JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) membentuk gerakan muda Islam guna melawan para perusuh yang diciptakan elit-elit politik Jakarta untuk kepentingan tertentu.
"Gerakan ini untuk mengakhiri model-model lama yang dilakukan orba. Sebab, informasi dari jaringan yang dibentuk PKB dan NU (Nahdlatul Ulama) menyebutkan, kerusuhan di berbagai daerah itu merupakan bagian akhir yang dilakukan orba. Ini kekuatan akhir orba, karena itu harus dilawan supaya cepat habis," ujar Sekjen PKB, Muhaimin Iskandar kepada pers di rumah dinasnya, Jumat (21/1).
Ia mengakui sudah punya nama-nama (pembuat rusuh) hasil informasi jaringan PKB-NU, namun menurutnya, hal itu masih perlu diklarifikasi. "Kalau ternyata valid akan kita serahkan ke aparat," tandas Muhaimin.
Ia mengatakan, model orba yang akan diterapkan di berbagai daerah dengan cara memainkan minoritas di luar Ambon dan Mataram. Ia memberi contoh gerakan yang gagal dilakukan di Surabaya, Solo dan Makassar. Sedang daerah yang masih rawan SARA adalah Kotawaringan Barat, Kalimantan Tengah.
"Saya minta perhatian aparat di sana."
Ditambahkan, kepentingan mereka membuat rusuh di daerah, di antaranya untuk kedudukan, kursi dan posisi strategis. "Jabatan itu hanya sebagai langkah awal politik mereka," tandasnya.
Karena itu, ia meminta agar masyarakat berhati-hati menerima informasi dari Jakarta, dan isu itu harus diklarifikasi dan verifikasi.
Ia mengakui, PKB dan NU membentuk jaringan karena melihat lemahnya kerja intelijen. "Aparat intelijen kita masih senang disebut `intel melayu`, artinya senang berterus terang sebagai seorang intel."
Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR menambahkan, saat ini jaringan yang dibentuk PKB dan NU sudah berjalan. "Kita juga akan mengajak parpol-parpol yang masih memiliki kesadaran untuk bersama-sama membentuk sebuah komunike."
Ia menambahkan, secara pribadi elit-elit politik PAN, PBB, PPP, PDIP dan Golkar sudah menyatakan dukungan. "Memang belum bisa dikatakan secara institusional memberikan dukungan karena masih sebatas pernyataan pribadi. Tapi kita akan meneruskan pembicaraan Senin depan," ujar dia.
Tunggangan
Ia menambahkan, kekerasan bernuansa agama khususnya akibat aktivitas bernuansa Islam berdasar pengalaman sejarah dan kehidupan, seperti terjadi di Tasikmalaya, Situbondo, Banyuwangi dan lainnya, karena Islam masih menjadi tunggangan permainan politik.
Karena itu, ia meminta umat Islam yang masih awam agama untuk segera konsolidasi, termasuk pula generasi muda NU dan PKB. "Saya juga mengharapkan para mubaligh tidak mengikuti arus yang dimainkan orang lain," ujarnya.
Agar Islam tidak menjadi tunggangan politik, tandasnya, generasi muda PKB dan NU bersama OKP-OKP, seperti Ansor, Fatayat, Pagar Nusa, Garda dan lainnya akan memberikan perlawanan terhadap para perusuh. Ia menambahkan, OKP keagamaan non-muslim juga akan diajak bergabung. "Dari PKB dan NU sudah jalan."
Bentuk perlawanan itu, menurutnya, misalnya ganti memberikan selebaran. "Kalau mereka menyebarkan selebaran yang isinya SARA, maka kita akan ganti menyebarkan agar masyarakat waspada. Kita juga koordinasi dengan aparat."
Menjawab langkah-langkah yang akan dilakukan, Muhaimin mengatakan ada tiga langkah, pertama mendeteksi dini sebelum kegiatan yang diperkirakan bernuansa SARA dilakukan, menjaga umat dan pengamanan langsung.
Selain langkah-langkah itu, kata dia, para kiai termasuk pondok pesantren akan diajak bicara agar jangan mau diajak dalam kegiatan yang bisa mengarah ke SARA.
Bubarkan satgas
Secara terpisah, ketua DPP PDIP Soetardjo Soerjogoeritno mengatakan, ajakan PKB perlu dibina tapi tujuannya jangan untuk saling melawan.
"Jangan merupakan counter action, sebab ini akan menyebabkan suatu pertentangan antarmasyarakat sesama anak bangsa dengan anak bangsa," ujar dia.
Bila itu tujuannya, tambahnya, PDIP tidak akan setuju tapi kalau bertujuan positif demi persatuan kesatuan bangsa maka PDIP akan memberikan dukungan.
Secara terpisah, fungsionaris PBB, Hartono Mardjono mengaku belum dihubungi Muhaimin. Meski begitu, kata dia, apabila itu untuk mengantisipasi maka PBB akan setuju dan tinggal menunggu langkah-langkah Muhaimin selanjutnya.
"Saya kira, fungsinya nanti sebagai posko kewaspadaan dan tidak lebih dari itu serta selama tidak menyimpang dari tujuan semula sebagai kewaspadaan masyarakat," tuturnya.
Namun, tambahnya, gagasan Muhaimin tidak bakal berfungsi sebagai intelejen tandingan karena masyarakatlah yang harus aktif. "Bukan pula karena gerakan itu muncul akibat umat Islam masih awam."
Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah sering memberikan warning. Ia memberi contoh kasus Theo Syafei yang merupakan awal kerusuhan bernuansa SARA. Bukti rekaman dan saksi yang sudah jelas ternyata tidak ada follow up selama setahun lebih.
"Masalah dasarnya, pemerintah dan aparat tidak tegas dan saya kira aparat sendiri perlu mawas diri," tegasnya.
Sementara itu, anggota F-Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, gagasan Muhaimin bagus-bagus saja, namun forum bersama itu bukan untuk mengatasi kerusuhan tapi menjaga kesatuan persatuan.
"Saya tak setuju kalau gagasan itu sifatnya reaktif tapi lebih bagus informal untuk mencapai tujuan itu. Tapi Golkar akan membuka diri sepanjang bagus, namun saya tidak ikut-ikut."
Ia berharap agar keinginan itu tidak menggeser fungsi aparat dan intelijen karena hal itu memang sudah menjadi tugas aparat keamanan.
Tapi, Priyo mengaku tidak mengetahui apakah ada kepentingan lain di balik gagasan tersebut. Hanya saja ia menilai, satgas-satgas yang ada sekarang ini dibubarkan dan cukup dilakukan aparat. aw/sji
Saturday January 22, 2000 05:01:40 PM