Banjarmasin, BPost
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalsel dalam pilkada mendatang terancam dikurangi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Kalsel berinisiatif melakukan perampingan sebagai langkah penghematan karena anggaran sangat minim.

Anggota KPU Kalsel, Sjacharani Ambo Oga, Sabtu (22/1) malam mengatakan, meski demikian hal itu masih sebatas rencana karena jumlah anggaran yang belum dapat dipastikan. Selain suntikan dana APBD minim, kini jumlah bantuan dari APBN maupun sharing dari pemerintah kabupaten/kota juga belum diketahui.

Semula, dalam pilkada mendatang KPUD menganggarkan sebesar Rp31 miliar. Sementara dari jumlah tersebut Rp18 miliar diperkirakan akan habis di pos TPS saja, terutama untuk membayar para petugasnya. Padahal masih ada pengeluaran yang lebih besar, yaitu untuk keperluan kesekretariatan, misalnya pengadaan kertas suara dan dana operasional lain.

"Jika pada pelaksanaan pemilihan umum kepala negara, APBN menyumbang dana operasional terbesar. Jadi dalam pilkada yang seharusnya menyumbangkan dana lebih besar adalah APBD. Namun KPU Kalsel tetap akan melakukan tindakan antisipasi berkaitan dengan hal tersebut, tentunya selama tidak melanggar peraturan pemilu," ujarnya kepada BPost kemarin.

Menurut Sjacharani, dengan berkurangnya TPS maka secara tidak langsung dana yang dibutuhkan dapat dikurangi. Mengenai jumlah TPS dikatakan, kalau semula berjumlah 9.000, kemungkinan dikurangi hingga 50 persen.

"Berdasarkan pengalaman selama ini, setiap TPS hanya memerlukan waktu sampai dengan tengah hari untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau jadi dikurangi jumlah TPS-nya, pasti banyak dana yang dapat dihemat," ujarnya.

Namun demikian, mengenai teknis pelaksanaannya, KPU masih akan berkoordinasi lebih lanjut. Pasalnya, dalam peraturan pilkada telah ditetapkan setiap TPS hanya melayani sekitar 300 orang saja. Karenanya jika TPS dikurangi maka otomatis jumlah pemilih di setiap TPS akan bertambah banyak.

Terkait dengan hal itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (31/1) mendatang KPU akan mengajukan berbagai alternatif tersebut.