Dr George Junus Aditjondro: 
Premanisme Berakar dari Paramiliter

Sleman, Bernas Gerakan premanisme memiliki akar dari paramiliter. Sebuah gerakan massa, yang memiliki sejarahnya sejak 17 Oktober 1952 ketika militer berafiliasi dengan kelompok oposisi. Kemudian kekuatan massa itu melanjutkan gerakan pada 1965, yakni ketika kelompok sipil yang mengabdi pada kepentingan militer untuk menghabisi massa dari organisasi terlarang dan underbouw-nya. Pascarezim Soeharto, gerakan paramiliter bukannya menciut, tapi justru melebar. Karena semakin banyak kelompok-kelompok yang menguasai aset-aset di beberapa wilayah lokal. Kekuatan mereka banyak bergerak untuk meredam kelompok oposisi dan tekanan atau kontrol dari pers.
Demikian diungkapkan Dr George Junus Aditjondro, mantan dosen Australian National University, yang kini aktif di Yayasan Tanah Merdeka, Palu, dalam diskusi bertajuk Premanisme dan Pers, Selasa (1/4) malam di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dalam kasus munculnya fakta Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti yang diproses lebih dulu oleh polisi, menurut Aditjondro, mengindikasikan aparat penegak hukum lebih berpihak kepada preman. Sebab, kasus yang terjadi dengan Tempo adalah delik pers, yang dapat diselesaikan dengan hak jawab. Sementara preman merusak kantor Tempo, menghina, dan menganiaya jurnalis, justru dikesampingkan.
Gejala premanisme seperti yang terjadi di Jakarta, antara anak buah Tomi Winata dengan jurnalis Tempo itu, tegas Deorde Junus, perlu dicermati dan dikontrol, karena potensial mempreteli munculnya kelompok oposan dan penegakan demokrasi serta hukum.
Sebab, premanisme mengerdilkan pers bebas, demokratisasi, tumbuhnya kelompok oposisi, dan ekstraparlemen. Sedangkan baik buruk demokrasi bukan karena pemimpinnya, tapi kualitas oposisinya.


Sudah ditiru


Dalam uraiannya, diungkapkan pula oleh mantan dosen UKSW Salatiga itu, kekuatan paramiliter itu terjalin karena kedekatan dengan militer, khususnya TNI AD. Mulai dari proyek pembangunan gedung koperasi atau markas di daerah- daerah, sampai akhirnya menguasai semua aset bisnis.
"Kedekatan tentara dengan keluarga Cendana masih dipakai. Pola bisnis pakai preman dan politik, juga fenomena kultur politik pasca-Soeharto. Bisnis militer pasca-Soeharto masih terintegrasi dengan kelompok Cendana dan kekuatan Orba lainnya. Budaya politik itu yang mengganggu kebebasan pers," katanya.
Menurut George Junus yang juga mantan wartawan Tempo, fenomena premanisme yang dilakukan anak buah Tomi Winata saat ini, sudah mulai ditiru oleh kelompok-kelompok preman di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Palu, tempat dia melakukan penelitian studi kasus sosial, terjadi pola seperi dialami Tempo. Di Toli-toli, Palu, fenomena premanisme berkembang karena ada kekuatan parpol yang berkoalisi dengan pengusaha. Sedangkan pers lokal juga tidak mampu mengontrol secara maksimal, karena dimiliki oleh kroni penguasa lokal.
Ia melihat, ada indikasi pascarezim Soeharto terjadi gejala yang menonjol, yakni terjadinya monopoli tender proyek. Dan, preman yang memiliki kepentingan dalam proyek itu tidak hanya mengabdi kepada satu induk majikan, tapi lebih banyak majikan atau kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok dipupuk partai politik, dan dijadikan sebagai kekuatan keamanan parpol.
Upaya penghapusan premanisme, menurut dia, dapat dimulai dari penguatan masyarakat sipil. Sehingga, diperlukan keberanian di kalangan masyarakat sipil untuk menolak kebijakan pembangunan sepihak dari pemerintah, dan mengritisi dampak pembangunan yang merusak lingkungan akibat proyek militer.
Sementara itu, dari institusi pers, juga diharapkan lebih diorientasikan keberpihakannya pada social movement, jangan hanya menyajikan materi jurnalisme selebritis. (rts)