Penilaian tak sedap ini muncul seiring dengan makin memanasnya suhu politik di Tanah Air. Politik yang mengutamakan persuasi dan rasionalitas, nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk fanatisme buta pendukung tokoh-tokoh yang terlibat konflik. Runyamnya, para tokoh yang seharusnya berkewajiban mencerdaskan masyarakatnya, membuat masyarakat mampu menggunakan rasionalitasnya untuk bertindak, justru menikmati fanatisme massanya.
Persoalan semakin kusut, sebab kebanyakan orang terpaku untuk memahami konflik yang berlangsung dari perspektif struktur. Sedikit yang menyadari bahwa fokus konfliknya sudah bergeser ke hal-hal yang bersifat personal, sehingga konflik itu harus dipahami dari perspektif kultur dan psikologi. Persoalannya sudah sampai kepada "harga diri". Susahnya "harga diri" di sini bukan sekadar harga diri individual, juga melibatkan kelompok atau komunal. Lebih susah lagi nilai yang berlaku dalam kelompok bersifat doktriner, yang menempatkan si tokoh sebagai bapak yang baik, yang tanpa cacat, yang demikian sempurna hingga jauh dari kemungkinan bersalah.
Munculnya fenomena Pasukan Berani Mati (PBM) atau Tim Harakiri, merupakan dampak dari ketersinggungan harga diri komunal yang harus dibela seberapa besar pun "biayanya". Akibatnya, politik yang demokratis yang mengidealkan penyelesaian konflik secara damai tertutup oleh bayang-bayang konflik yang mengedepankan adu fisik, kebal-kebalan tubuh, dan aroma saling menghancurkan.
Rasionalitas sudah dicampakkan, hingga mereka yang terlibat konflik sudah tidak sanggup lagi menyadari bahwa bahaya disintegrasi bangsa Indonesia justru diciptakan oleh para elit yang seharusnya menjaga integritas bangsa dan wilayah negara ini. Hasrat saling menghancurkan tampaknya sudah sulit dicegah, hingga mereka yang berkonflik tidak menyadari bahwa mereka akan berperang dengan saudaranya sendiri. Padahal, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan bahwa bila dua orang muslim berkelahi dan salah satunya terbunuh, maka kedua-duanya akan masuk neraka.
***
PERSIAPAN "Reformyudha", perang di antara sesama reformis, sudah sampai pada titik yang sangat serius. Puluhan panser siaga di gedung DPR/MPR. Ruang- ruang ICU di seluruh rumah sakit di Jakarta disiagakan 24 jam penuh. Gladi resik tiap pihak makin dimantapkan hingga sangat mungkin jarum jam bangsa Indonesia berhenti sejenak di antara tanggal 29 dan 30 April ini. Rentetan fakta yang dipaparkan secara verbal maupun visual membentuk gambaran bahwa antara tanggal itu akan terjadi perang besar di Jakarta.
Logis bila orang memilih untuk tidak beraktivitas di hari itu. Mengingat Jakarta hingga kini merupakan pusat aktivitas politik dan ekonomi nasional, hampir bisa dipastikan penghentian aktivitas sosial di hari itu akan berdampak serius terhadap bukan saja indikator perekonomian seperti merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS, juga makin compang-campingnya gambaran negara kita di mata internasional.
Mungkin ada benarnya penilaian orang bahwa elit politik kita (utamanya yang terlibat langsung dalam kancah konflik yang berkembang) secara kejiwaan belum matang, bahkan bersifat kekanak-kanakan. Setidaknya ada indikasi masa kecil mereka kurang bahagia. Main perang-perangan yang biasa dilakukan anak- anak, ironisnya menjadi sarana berkomunikasi utama yang mereka pilih. Layaknya anak-anak, ego mereka mengedepan dan selalu saja ada alasan penjelas untuk sebuah kesalahan.
Berbohong, termasuk membohongi diri sendiri yang menjadi mekanisme defensif anak-anak, justru diadaptasi oleh para elit. Bila menggunakan adagium bahwa seseorang hendaknya mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain, dan kualitas pemimpin dapat diukur dari kejujurannya, maka perilaku para elit kita sudah sampai pada batas yang sangat mengkhawatirkan. Kalau terhadap dirinya sendiri saja para elit sudah tidak mampu bersikap jujur, maka akan sangat mudah baginya untuk bersikap culas, membohongi orang lain yang dipimpinnya.
Para elit hendaknya menyadari bahwa garis antara sanjungan dan cacian tidak lebih tebal dari sehelai rambut. Sudah banyak contohnya. Terakhir, bekas Presiden Filipina, Joseph Estrada. Setahun lalu dia meresmikan bilik penjara yang disiapkan untuk para koruptor. Ironisnya, kini dia menjadi salah satu penghuni bilik itu.
Estrada berbohong kepada bangsa Filipina. Saat dia berkuasa, saat sanjungan masih membahana, segala kebohongan itu masih bisa ditutupi oleh kekuasaannya. Namun, itu tidak akan bertahan lama, seperti diingatkan Abraham Lincoln: You can fool some people all the time, all the people sometime, but not all the people all the time. Anda bisa membohongi sekelompok orang sepanjang waktu, semua orang pada satu waktu, namun tidak semua orang sepanjang waktu.
***
PERANG merupakan alat politik paling akhir untuk menyelesikan konflik. Namun, sejarah membuktikan, perang selamanya hanya menyisakan kesengsaraan bagi rakyat.
Di Indonesia, tidak usah sampai ke tingkat perang betulan, perang- perangan saja sudah sanggup membuat rakyat menderita. Ada pengerahan massa besar-besaran ke Jakarta, sudah mampu membuat indikator ekonomi jeblok, harga kebutuhan hidup naik. Saat ini, mungkin hanya celana kolor saja yang bisa turun. Padahal, sudah menjadi tradisi di negeri ini, segala hal yang sudah telanjur naik tidak mungkin turun dengan suka rela.
Patronase yang masih sangat kuat, membuat massa mudah berubah menjadi massa-ideologis, mudah terjebak ke dalam kebohongan yang diciptakan para elit, sehingga mudah pula dimobilisir ke sana-ke mari. Pola komunikasi politik tetap saja dalam bentuk agenda elit dilesakkan menjadi agenda publik. Hingga massa tidak menyadari bahwa mereka yang berhadap-hadapan di lapangan, yang siap menghantam, adalah mereka yang hanya mampu menurunkan kolornya.
Konflik politik yang saat ini berkembang, menegaskan bahwa salah satu agenda besar bangsa ini bukan sekadar mengganti pemimpin, tapi bagaimana mendapatkan pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat, serta membangun mekanisme yang memungkinkan agenda publik menjadi agenda elit. Kalau sekadar baku hantam, apalagi sesama muslim yang akhirnya ke neraka, untuk apa semua itu saudaraku?
Kaki Merapi, 27 April 2001