Kapolri akan Diberi Award Penghambat Kasus Udin

Kasihan, Bernas
Hingga enam tahun lebih kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), namun tidak ada tanda-tanda itikad baik dari aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Polisi diduga sengaja mengabaikan kasus itu dengan tidak berupaya serius mengungkapkan kembali proses pengembangan penyidikan yang pernah diperoleh sebelumnya.
Berdasar kenyataan itu, Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Udin (K@MU) Yogyakarta Mahmud NA berencana menganugerahkan sebuah award (penghargaan) kepada Kapolri, yakni sebagai aparat penegak hukum yang menghambat penyelesaian kasus pembunuhan Udin. Kelak, penghargaan tersebut akan diberikan melalui Kapolda DIY selaku institusi kepolisian yang bertindak sebagai pelaksana penyidikan di wilayah hukumnya (locus delicti).
Demikian terungkap dalam dialog K@MU Yogyakarta bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Masduki, Manajer Eksekutif Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yogyakarta Tri Wahyu KH, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta Drs Lukas S Ispandriarno MA serta sejumlah aktivis LSM Yogyakarta, Senin (31/3) sore, di Kantor Redaksi Bernas. Forum dialog itu dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi Bernas H Sulaiman Ismail didampingi Redaktur Pelaksana Baskoro Muncar.
"Kita amati hingga saat ini sepertinya polisi tidak ada keseriusan mengungkap kasus Udin. Kita akan memberi penghargaan kepada Kapolri, dan nanti diberikan melalui Kapolda DIY, award sebagai penghambat kasus Udin," ujar Mahmud NA. Menurut Lukas S Ispandriarno, gerakan elemen masyarakat seperti K@MU Yogyakarta perlu dikembangkan dan diproyeksikan sebagai gerakan sosiologis. Upaya tersebut sebagai proses mengingatkan masyarakat terhadap kasus Udin sebagai bagian dari kekerasan terhadap jurnalis yang harus dituntaskan oleh aparat kepolisian. Sehingga, kasus Udin yang tidak kunjung terungkap akan senantiasa tersimpan dalam memori masyarakat.

Normatif

Di sisi lain, K@MU juga senantiasa mengontrol aspek hukum yang ditempuh aparat kepolisian dalam penngusutan kasus tersebut. Sebab, hingga kini keterangan yang diberikan oleh aparat kepolisian masih standar dan normatif dengan materi yang tidak menunjukkan perkembangan.
"Koalisi (K@MU Yogya, red) diharapkan tidak hanya mengambil sisi hukum, tapi menyentuh sisi sosiologis. Yakni, bagaimana terus mengajak masyarakat mengingat kasus Udin sambil ngitik-itik (mendesak, red) polisi yang jawabannya standar," katanya.
Ketua AJI Yogyakarta Masduki menandaskan tentang misi dan visi K@MU melalui gerakan dengan jangkauan wilayah lebih luas. Yakni, dengan memproyeksikan ke arah wilayah internasional bekerja sama dengan jurnalis dan amnesti internasional.
Masduki juga menjelaskan posisi dan peran K@MU Yogyakarta semata-mata sebagai fasilitator yang akan memberdayakan dan memotivasi gerakan kultural dengan tekanan kepada institusi struktural. Selain itu juga dengan upaya membangun opini publik sehingga bisa menekan pejabat Pemerintahan Daerah (Pemda) Bantul khususnya atau Pemerintahan Provinsi DIY untuk membuat kebijakan yang terkait dengan proses penyadaran kepada masyarakat serta kalangan pelajar untuk mengingatkan tentang terjadinya kasus pembunuhan Udin di wilayah hukum mereka.
Sementara Wapemred Bernas H Sulaiman Ismail menjelaskan, salah satu upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang profesi jurnalisme adalah dengan mensosialisasikan Undang-undang (UU) No 40/1999 yang mengatur tentang Pers Indonesia. Sebab, hingga saat ini masyarakat dan aparat penegak hukum belum memahami materi UU No 40/1999, semisal dari kasus penyekapan terhadap wartawan yang terjadi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta beberapa waktu lalu. Sehingga, kasus kekerasan terhadap jurnalis sering dijadikan dalih bahwa masyarakat tidak mengetahui UU No 40/1999 itu. (rts)