Calang, BPost
Para inong bale (tentara wanita anggota Gerakan Aceh Merdeka/ GAM, Red)
menyusup ke tenda-tenda pengungsi korban tsunami. Mereka menekan para pengungsi untuk
meminta obat-obatan dalam jumlah besar kepada petugs posko. Obat-obatan yang diminta
kebanyakan berupa antibiotik serta obat luka.
Indikasi penyusupan para prajurit wanita GAM itu diungkapkan sejumlah relawan Palang
Merah Indonesia (PMI) yang bertugas di sejumlah posko pengungsi di Calang kepada harian
ini, kemarin.
Meski sejauh ini belum terdapat bukti konkret, kecenderungan itu tertangkap jelas dari
peningkatan permintaan obat oleh para pengungsi di setiap posko.
"Setiap hari, para pengungsi selalu meminta bantuan obat. Obat-obatan itu diminta
dalam jumlah yang tidak wajar. Misalnya, satu orang meminta bantuan obat untuk lima orang.
Sementara jenis obat yang diminta kebanyakan obat luka. Ada indikasi, obat-obatan itu
adalah untuk GAM yang ada di pegunungan," papar satu relawan (dari Posko PMI) di
Calang.
Kekhawatiran adanya penyusupan inong bale menjadi sangat mungkin, mengingat
Calang adalah salah satu daerah yang menjadi basis GAM. Sementara dalam beberapa hari
terakhir, sering sekali terdengar suara rentetan tembakan yang mengisyaratkan tengah
terjadi kontak senjata.
Wartawan BPost Machmud Mubarok melaporkan, kontak senjata antara pasukan
TNI dan GAM terjadi Jumat malam. Menurut warga, yang sudah lama berada di Calang
memastikan suara tembakan berasal dari arah Gunung Carak.
Kondisi di Calang sendiri memang cukup menegangkan. Warga di kamp pengungsi tidak
berani berjalan sendirian, apalagi di waktu malam. Saat matahari terbenam, rata-rata semua
warga pengungsi sudah berada di tenda atau di lingkungan tenda pengungsian.
Menurut informsi, dua anggota marinir berhasil ditawan GAM, dan hingga kini belum
diketahui nasibnya.
Berunding Kembali
Sementara perundingan antara Pemerintah Indonesia dan kelompok GAM di Helsinki,
Finlandia yang berakhir, Sabtu (29/1) gagal mencapai kesepakatan untuk mengadakan gencatan
senjata. Namun, kedua belah "mencoba menahan diri dari permusuhan" selama
operasi bantuan di Aceh berlangsung. Selain itu, kedua belah pihak sepakat melanjutkan
pembicaraan damai.
"Secara prinsip, kami sepakat bertemu kembali dalam waktu dekat untuk membicarakan
penyelesaian damai secara komprehensif di bawah payung otonomi khusus," kata Meneg
Kominfo Sofyan Djalil usai pertemuan terakhir, di Helsinki.
Malik Mahmud, juru runding dari GAM mengakui perundingan masih menyisakan sejumlah
perbedaan yang perlu diselesaikan. Namun tidak disebutkan rincian tentang
perbedaan-perbedaan yang dimaksud Malik.
"(Pembicaraan) kami lebih terkonsentrasi kepada isu kemanusiaan dan gencatan
senjata untuk mendukung operasi kemanusiaan di Aceh berjalan dengan lancar,"
tambahnya.
Martti Ahtisasi, pimpinan Crisis Management Initiative (CMI) yang memfasilitasi
pertemuan, menyatakan telah menyampaikan undangan kepada kedua belah pihak untuk
mengadakan pertemuan ke dua di Helsinki.
Martti berharap adanya tanggapan positif untuk meneruskan dialog damai segera setelah
para utusan melakukan konsultasi masing-masing dengan Pemerintah Indonesia dan pimpinan
GAM.
"Saya akan sangat kecewa jika saya gagal dalam upaya ini (kembali mempertemukan
RI-GAM) ," ujarnya.
Kata Ahtisaari, tidak ada penawaran lainnya yang muncul selama dialog kedua pihak
selama dua hari (28 dan 29/1) itu. Namun, "Saya terkesan setidaknya ada keinginan,
walaupun itu tidak sesuai aspirasi GAM, bahwa mereka telah memutuskan meneliti apakah
konsep tersebut (otonomi khusus, Red) bisa berhasil," kata mantn Presiden
Finlandia itu.
Dalam perundingan Pemerintah diwakili oleh Menko Polhukkam Widodo Adi Sutjipto, Menkeh
dan HAM, Hamid Awaluddin, dan Sofyan Djalil. Sementara GAM diwakili dua pimpinannya yang
selama ini menetap di Swedia, Malik Mahmud dan Zaini Abdullah.
Pertemuan antara RI-GAM dilakukan secara tertutup di sebuah tempat peristirahatan milik
pemerintah Finlandia di luar ibukota Helsinki.
GAM telah melancarkan separatisme sekitar 29 tahun ingin mendirikan suatu negara Aceh
merdeka. Pemerintah Indonesia tetap menolak konsep tersebut dan sebagai gantinya
memberikan status otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam dalam upaya menyelesaikan
masalah Aceh. afp/rtr/nuh