Palangka Raya, BPost
Langkah Gubernur Kalsel Sjachriel Darham memberhentikan Sekdaprop Kalsel Ismet Ahmad
yang disebut-sebut bakal maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang, ditiru
oleh rekannya di Kalteng. Gubernur Kalteng Asmawi Agani mengusulkan pemberhentian
Sekdaprop HA Dj Nihin (59) yang juga akan maju pada pilkada di propinsi itu Juni nanti.
Waktunya Tidak Tepat
KEPUTUSAN Gubernur H Asmawi Agani
mengusulkan pemberhentian HA Dj Nihin dari jabatan Sekda Propinsi Kalteng, menurut
pengamat politik Kalteng M Riban Satria MSi, berpengaruh kurang baik bagi Asmawi sendiri.
Sebaliknya, Nihin akan mendapat simpati besar masyarakat pada pilkada mendatang.
Meski dipastikan sudah melalui pertimbangan, namun
keputusan yang diambil Asmawi dengan alasan masa pensiun Nihin waktunya dirasa kurang
tepat. "Pasalnya, orang akan berpendapat keputusan tersebut terkait trik politik,
mengingat keduanya sama-sama bakal maju dalam pilkada mendatang."
Namun, imbuh dia, di sisi lain upaya Asmawi
merupakan tindakan cukup bijaksana, lantaran ingin memberi kesempatan Nihin agar lebih
berkonsentrasi dalam pencalonan nanti.
"Namun di pemerintahan, penggantian terkait
masa pensiun adalah hal wajar dan sudah lumrah. Jadi tergantung masyarakat apakah melihat
ini sebagai keputusan politis atau dari sisi karier, seperti yang diungkapkan Gubernur.
Tapi saya rasa, keputusan yang diambil gubernur waktunya tidak tepat karena masyarakat
bisa saja mengaitkannya pada konteks pilkada," ujar Pembantu Dekan Fisip Universitas
Muhammadiyah Palangka Raya (UMP) ini. |
Usulan pendepakan pria kelahiran Kasongan (Kabupaten Katingan) 12 Juli 1945 itu, sudah
diajukan oleh Asmawi kepada Menteri Dalam Negeri sejak dua minggu lalu. Asmawi beralasan,
usulan pemberhentian Nihin karena mantan bupati Barito Utara itu akan memasuki masa
pensiun.
Ditemui usai pelantikan pejabat eselon II, Rabu (12/1), Asmawi mengatakan, posisi Nihin
akan digantikan pejabat lain sehingga tugas sekda tetap berjalan.
Usulan pemberhentian tersebut diduga terkait pencalonan Nihin yang akan menjadi
saingannya pada pilkada nanti. Ketika ditanya soal itu, Asmawi enggan berkomentar banyak.
Menurutnya, pencalonan Nihin adalah hal wajar dalam sebuah negara demokrasi.
"Pak Nihin maju, itu hak dia dan sama sekali tidak berpengaruh bagi saya. Dua
minggu lalu saya telah mengusulkan kepada menteri agar diberhentikan, karena memang akan
memasuki masa pensiun," ucap Asmawi, yang bakal maju dalam bursa calon gubernur
Kalteng diusung Partai Golkar.
Asmawi mengatakan, dirinya hanya mengusulkan pemberhentian Nihin sebagai sekda yang
akan memasuki masa pensiun. Soal siapa penggantinya merupakan kewenangan Mendagri memilih
pejabat yang memenuhi persyaratan yaitu level asisten setda propinsi.
Namun, gubernur mengaku cukup khawatir dengan siapa calon yang akan mengisi posisi
sekda nanti. Pasalnya asisten I, II dan III diperkirakan menduduki jabatan baru sebagai caretaker
pejabat bupati Kobar dan Kotim yang berakhir masa jabatannya sampai pilkada mendatang.
Masih Berhak
Terpisah, Nihin yang dihubungi via telepon selularnya mengaku tidak mengetahui usulan
yang disampaikan gubernur ke mendagri tentang penggantian dirinya. Figur yang baru saja
mengukuhkan dirinya maju pada pilkada Kalteng menggunakan perahu Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, mengaku masih berhak melaksanakan tugas hingga lima tahun
lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Presiden Megawati Soekarnoputri 2000 silam.
Bahkan Nihin menegaskan, selama ini dia tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik,
walau kini mencalonkan diri menjadi gubernur Kalteng mendatang. Meski begitu, Nihin
mempersilakan jika gubernur mengusulkan dirinya diberhentikan dari sekdaprop Kalteng.
"Saya belum tahu tentang usulan itu. Tapi kalau mau mengusulkan pemberhentian saya
dengan alasan pensiun, silakan saja. Tapi saya punya Keppres yang menyatakan saya masih
punya hak lima tahun lagi," ucapnya singkat. mgb