Banjarmasin, BPost
Awalnya semangat dibentuk, adu otot ketika ada yang tidak setuju. Belakangan, sebagian anggota juga tidak puas karena tidak disahkan melalui sidang paripurna. Namun ironisnya perangkat dewan yang dinamakan pansus siring itu, Jumat (28/1) kemarin dibubarkan tanpa perdebatan lagi.

Pembubaran pansus dilakukan oleh Ketua DPRD Kalsel Anang Hairin dalam rapat panitia musyawarah (panmus). Anang Hairin Noor mengatakan, pembubaran itu dilakukan karena pansus tidak mampu bekerja apa-apa hingga batas waktu habis. Di sisi lain pihaknya juga tidak bisa memperpanjang waktu kerja pansus karena terbentur aturan.

Hanya saja, jika anggota tetap ingin pansus ada dan meneruskan gawe-nya, katanya, mereka harus mengajukan permohonan ulang, termasuk melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket terlebih dahulu.

Seperti diketahui, pansus siring yang baru 10 hari dibentuk itu dibubarkan oleh Ketua DPRD Kalsel, menyusul adanya surat dari Mendagri No 028/091/OTDA yang intinya menjelaskan tentang prosedur ruislag dan pembentukan pansus.

Pansus dapat dibentuk kembali dengan memperbaharui surat pemohonan izinnya. Selama ini pansus yang proses pembentukannya bak lelucon itu ternyata tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan aturan, pengajuan izin minimal harus ditandatangani oleh 3/2 dari jumlah anggota dewan.

Salah seorang anggota pansus siring dari FPAN Djumaderi Maserun membantah pembubaran itu. Menurutnya, ketua dewan hanya tidak mengabulkan perpanjangan waktu kerja pansus hingga 21 Februari.

"Pansus tidak bubar. Siapa yang bilang bubar. Ketua dewan hanya tidak menyetujui perpanjangan waktu kerja pansus. Tapi tadi sudah saya sampaikan, keputusan tentang pansus siring harus diutarakan di hadapan anggota pansus. Bukan di hadapan panmus karena tidak sah," ujarnya.

Cermin kinerja dewan

Pengamat ketatanegaraan dari Banjarmasin, H Mohammad Effendy menyatakan, kejadian itu diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi dewan. Ke depan, proses pengambilan keputusan dewan sesogyanya dilakukan melalui kajian intensif dan melibatkan masyarakat maupun pihak yang berkompeten.

"Dengan demikian masyarakat tidak menjadi bingung. Dewankah yang salah atau justru bertanya ada maslah apa di dalam dewan?" katanya.