PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, HB. Paliudju mengatakan waktu pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional (MTQN) ke-19 di Kodya Palu, Sulawesi Tengah pada 2-9 Juni tidak ditunda, meski waktunya bersamaan dengan jadwal pemilu lokal.
"Berdasarkan hasil konsultasi dengan Menteri Agama Tolchah Hasan, pelaksanaan MTQN ke-19 tidak ditunda," kata Gubernur Paliudju kepada Antara di Palu, Rabu, menanggapi berbagai kabar yang berkembang tentang kemungkinan tertundanya pesta keagamaan terbesar di Tanah Air karena bersamaan dengan pemilu lokal.
Berdasarkan hasil pertemuan itu disepakati bawa Menag Tolchah Hasan pada bulan Februari akan meninjau langsung pembangunan fisik dan panitia pelaksana MTQN di Palu, serta dirangkaikan dengan penglepasan jamaah haji asal Sulteng menuju embarkasi Hasanuddin Makassar.
Oleh karena itu warga masyarakat terus menerus meningkatkan kebersihan lingkungan kota untuk menghadapi pelaksanaan MTQN.
"Saya sudah menginstruksikan walikota dan instansi pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kebersihan kota terutama untuk menghadapi MTQN.
Kota Palu sebenarnya harus tetap bersih meski tidak ada kegiatan tingkat nasional, terlebih saat sekarang Palu ditunjuk menjadi tuan rumah MTQN yang akan didatangi banyak tamu," katanya.
Rampung 80 persen
Menyinggung kesiapan pembangunan lokasi MTQN, Paliudju mengatakan pembangunan fisik antara lain ruang utama (VIP), Astaka (mimbar), rumah etnik, dan lapangan upacara sudah rampung sekitar 80 persen.
Untuk fasilitas non fisik antara lain kesiapan dewan juri, akomodasi, transportasi dan pelatihan peserta MTQN tingkat lokal sudah rampung sekitar 70 persen.
Gubernur optimis pembangunan fasilitas fisik dan non fisik akan rampung secara keseluruhan sekitar dua bulan sebelum pelaksanaan pesta keagamaan terakbar di Tanah Air itu.
"Panitia sudah mematok pembangunan fasilitas fisik akan diselesaikan dua bulan sebelum pelaksanaan," katanya, sambil menambahkan fasilitas non fisik kesiapan sekitar 70 persen karena kegiatannya berkaitan langsung dengan pelaksanaan.
Menyinggung akomodasi dan transportasi, Taswin mengatakan pihaknya sudah menerima kesediaan sebanyak 72 rumah pejabat dan pengusaha yang akan ditempati kafilah, dan sebanyak 213 kendaraan roda empat untuk melayani transportasi kegiatan MTQN.
Data yang dihimpun Antara di Palu juga menyebutkan tujuh provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banda Aceh, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimatan Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Sementara itu Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (PP-HPA) minta panitia pelaksana menerapkan pola kerja yang bersifat transparan dan manejemen terbuka, khususnya menyangkut pemanfaatan dana.
"Pemuda Alkhairaat minta panita jangan tertutup menyangkut pengunaan dana, dan menerapkan manejemen terbuka," kata Sekjen PP HPA, Drs. H. Abdul Basyit Arsyad menanggapi penggunaan dana yang terkesan "salah alamat".
Ia mencontohkan, panitia diduga kuat telah mengeluarkan dana sekitar Rp1 miliar lebih hanya untuk membeli peralatan tenda, padahal rental penyewaan tenda di daerah setempat cukup banyak dan dapat memenuhi kebutuhan MTQN.
"Pembelian tenda oleh panitia MTQN terkesan ada unsur KKN-nya dan mubazir. Rental tenda di Palu banyak, kenapa panitia tidak menyewa saja sehingga pengeluraan biaya dapat dihemat bagi kebutuhan yang lebih penting lainnya," katanya, padahal pemilik tenda sudah menawarkan kepada panitia.
Basyit mengatakan panitia juga hendaknya selalu melaporkan kondisi keuangan dan kebutuhan dana, sehingga jangan terkesan didiamkan dan tertutup, karena kegiatan agama tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat di "Bumi Tadulako" tidak hanya sebatas panitia.
"Panitia dapat menginformasikan kepada publik mengenai kondisi keuangan dan kebutuhan dana," katanya, ia menambahkan sejumlah penggunaan dana dapat dipantau masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawab publik.
"Informasi mengenai penggunaan dana MTQN dari masyarakat sangat penting," katanya, seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menuduh bahwa panitia sudah menyelewengkan dana.
"Panitia hingga saat sekarang tidak pernah secara terbuka mengumumkan dana yang dibutuhkan untuk MTQN," katanya.
Informasi yang dihimpun ANTARA, juga menyebutkan DPRD Sulteng telah mempertanyakan kepada panitia mengenai dana MTQN, namun pihak panitia enggan memberikan jawaban pasti (angka nominal-red) kebutuhan dana penyelenggaraan pesta keagamaan terbesar di Tanah Air itu. ant
updated: Friday, January 28, 2000 11:25:00 AM