Poltabes Belum Maksimal Berantas Pekat
Pemkot Kecewa

Umbulharjo, Bernas
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta merasa kecewa bekerja sama dengan Poltabes Yogyakarta. Meski Poltabes sudah mendapat bantuan dana operasional, namun kinerjanya dalam memberantas penyakit masyarakat (Pekat) belum maksimal.
Wakil Walikota (Wawali) HM Syukri Fadholi mengungkapkan, selama ini Poltabes terkesan tidak serius memberantas Pekat. Indikasinya, dari sejumlah pelaku Pekat yang tertangkap, hanya masyarakat kecil sementara bandarnya tidak pernah tertangkap.
Padahal yang diinginkan Pemkot justru para bandar itu dapat ditangkap untuk memberi contoh pada masyarakat bahwa Pemkot tidak pernah pilih kasih. "Kalau komitmen dari Poltabes memang cukup tinggi, tentunya bukan hanya pengecer saja yang ditangkap tetapi juga bandarnya," ujar Wawali kepada Bernas, di ruang kerjanya, Senin (31/3).
Kata wawali, indikasi lain tidak seriusan pihak polisi dalam memberantas Pekat adalah dengan ditemukan tersangka pengusaha rental VCD porno yang sampai tertangkap berkali-kali, sementara kasusnya tidak pernah dikirim ke pengadilan.
Ditegaskan juga oleh wawali bahwa untuk tahun ke depan, Poltabes hendaknya meningkatkan komitmen dalam melakukan pemberantasan Pekat dan Pornografi di Kota Yogyakarta. Sebab, untuk masa mendatang Pemkot tak ingin kerja sama dengan Poltabes itu hanya sekadar kerja sama moral tetapi dengan parameter tertentu.
Hal itu dipandang perlu karena kinerja Pemkot juga dilandasi dengan parameter tertentu. Jika berdasarkan paramater yang telah disepakati bersama ternyata kinerja Poltabes tak juga meningkat maka Pemkot akan melakukan pengkajian ulang terhadap dana bantuan yang diberikan kepada polisi.
Menurut wawali, tahun ini Pemkot telah memberikan dana bantuan sebesar Rp 150 juta per tahun. Jika target yang diinginkan oleh Pemkot dapat dipenuhi ada kemungkinan alokasi anggaran itu ditambah, jika tidak maka Pemkot akan melakukan kajian ulang tentang perlunya pemberian bantuan dana operasional untuk polisi. Bahkan hal tersebut menurut wawali telah disampaikan berkali-kali dalam rakor Muspida.
"Kalau perlu kita akan buat MoU dengan kepolisian tentang kerja sama pemberantasan Pekat ini, sehingga semua parameternya menjadi jelas," ujar wawali. (lis)