JAKARTA - Sejumlah anggota DPR mengharapkan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak tergesa-gesa merombak (reshuffle) kabinet. Hal itu terlalu drastis dan tidak fair karena para menteri baru bekerja dua bulan. Sementara itu Letjen TNI Agum Gumelar --kini Menteri Perhubungan-- akan naik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Widodo.
Bakal naiknya Agum Gumelar, menurut sumber dekat mantan Gubernur Lemhannas ini, Senin (3/1) karena dia merupakan satu-satunya jenderal bintang tiga paling senior di TNI AD. Alumnus Akmil 1968 ini menggantikan Jenderal Widodo yang bakal mendapat jabatan baru. Rival Agum, Letjen TNI Hendropriyono, lulusan AMN 1967 akan segera memasuki masa pensiun.
Menanggapi kabar pergantian Panglima TNI, ketua Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin dihubungi, Senin (3/1) mengemukakan bahwa jika benar Agum Gumelar akan memimpin TNI cukup tepat. "Kalau itu terjadi, bagus. Pak Agum cukup tepat ke arah itu," tutur anggota Fraksi Partai Golkar asal Sulsel ini.
Namun, menurut Yasril, untuk saat sekarang yang baik ditonjolkan adalah TNI AL karena negara kita terdiri dari kepulauan sehingga perlu dikedepankan maritim. Untuk itu, pimpinan TNI yang tepat sekarang ini sebaiknya masih dijabat TNI AL.
Berkait isu rencana perombakan kabinet, sejumlah pimpinan fraksi di DPR-RI menilai sangat terburu-buru. "Perombakan itu jelas tidak fair. Waktu dua bulan itu terlalu dini memberi penilaian," ujar Hatta Rajasa, ketua F-PAN di Jakarta, Senin (3/1). Hal senada dikemukakan anggota DPR Ahmad Soemargono (Gogon) dari F-PBB, Sukowaluyo dari F-PDI Perjuangan dan Yasril Ananta Baharuddin dari FPG Reformasi.
"Sekarang kan banyak pihak yang justru menggeneralisasi kebobrokan masa lampau seperti KKN, desintegrasi dan distribusi pusat daerah sebagai kegagalan pemerintah sekarang. Mereka menuding perlu ada reshuffle. Pihak-pihak ini sangat tidak sabar, padahal warisan yang diterima Gus Dur kan demikian parah. Perlu waktu untuk memperbaikinya," ujar Hatta.
Hatta pun menilai, ultimatum batas waktu untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Gus Dur merupakan gaya-gaya negara barat yang tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia.
Menurut Ahmad Sumargono, kalau jadi dilakukan, reshuffle itu justru akan membuat citra Gus Dur turun sebab akan menumbuhkan persepsi bahwa Gus ternyata tidak mampu menjadi koordinator atau manajer yang baik terhadap kabinetnya.
"Lagipula perombakan itu sangat subyektif. Apa pengganti menteri yang digusur itu sudah tepat. Jangan-jangan nanti akan terjadi pergantian lagi. Ini kan bahaya," ujar Gogon.
Menurut Sukowaluyo, tuntutan adanya reshuffle merupakan keinginan yang tidak realistis sebab perombakan kabinet bukan lantas dapat diartikan perubahan akan segera terwujud. Bisa saja jika penunjukan menteri yang baru itu keliru, bukan perbaikan yang didapatkan tetapi justru kehancuran.
Sedangkan Yasril Ananta menegaskan kalaupun Gus Dur akan melakukan reshuflle, lebih baik setelah kabinet bekerja sedikitnya tiga bulan. Gus Dur jangan terlalu mendengar setiap pernyataan yang ingin terjadinya perombakan kabinet hanya karena adanya kelemahan satu dua menteri saja.
Menurut informasi, reshuffle itu dapat dipilah menjadi dua yakni langsung mengganti seorang menteri, serta cara ‘pengunduran’ diri seperti yang terjadi pada mantan Menko Kesra Taskin Hamzah Haz dulu. Cara pertama, calon korbannya adalah Sekneg Ali Rahman.
Menurut rumor yang berkembang di Jakarta, Ali tergusur karena bertikai dengan Sekretaris Presiden Ratih Hardjono. Ali, kata sebuah sumber, akan diganti Menteri Eksploirasi Laut Sarwono Kusumaatmadja. Jabatan yang diduduki Sarwono akan dihilangkan atau dimasukkan ke dalam departemen terkait lain.
Kemudian Menaker Bomer Pasaribu karena kasus KKN akan diganti Wakil Sekjen Partai Golkar Muhyar Yara atau Dirjen Penta Din Syamsuddin.
Sedangkan yang masuk kategori cara kedua yakni Menko Polkam Jend TNI Wiranto, akan ‘mundur’ dengan alasan untuk lebih berkonsentrasi pada pengusutan dugaan kasus pelanggaran HAM.
Wiranto akan diganti oleh Menhan Yuwono Sudarsono, sedangkan Menteri Pertahanan diserahkan kepada Agum Gumelar. Panglima TNI Laksamana Widodo AS disebut-sebut akan mengundurkan diri karena ditunjuk menduduki jabatan baru. Dari rangkaian ini juga dikabarkan KSAD Mayjen TNI Tyasno Sudarto akan naik jadi Panglima TNI.
Selain itu juga akan terjadi ‘pengunduran diri’ dari Memperindag Jusuf Kalla yang akan diganti oleh Dubes untuk Singapura Luhut Panjaitan/Rozy Munir.
Tak tahu
Ketua DPR Ir Akbar Tanjung mengaku tidak tahu akan ada pergantian menteri. Tapi seandainya benar, itu sepenuhnya hak preogratif presiden. "Saya akan mengusahakan bertemu presiden untuk mencek kebenaran isu tersebut," kata Akbar Tandjung, Senin (3/1). dwi/mur/dtk/son/war/ars
Tuesday January 04, 2000 08:04:20 AM