JAKARTA - Menko Polkam Jendral TNI Wiranto menganggap isu mengenai akan adanya perombakan (reshuffle) kabinet, hanyalah sampah, karenanya tak perlu ditanggapi. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung, menegaskan tak akan ada perombakan dalam waktu dekat, namun Gus Dur memang sukar ditebak. Sementara Ketua MPR Amien Rais mengingatkan agar presiden tak asal bongkar pasang kabinet.
Menko Polkam Jenderal Wiranto yang belakangan disebut-sebut renggang dengan Gus Dur, bahkan menegaskan sikapnya. Bahwa sebagai prajurit, loyalitasnya kepada pimpinan tak perlu diragukan lagi.
"Masalah loyalitas, apalagi saya sebagai prajurit, tentu kita berorentasi kepada suatu kebersamaan, dan adanya satu loyalitas kepada pimpinan. Saat ini kita memahami bahwa pemerintah yang dipimpin Gus Dur dan Ibu Mega, mendapatkan suatu tugas sangat berat," kata Wiranto di Istana Negara, Selasa (4/1).
Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan yang ingin mendapat keterangan mengenai pergantian kabinet (reshuffle) yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Wiranto dikabarkan akan diganti karena dinilai kurang loyal kepada presiden dan wakil presiden.
Wiranto mengemukakan, "Kita para menteri yang tergabung dalam Kabinet Persatuan Nasional, ini semuannya abdi masyarakat. Kita mengabdi kepada kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan begitu kita disumpah, jadi anggota kabinet."
Ia menegaskan, saat ini kabinet dihadapkan masalah besar yakni harus membenahi masalah ekonomi yang juga belum pulih, sementara di sisi lain harus memperhatikan keamanan nasional yang mendapat rongrongan, dan di pihak lain lagi, harus membangun iklim politik yang sehat.
"Oleh karena itu tidak ada cara lain, Kabinet Persatuan Nasional ini harus bersatu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu," tambahnya.
Begitu disumpah jadi anggota kabinet, menurut Wiranto, maka yang ada di benak para menteri adalah mengusahakan yang terbaik untuk pengabdian tersebut.
"Nah kalau sudah merupakan suatu tekad, maka saya kira saya sebagai Menko Polkam akhirnya berusaha sesuai kewenangan dan porsi saya melakukan yang terbaik," tambahnya.
Ia mengaku tugasnya adalah mengkoordinasikan menteri-menteri yang tertampung dalam kordinasi Polkam untuk melakukan langkah-langkah secara terpadu dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Demikian halnya jika akan terjadi pergantian, tentu melalui tahapan-tahapan dan tidak serba mendadak.
Perlu Waktu
Amien Rais menyatakan bahwa reshuffle —kalau bisa, jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dilihat implikasi politiknya, karena saat ini masyarakat belum melihat hasil kinerja kabinet. "Saya pikir perlu dilakukan beberapa bulan lagi," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/1).
Amien Rais khawatir jika proses bongkar pasang dilakukan, lantas yang mendukung Gus Dur siapa? Salah-salah dukungan terhadap Gus Dur hanya dari kelompok kecil yang pandai memainkan kasak-kusuk seperti di zaman orde baru. "Sebaiknya Gus Dur hati-hati jangan sampai menangani kabinet seperti warung kopi," sindir Amien.
Sejak pekan lalu, merebak kabar bahwa Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam waktu dekat —bahkan ada yang menyebut pekan ini— akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama antara lain Bomer Pasaribu, Jusuf Kalla, Ali Rachman, Sony Keraf, Moh AS Hikam, bahkan Wiranto disebut-sebut akan tergusur dari kabinet dan diganti orang lain, (BPost, 2-3/1).
"Isu (mengenai reshuffle) itu tak perlu ditanggapi. Sebab kalau isu itu kita angkat sebagai kebenaran, justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat dari segala tingkatan," kata Menko Polkam Wiranto di Istana Negara, kemarin.
Menurut Akbar Tandjung, kalaupun presiden akan merombak kabinet —dan itu merupakan hak prerogatifnya— hendaknya didasari alasan objektif dan dikemukakan secara terbuka. "Jangan seperti yang sudah terjadi, mengganti tanpa ada penjelasan yang transparan," kata Akbar.
Wiranto sendiri menegaskan, kalau isu itu dibiarkan berkembang akan menjadi sangat berbahaya. "Oleh karena itu berulang-ulang saya katakan, bahwa dua tahun terakhir isu itu kita anggap sebagai sampah," tegasnya.
Menurut Akbar, pernyataan Gus Dur tentang isu KKN dan reshuffle yang masih samar-samar, jika tidak dijelaskan secara transaparan akan menimbulkan persepsi negatif, bahwa kabinet Gus Dur tersebut tidak kuat. Padahal saat ini, untuk menyelesaikan berbagai masalah, Gus Dur perlu kabinet yang kuat dan solid.
Akbar malah mengingatkan Gus Dur, agar sebagai presiden tidak terlalu jauh melakukan manuver politik. Akbar juga mengharapkan Gus Dur harus menjalankan tugas secara arif dan bijaksana, dengan membawa sifat kenegarawanan.
Wiranto mengatakan, "Saya kira, reshuffle itu suatu proses yang tidak sederhana. Penggantian pejabat atau kabinet itu merupakan hasil penelaahan. Keputusan yang memerlukan langkah-langkah koordinasi yang cukup panjang, tidak-mendadak-mendadak seperti itu," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Tosari Widjaya menilai adanya isu reshuflle kabinet karena masyarakat melihat dan memberikan pernyataan-pernyataan bahwa pemerintahan sekarang ini lamban.
Pengamat politik, Dr JB Kristiadi menilai, kalau pun Gus Duir mau merombak kabinetnya, yang justru harus dilakukan merombak kabinet menjadi zaken kabinet (Kabinet ahli), yang kuat dan kompak, sebab saat ini banyak gagasan, visi, dan strategi yang sudah dijadikan prioritas, yang tidak bisa ditindaklanjuti.
Kabinet saat ini, lanjut Kris tidak bisa mem-follow up-i hal tersebut. "Sehingga kabinet ahli harus menjadi pilihan Gus Dur," katanya.
Menurut Kris, kalau keadaan seperti ini dibiarkan sampai dua-tiga tahun mendatang, negara ini akan kacau balau. "Hal ini akan menggerus pemerintahan Gus Dur-Mega yang sebenarnya legitimate dan acceptable," katanya.
Untuk membentuk zaken kabinet tersebut, Gus Dur harus mengenyampingkan kompromi politik seperti pada saat pemebentukan kabinet yang lalu. "Masalahnya, kebinet kompromi yang telah dilakukan Gus Dur dan digaransi oleh berbagai tokoh politik tidak bisa berjalan dengan baik," tutur Kristiadi.
Kristiadi juga menegaskan tidak akan ada kudeta dari militer, jika para menteri yang berasal dari militer diganti. Kristiadi mengemukakan alasan internasional. "Akan mubazir bila militer memaksakan kudeta sebab akan diembargo oleh internasional," katanya.
Selain itu, saat ini perwira tinggi di TNI cukup punya pandangan yang sejati dalam mempertimbangkan akibat yang lebih jauh. Contoh Agus Wirahadikusumah dan Agus Wijaya pasti akan menolak perintah kudeta, termasuk Wiranto sendiri. ars/son/dtk/mur/csm/ant
Wednesday January 05, 2000 10:40:56 AM