JAKARTA- Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur mendapat laporan adanya keterlibatan aparat yang tidak dikehendaki sengaja atau tidak sengaja dalam kerusuhan di Mataram. Pemerintahnya akan mengambil sikap tegas terhadap siapa pun termasuk apabila itu aparat sendiri.
Penegasan itu disampaikan Gus Dur dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin di Binagraha, Rabu (19/1). "Presiden mengatakan kejadian akhir-akhir baik di Mataram, maupun tempat-tempat lain harus ditindak tegas," kata Sekab Marsilam Simanjuntak usai sidang.
Panglima TNI Laksamana Widodo AS yang kemarin menghadap Presiden Gus Dur di Bina Graha membahas secara khusus kerusuhan Mataram. Tidak dibahas tuduhan Oknum TNI terlibat.
Berkait adanya aparat terlibat dalam kerusuhan di Mataram, Jenderal Widodo menyatakan tidak melihat itu. "Kalau memang ada informasi seperti itu, akan kita cek," kata Panglima usai bertemu Gus Dur.
Kepada Gus Dur dia melaporkan saat ini, aparat sudah bisa mengendalikan situasi di sana. Ada enam SSK AD, dan 5 SSK Polri. Moga-moga bisa dicegah ekses yang tak kita inginkan.
Secara terpisah, Ketua MPR Amien Rais dan ketua DPR Akbar Tanjung meminta pemerintahan Gus Dur perlu segera membuktikan adanya provokator kerusuhan di berbagai daerah dengan mengungkap nama-nama secara terbuka, sehingga tak menambah situasi menjadi bertambah ruwet.
Hal itu dikemukakan keduanya secara terpisah seusai menerima Menlu Belanda, Jozias Van Aartsen, serta Asisten Menlu AS untuk urusan Asia Pasifik, Stanley O Roth di Gedung MPR/DPR, Rabu (19/1). Menko Polkam Wiranto dicegat usai mengikuti sidang kabinet menyatakan, pemerintah menyesalkan terjadinya insiden di Mataram yang sebenarnya tidak perlu terjadi. "Ada suatu luapan emosi yang diekspresikan melalui perusakan-perusakan. Itu melanggar hukum, tidak boleh terjadi. Siapa saja tidak boleh berbuat seperti itu," katanya.
"Oleh karena itu langkah-langkah yang telah ditempuh adalah ‘law enforcement’ (menegakkan hukum). "Saya menanyakan kepada Panglima TNI dan Kapolri apakah sudah cukup kekuatan itu, dan beliau mengatakan sudah cukup, karena sudah bisa kembali mengontrol situasi menjadi aman kembali," tuturnya.
Menurut Woranto, sampai kemarin yang sudah ditahan dan diperiksa kurang lebih 50 orang. "Tentu di antara mereka bisa kita kategorikan nantinya sebagai provokator. Provokator itu bisa provokator tempatan atau dari luar, kita lihat nanti hasil pemeriksaan bagaimana," sambungnya.
Dalam kejadian di Mataram, dua orang korban meninggal dan enam luka-luka, mereka rakyat yang brutal nekat melakukan perusakan dan ditembak aparat. "Tapi marilah kita sikapi dengan arif, dan tidak boleh terjadi dimanapun hal semacam ini," tegas Wiranto.
Anarki
Amien Rais mengatakan, kalau kebiadaban tiada henti seperti di Aceh, Ambon dan daerah lain terus terjadi tanpa ada seorangpun ditangkap maka negara ini akan menuju ke arah anarki nasional. "Ini akan menyia-siakan reformasi yang telah didapatkan," tandasnya.
Sementara Akbar Tandjung menanggapi pernyataan Gus Dur bahwa provokator di Maluku adalah purnawirawan TNI. Menurut dia pernyataan pemerintah itu perlu ditindaklanjuti dengan mengungkap para provokator itu dan tidak sekadar berhenti pada statement.
Sebab, kata dia, kalau tanpa mengungkap para provokator itu maka pernyataan pemerintah bisa menambah situasi semakin ruwet. "Seperti sering saya katakan, yang peling tahu masalah ini sebetulnya kan intelijen," papar Akbar.
Hanya saja, kata dia, Bakin yang bertanggungjawab kepada presiden sifatnya hanya koordinatif. Karena itu, menurut Akbar, perlu dipikirkan untuk meninjau kembali kinerja Bakin sehingga kerja intelijen semakin baik.
Amien Rais menyebut aparat keamanan yang paling berhak mencari keterangan di lapangan, selanjutnya setelah memiliki nama-nama provokator dan kaitan organisatornya, maka Jaksa Agung harus segera melacak, menangkap dan mengadili. "Kalau tidak, kita akan hidup dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir."
Menurut Amien, hari-hari ini sesungguhnya mereka yang aktif mengumpulkan data-data sudah mulai bisa mengungkapkan data-data otentik tersebut. "Masyarakat perlu membantu Jaksa Agung, Polri dan TNI supaya mereka tidak gamang dan ragu-ragu untuk menangkap para provokator, yang saya yakini sudah diketahui," tandas Amien.
Apakah sudah mengantongi nama-nama provokator? "Seandainya saya tahu, saya tidak berhak dan kita harus menghargai otoritas Jaksa Agung yang punya wewenang penuh untuk mengumumkan nama-nama itu," kata Amien.
Amien melihat kerusuhan yang terjadi terus menerus di setiap daerah sebagai gejala kebangkitan fasisme dan naziisme. "Kebangkitan fasisme dan naziisme dapat terlihat dari cara-cara mereka yang selalu menggunakan kata-kata di luar kepantasan. Kalau itu terus dilakukan, akan memancing massa lain berbuat hal sama. Saya kira, demokrasi akan kembali ke nol," ujar Amien.
Menjawab disebut-sebutnya nama Wiranto, Amien maupun Akbar Tandjung mengharapkan agar media massa tidak memperkeruh suasana dengan menyebut nama-nama yang belum tentu datanya benar.
"Itu melanggar tata cara hukum kita juga, trial by the press dan jangan pula trial bye DPR dan MPR juga," kata Amien.
Sedang Akbar mengira, penyebutan nama Wiranto karena ada indikasi untuk menyudutkan pribadi Menko Polkam itu.
Monas diburu
Secara terpisah, Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Drs Noegroho Djajusman menegaskan, polisi sedang mencari seorang penceramah dalam aksi sejuta umat di Monas Jakarta sebagai dalang provokator mengadu domba SARA.
"Saat ini, kami mencari satu orang pembicara di Monas, yang jelas memanfaatkan acara keagamaan untuk kegiatan SARA dan mengadu domba masyarakat," tegas Mayjen Noegroho seusai melantik kenaikan pangkat lima Kapolres Metro Jakarta menjadi Kolonel di Mapolda, Rabu (19/1).
Menurut Kapolda, nama pembicara aksi sejuta umat di Monas itu telah teridentifikasi sebagai provokator dan akan diumumkan setelah ditangkap. "Pokoknya, dia sudah kita buru, nanti kalau sudah ketangkap, akan kami informasikan,"jelasnya.
"Saya tak mau peduli, siapa saja yang mau ledakkan Jakarta dengan isu SARA apalagi agama, saya tindak tegas, tidak peduli dari kelompok mana dan apapun yang dilakukannya," tegasnya.
Penindakan tegas terhadap pelaku dan penghembus isu SARA dilakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga, karena menurut Kapolda, kita tak mungkin hidup berdampingan secara damai kalau terus-menerus menggelorakan masalah SARA.
Kapolda menegaskan hal itu karena Jakarta akhir-akhir ini berhembus isu rusuh bernuansa SARA, termasuk isu yang beredar Rabu (19/1) lalu yang menyebutkan akan ada rusuh dan pengrusakan sekolah dan tempat ibadat Nasrani di Jakarta.
Isu itu memaksa aparat berjaga-jaga di sejumlah tempat ibadat dan sekolah Nasrani untuk mengantisipasinya.
Bahkan, para pelajar dari sekolah tersebut diliburkan dan masyarakat yang mendengar isu rusuh ragu-ragu keluar rumah apalagi pergi ke pusat kota Jakarta.
Provokator
Sementara Prof Dr Said Aqiel Siradj menegaskan ada pemimpin umat yang memanfaatkan kerusuhan di Ambon dan beberapa daerah di Maluku, untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Dengan dukungan kekuatan orde baru mereka menyelenggarakan tablig akbar di beberapa tempat menyikapi kerusuhan di wilayah Indonesia Timur.
"Ujung-ujungnya mereka membakar emosi massa agar melakukan pembalasan terhadap umat Islam yang menjadi korban kerusuhan dengan cara yang sama," kata Rais Syuriyah PBNU itu di Jakarta Rabu (19/1).
Dia menyebut tablig akbar yang mereka selenggarakan itu merupakan "provokator akbar". Kenyataannya gerakan yang mereka kemas dalam tablig akbar itu berakhir bakar-bakaran serta pengrusakan rumah ibadah.
"Sebagai pemimpin umat seharusnya mereka ikut meredam situasi dan mencarikan solusinya, bukan malah manas-manasi," ujar Aqiel dengan nada tinggi.
Menurut dia, jika NU mau sombong-sombongan, untuk mengerahkan massa sepuluh kali lipat dari jumlah yang mengikuti tablig sejuta umat di Monas, bagi NU tidak sulit, kata Aqiel. csm/aw/sug/hri/dtk/sry
Sunday January 24, 1999 12:02:46 PM