Jakarta, BPost
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menolak desakan berbagai pihak untuk melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu. Reshuflle dilakukan kalau ada alasan kuat, seperti ada anggota kabinet tak dapat menjalankan tugas dan melakukan kesalahan yang prinsipil, tegasnya.

Apalagi, "Bagaimana mungkin saya me-reshuffle kabinet yang baru berumur tiga bulan lebih," tegas Yudhoyono saat diwawancarai beberapa pemimpin redaksi media massa pada acara Meet the Press di Metro TV, Jumat (28/1) malam.

Dikatakan Yudhoyono, dirinya hanya akan meladeni desakan reshuffle dari masyarakat apabila alasannya kuat. Mantan Menkopolkam itu menggarisbawahi dirinya baru mengganti menteri jika skor kinerjanya berada di bawah standar penilaiannya.

Berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani para menteri, dia akan mengevaluasi kinerja para menteri setelah satu tahun. Itupun, menurut presiden, bukan bertujuan untuk me-reshuffle kabinet.

"Reshuffle dilakukan jika ada anggota kabinet yang tak bisa menjalankan tugas dan melakukan kesalahan yang prinsip seperti korupsi dan lainnya," tandasnya lagi.

Dia sendiri tidak berharap tidak ada reshuffle kabinet, kecuali (kinerja) jauh di bawah standar yang diinginkan. Itu sebabnya, dia mengingatkan agar kabinet dapat bekerja secara penuh. Disinggung buruknya kinerja tim ekonomi, menurut Yudhoyono tidak mungkin dalam 100 hari pemerintah menyulap tingkat kesejahteraan, mencapai sasaran ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran secara drastis. "Saya kira tidak pernah ada di negara manapun," cetus dia.

Yang terpenting, kata presiden, landasannya sudah dimulai. Untuk mengurangi kemiskinan, misalnya, digerakan perkebunan, pertanian, peternakan, dan ekonomi pedesaan, sehingga ke depan akan ada perubahan. Pengangguran, kata presiden, dapat dipecahkan dengan pengembangan sektor riil dan juga pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Sebelumnya sejumlah ekonom menilai prestasi kerja tim ekonomi kabinet Yudhoyono-Kalla selama 100 hari masih lembek dan belum kompak. Kalangan ekonom menilai rapor tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dengan nilai 6.

Mendukung

Namun, pPernyataan Presiden Yudyoyono mendapat dukungan dari Partai Demokrat, partai penyokongnya di parlemen. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Max Sopacua, secara terpisah mengatakan, penilaian terhadap kinerja pemerintah baru layak dilakukan minimal dalam kurun waktu setahun. 100 hari dipandang terlalu pendek. Apalagi Yudhoyono naik ke tampuk kekuasaan mewarisi carut-marutnya permasalahan ekonomi, politik dan hukum yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

"Kami heran, penilaian 100 hari presiden kok cuma diekspoitasi hal-hal yang miring saja. Jangan lupakan, banyak hal positif yang sudah dicapai. Kalau ada kekurangan, itu karena saking beratnya warisan permasalahan yang ditinggalkan rezim sebelumnya," tegas Sopacua.

Oleh karena itu, Max merekomendasikan kepada presiden agar menjadikan setiap kritikan sebagai motivasi untuk lebih memacu kinerja.

"Tapi kalau arah tuntutannya ke perombakan kabinet, kita tidak mendukungnya. Karena itu terlalu pagi," cetus mantan penyiar TVRI itu.

Sementara Sekjen PB HMI Fajar Zulkarnaen, bersikukuh perlunya Yudhyono merombak kabinet. Program terapi kejut (shock terapy) yang dijanjikan Presiden Yudhoyono di awal pemerintahan, dinilanya tak terbukti. Tidak ada sebuah prestasi pemerintahan yang mampu menghentak publik, tandasnya.

"Yang menghentakkan publik bukan prestasi kinerja, tapi bencana alam di Aceh dan Sumut. Jadi terapi kejut untuk program antikorupsi dan semacamnya itu mana?" kata Fajar.

Dia menambahkan, target 100 hari menangkap otak terorisme, Azahari dan Noordin Moh Top, juga mengalami kegagalan.

Fajar menyebut contoh, dari 63 butir agenda 100 hari yang disusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya sekitar 20 persen yang terlaksana. "Itupun tidak optimal," imbuhnya.

Pjs PB HMI, Syahmud Basri Ngabalin menimpali, tim ekonomi Yudhoyono-Kalla juga belum menunjukkan gebrakan yang berarti dalam 100 hari. Sejauh ini belum ada kebijakan yang merangsang pergerakan usaha kecil, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.