sri Adiningsih. Katanya, bagi negara yang secara ekonomi memiliki kesiapan, mereka akan mendukung dipercepatnya pelaksanaan liberalisasi pasar. Tetapi bagi negara yang persiapannya buruk di segala lini termasuk Indonesia maka akan sangat merugikan negara bersangkutan karena akan tereksploitasi secara besar-besaran.
"Tanpa perdagangan bebas saja saat ini kita semakin terpuruk apalagi kalau nanti AFTA dan pasar global dijalankan, siapa yang akan melindungi kepentingan rakyat bawah. Yang harus diingat, dalam pasar bebas tidak mudah suatu negara mampu menjaga kepentingan nasional ekonominya. Dalam konteks ini, siapa kemudian yang akan memproteksi kepentingan masyarakat," kata Adiningsih.
Minta ditunda
Menurut mereka, langkah yang paling bijaksana untuk
menghadapi era AFTA ini adalah pemerintah meminta pelaksanaan
AFTA ditunda. Pemerintah, kata Adiningsih, harus bisa meyakinkan
kepada negara-negara anggota AFTA mengenai pentingnya penundaan
pemberlakuan AFTA tersebut. Jika pemerintah tetap sombong bahwa
Indonesia siap memasuki era pasar bebas, katanya, maka akan
menjadi bumerang di kemudian hari.
"Kalau memang tidak bisa ditunda semuanya, kita harus berani meminta pembelakuan khusus agar produk-produk yang belum siap bersaing agar diberi waktu lebih lama. Tetapi kalau pemerintah gegabah menyatakan siap, maka yang terjadi adalah kondisi perekonomian kita akan semakin terpuruk," tegas Adiningsih.
Menurut Mardiasmo, pemerintah harus bisa melakukan lobi tingkat tinggi untuk menunda era pasar bebas. Pemerintah, katanya, harus menata terlebih dahulu agar Indonesia betul-betul siap untuk memasuki era pasar bebas.
"Dalam hal ini, kejujuran pemerintah sangat dibutuhkan. Kalau kita memang tidak siap harus mengakui tidak siap dan meminta penundaan. Sebab jika dipaksakan, maka yang kuat akan semakin kuat dan yang lemah akan semakin tertindas," tegas Mardiasmo. (msa)