Wimar menyatakan hal itu di Bina Graha, Jakarta, Kamis (26/4). Menurut Wimar, kepastian pidato Pesiden itu masih menunggu perencanaan konkret, termasuk partisipasi atau kehadiran dari sejumlah tokoh, seperti Megawati Soekarnoputri dan Akbar Tandjung.
Menurut Wimar, Akbar sepertinya tidak bisa hadir pada pidato tersebut karena memiliki rencana lain, sementara Megawati sedang sakit flu dan harus istirahat beberapa hari ini. Presiden direncanakan akan membesuk Megawati, tetapi Wimar tidak mengetahui waktunya.
Ketika ditanya mengapa Presiden tidak berpidato sendirian saja, Wimar mengatakan, hal itu bisa dilakukan kapan saja, termasuk pidato pada acara istighotsah, di Jakarta, 29 April mendatang.
Tenangkan rakyat
Secara terpisah, pengamat politik Andi Mallarangeng menegaskan, pidato
perdamaian Gus Dur yang akan disampaikan Jumat malam ini harus bertujuan untuk
menenangkan rakyat, bukan konsensus politik. "Rakyat yang dimaksud adalah
masyarakat dan terutama para pendukung Gus Dur sendiri. Pidato itu penting dan
perlu dihargai, selama pesannya untuk perdamaian," kata Andi yang ditemui
wartawan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Kamis (26/4) ketika Forum
Indonesia Damai (FID) membagi-bagikan stiker perdamaian.
Dikatakan Andi, jika pidatonya mengandung muatan konsensus politik maka hal tersebut perlu ada pembahasan lagi. "Apalagi, jika Gus Dur bicara soal dekrit pembubaran parlemen, itu politis sekali. Sebab, darurat sipil bukan untuk membubarkan parlemen, tapi menggunakan aparat untuk melindungi warga negaranya," kata Andi.
Andi mengaku sependapat jika aparat negara bisa digunakan untuk mengamankan masyarakat Indonesia. Minimal aparat bisa melakukan force untuk melakukan hal tersebut. "Tapi, kalau telah mengancam warga negara lain, negara berhak menggunakan aparat untuk melindungi warga tersebut. Tembak di tempat merupakan tindakan terakhir," kata Andi menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal S Bimantoro kalau tembak di tempat kepada perusuh itu tindakan legal. (dtc/ant)