Banda Aceh, BPost
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus melakukan provokasi di tengah penderitaan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam (NAD), yang baru saha tertimpa musibah. Sejumlah anggota kelompok separatis tersebut menyerang kediaman petinggi kepolisian setempat. Satu orang tewas dan satu lainnya luka-luka dalam serangan Minggu (9/1) dinihari.

Sehari sebelumnya, GAM menghadang truk yang memuat bantuan logistik bagi korban gempa dan tsunami. Namun, aksi kelompok bersenjata itu, seperti diungkapkan jurubicara Satgas Info Koopslihkam Ari Mulya Asnawi, berhasil digagalkan Tim Badik-1 Yonif-900/R.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengajak GAM mengadakan perjanjian damai dan penghentian konflik bersenjata. "Mari bersama-sama kita membangun Aceh dalam rangka otonomi khsusus. Saya minta kapolda dan pangdam meneruskan seruan saya ini kepada pihak GAM," kata presiden di Istana Wapres, saat teleconference dengan Menko Kesra Alwi Sihab dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Endang Suwarya.

Ini kali kedua Yudhono mengimbau GAM berdamai dan bersama-sama membangun kembali Aceh yang porak-poranda akibat bencana tsunami. Sebelumnya, saat awal bencana terjadi presiden mengimbau hal yang sama.

Namun sejauh ini, ajakan pemerintah tak mendapat sahutan dari GAM. Sebaliknya, kelompok yang berusaha memisahkan diri dari NKRI itu memanfaatkan tragedi yang dialami Aceh untuk melakukan provokasi.

Menurut jurubicara Mabes Polri Komisaris Besar Zaenuri Lubis, sebelum menembaki kediaman wakapolda sekitar pukul 03.00 WIB, kelompok GAM melakukan penembakan ke arah RS Sakinah.

Usai melakukan penyerangan, kelompok tersebut langsung melarikan diri. Korban tewas akibat aksi GAM itu, sebut Zaenuri, sudah diserahkan pada keluarganya, sedangkan yang terluka dirawat di RS Sakinah.

Sementara jurubicara Satgas Info Koopslihkam, Ari Mulya Asnawi, kelompok GAM juga menghadang truk-truk yang mengangkut logistik untuk korban gempa dan tsunami.

Lima anggota GAM bersenjata api menghadang truk di Desa Matang Puding Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Aksi pencegatan itu berhasil diketahui Tim Bidik-1 Yonif-900/R yang tengah melakukan patroli.

Disebutkan Ari, sempat terjadi kontak senjara antara TNI dan GAM. Namun, akhirnya, 12 anggota Yonif-900/R pimpinan Letda Inf Andri Sulistiawan berhasil memukul mundur anggota GAM.

Dari kejadian itu, anggota ZTNI berhasil menyita satu buah ransel preman, satu buah charger HP, satu pasang sepatu PDL, sebuah magazin AK dan 67 butir amunisi AK.

Sebelumnya Tim-2 Ki-C Yonif-3000/R juga berhasil menangkap lima anggota GAM yang tengah menyusup di kamp pengungsi, di Kampung Janggut Sengko, kecamatan Jeunib. Kelima anggota GAM itu kini telah diamankan di Pos Kotis Yonif-300/R.

Provokasi Relawan

Mulai gencarnya aksi provokasi GAM, ternyata membuat pemerintah dan para petinggi keamanan di Aceh khawatir. Khususnya terhadap keamanan ribuan relawan --baik asing maupun dalam negeri-- yang tengah membantu korban gempa dan tsunami.

"Bagaimanapun ini (Aceh) adalah daerah konflik. Kalau mereka (relawan) nyelonong begitu saja masuk Aceh bagaimana mengamankannya. Ini kan tanggung jawab kami terhadap mereka (relawan asing)," kata Pangdam Iskandar Muda Aceh, Mayjen Endang Suwarya, di Pendopo Gubernuran Banda Aceh, usai teleconference dengan Presiden Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla, kemarin.

Hadir dalam teleconference yeng berlangsung selama kurang lebih dua jam itu Menko Kesra Alwi Sihab, Kapolda Aceh Irjen Bachrumsyah, Wakil Gubernur Aceh Azwar Abubakar, dan sejumlah pejabat lainnya.

Data Posko Penanggulangan Bencana Aceh sendiri mencatat terdapat sekitar 17 negara di dunia yang memberikan bantuan berupa materi dan relawan guna membantu pemulihan Aceh. Tercatat ada 5.400 relawan dalam dan luar negeri. Namun, belum ada data konkret berapa jumlah relawan asing yang terdata.

Endang sendiri mengharapkan para relawan asing secepatnya melaporkan diri soal aktivitas mereka di Aceh sehingga mereka bisa dipantau dan setidaknya mencegah hal yang tidak diinginkan seperti gangguan dari GAM.

"Kita tahu misi mereka di Aceh adalah misi kemanusiaan, tetapi bisa saja mereka masuk Aceh bukan hanya untuk itu namun ada hal lain yang perlu diperhatikan soal kedatangan mereka kemari," jelasnya, tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkan soal lain itu.

Kapolda Aceh Irjen Bachrumsyah mengatakan, relawan asing juga menjadi bagian tanggungjawab kepolisian. "Kalau terjadi apa-apa dengan mereka tentu Indonesia yang disalahkan. Makanya ini perlu mendapat perhatian penuh," kata kapolda yang kehilangan ibunya pada bencana tsunami.

Menanggapi keluhan pangdam dan kapolda di Aceh itu, Presiden Yudhoyono kemarin memerintahkan Panglima TNI terbang ke Medan mengatur keterlibatan pihak asing, terutama militer dalam operasi kemanusiaan.

"Panglima TNI akan menertibkannya, seperti lama mereka tinggal di sana, serta aturan-aturan keamanan. Namun, sekali lagi saya tekankan, tugas relawan asing itu adalah kemanusiaan, tidak ada urusan dengan politik dan lain-lain," cetus presiden.

Reaksi DPR

Beberapa anggota DPR RI meminta agar kapal induk AS, USS Abraham Lincoln yang berlabuh di perairan Aceh segera meninggalkan Indonesia. Mereka khawatir kehadiran kapal itu akan disalahgunakan oleh militer AS untuk kepentingan lain. Pemerintah juga diminta menetapkan batas waktu dan segera memerintahkan kapal tersebut meninggalkan Indonesia.

"Barang dari sukarelawan bisa dikirim lewat pesawat terbang, tidak perlu kapal induk merapat," kata anggota Komisi I Permadi.

Seperti diketahui, sejak 2 Januari lalu, kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa 11 helikopter Sea Hawk berlabuh di Dermaga Malahayati, Sabang untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di Aceh.

Menurut Permadi, meskipun keadaan di Aceh saat terjadi bencana terbilang darurat, negara-negara yang ingin memberikan bantuan sebaiknya tidak menggunakan kapal induk. "Sedarurat-daruratnya Aceh itu tidak harus dengan kapal induk. Keberatan kita disitu saja. Kapal induk itu bisa didarati pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang. Jadi kalau mereka mengatakan begitu, lama-lama kapal induk itu penuh dengan pesawat perang. Itu saja. Menurut saya tidak wajar, bantuan dengan menggunakan kapal induk," tandasnya.

Senada, anggota Wakil ketua Komisi I DPR Effendy Choiri berpendapat, seharusnya pemerintah menetapkan batas waktu (deadline) bagi kapal induk itu untuk segera meninggalkan Indonesia. "Mereka memang harus ada deadline, sampai berapa hari tentara-tentara AS itu berada di Aceh. Saya kira pemerintah harus memberi penegasan. Sampai sekarang kan belum, sehingga sangat mengkhawatirkan," keluhnya.