AMBON- Darah masih terus mengalir di Ambon. Sedikitnya 12 orang lagi tewas dan belasan lainnya luka-luka menyusul bentrokan antarwarga bernuansa SARA di KM 8 Desa Waipia dan Pera, Desa Souhoku, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, Kamis.

Menurut laporan Antara Ambon dari aparat keamanan dan muspida Maluku Tengah, pertikaian tersebut disulut penyerangan kelompok mayoritas terhadap minoritas sehingga tidak terelakkan terjadinya konflik fisik.

Akibat bentrok massa itu, satu unit tempat ibadah di KM 7 Desa Waipia dan sejumlah unit rumah penduduk, rusak.

Khusus penyerangan di Pera, Desa Souhoku, diduga salah satu pemimpinnya adalah anggota DPRD Maluku Tengah yakni Drs AR. Diinformasikan yang bersangkutan meninggal dunia saat pertikaian.

Pangdam XVI/Pattimura, Brigjen Max Tamaela mengakui adanya pertikaian di Kecamatan Amahai. Namun dia menerangkan jumlah korban meninggal dunia menurut data yang diterimanya dua orang dan satu terluka.

"Jadi sekiranya data korban yang didapat wartawan jumlahnya mencapai 12 orang itu bisa-bisa saja karena perkembangan di lapangan," katanya menambahkan.

Pangdam memerintahkan melaksanakan tembak di tempat bagi para oknum perusuh sesuai prosedur hukum sehingga kondisinya bisa terkendali.

Massa yang menyerang Kampung Pera, Sahulu, Masohi Maluku Tengah Kamis pagi telah ditangkap aparat keamanan. Para penyerang berjumlah 30 orang itu, berasal dari arah Rutah, Seram, dan menyerang dari arah pantai.

"Mereka menyerang Kampung Pera dari arah pantai, tetapi akhirnya dapat ditangkap aparat dan sekarang sedang diproses di Polres Masohi," kata Pangdam

Sementara itu, Sekda Maluku Tengah, Drs Chris Papilaya, secara terpisah menyesalkan terjadinya pertikaian di atas karena menghambat berbagai program terobosan kegiatan rehabilitasi konflik.

"Yang pasti, kondisi kota Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah, kini dalam kondisi kondusif sehingga masyarakat dihimbau tidak terpancing isu dari oknum-oknum tertentu,"katanya.

Pada hari yang sama, juga terjadi penyerangan oleh warga KM-12 Masohi, Seram, ke kawasan trans AD di KM-8 yang mengakibatkan satu orang tewas.

"Saat itu ada suami-istri yang ingin melihat rumahnya yang sudah rusak di KM-8. Mertaka kemudian diserbu massa KM-12 sehingga suaminya meninggal, dan istrinya luka parah," katanya.

Pangdam juga mengungkapkan, pertikaian antar kelompok di Pulau Bacan Maluku Utara selama empat hari berturut-turut sejak 23-26 Januari telah menewaskan 49 korban tewas dan 25 lainnya menderita luka.

"Tiap hari sejak 23-26 Januari terjadi penyerangan dengan rincian pada 23 Januari enam tewas, 15 luka; 24 Januari seorang tewas; 25 Januari 13 tewas dan seorang luka; dan 25 Januari 29 tewas dan delapan luka," katanya.

Pertikaian empat hari berturut-turut itu, kata dia, akhirnya dapat dikendalikan setelah dikirim satu Kompi Yonif 501 didatangkan ke daerah pertikaian.

Sementara itu, di Desa Mafa, Kecamatan Mafa, Pulau Halmahera, telah terjadi penyerangan pada Kamis (26/1) oleh masyarakat transmigrasi Desa Mafa terhadap pengungsi dari Kecamatan Weda, Opa, dan Kane.

"Pertikaian tersebut menyebabkan enam tewas dan 15 luka," katanya.

Meski demikian, Pangdam mengatakan, kondisi keamanan di Maluku Utara masih terkendali. "Secara keseluruhan, kondisi Maluku Utara dapat dikendalikan," katanya.

Sementara itu DPRD II Maluku Utara telah menurunkan Sultan Ternate Drs Mudaffar Syah dari jabatannya selaku ketua DPRD periode 1999-2004. Pemecatan itu sesuai tuntutan dan desakan dari masyarakat setempat pada saat acara pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Selasa petang.

Wakil Ketua DPRD Abdulrahim Fabanyo kepada wartawan di Ternate, Kamis, menjelaskan pemecatan ketua DPRD Maluku Utara itu melalui rapat pimpinan dan ketua-ketua fraksi yang dipimpin Agiel Bopeng (Fraksi PDI-P), Rabu (26/1).

"Ini tahap awal yang dilakukan oleh fraksi-fraksi di dewan untuk menurunkan Sultan Mudaffar Syah selaku Ketua di Lembaga terhormat itu, kemudian akan dikembalikan kepada organisasi yakni Partai Golkar untuk "merikolnya," jelas Fabanyo.

Menurut dia, bila organisasinya sudah me-recall sultan, baru bisa proses hukum dilaksanakan. Meskipun telah dipecat dari jabatan selaku ketua, namun statusnya masih sebagai anggota dewan dan inilah yang sangat dikhawatirkan masyarakat, karena proses hukumnya akan berbelit-belit.

Fabanyo mengatakan, status Sultan Ternate masih anggota dewan, maka kami akan kembalikan lagi ke partai Golkar. "Sebagian besar atau sekitar 85 persen dari anggota dewan menghendaki Mudaffar Syah keluar dari keanggotaan dewan Maluku Utara," katanya.

Semua fraksi juga sependapat, sebab desakan masyarakat untuk menurunkan Mudaffar Syah dalam beberapa minggu terakhir semakin gencar bahkan pada kunjungan Wapres Megawati dan rombongan ke Ternate, mereka datang dengan spanduk yang bertuliskan antara lain "turunkan Sultan dari jatabannya"

"Kami bisa damai bila Sultan Ternate segera diusut dan diadili". Ini adalah aspirasi rakyat yang perlu ditindaklanjuti oleh dewan selaku wakil rakyat," ujar Fabanyo.

Menurut wakil ketua dewan, dari 16 utusan Golkar di DPRD Maluku Utara 87 persen lannya secara tegas menginginkan Sultan Ternate selaku ketua DPRD harus diganti. ant

Berita Hari ini