Kuala Lumpur, BPost
Badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengurusi anak-anak (UNICEF) mengakui adanya penjualan bayi dan anak yatim piatu korban gempa dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Diperkirakan 35 ribu anak di Aceh kini menjadi yatim piatu dan tidak lagi memiliki rumah akibat musibah 26 Desember lalu.

John Budd, jurubicara UNICEF di Malaysia mengungkapkan, pihaknya telah menerima pesan singkat (SMS) berisi iklan penawaran 300 anak yatim piatu asal Aceh berusia 3-10 tahun.

Budd, seperti dikutip kantor berita AFP, Rabu (5/1), menambahkan satu kasus penjualan anak sudah dikonfirmasikan kebenarannya. Anak yang tak dirilis identitasnya itu diselundupkan ke luar Aceh menuju Medan, kemudian diperjualbelikan.

"Ini mengindikasikan mereka telah mendapatkan anak-anak, atau mereka memiliki jaringan yang bisa mengidentifikasikan anak-anak dan kemudian membawa mereka keluar," cetus pejabat UNICEF itu.

Dikatakan Budd, tindakan yang dilakukan komplotan penyelundup anak untuk diperjualbelikan merupakan tindakan kriminal yang kejam dan bengis.

Sebelumnya, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Medan, Aceh Sepakat, mensinyalir 20 anak telah dijual ke Malaysia dan Bandung.

UNICEF memperkirakan satu juta anak yang selamat dari tsunami di seluruh Asia Tenggara dan Selatan akan menghadapi bahaya yang mengintai, seperti malnutrisi, penyakit dan perdagangan manusia.

Menurut Budd, komplotan perdagangan manusia bisa beroperasi dengan mudah di Aceh. Namun pihaknya yakin dengan adanya tindakan cepat dari pemerintah Indonesia dan organisasi bantuan yang ada, bisa membatasi ruang gerak komplotan tersebut.

"Apalagi adanya kehadiran militer dan polisi dalam jumlah besar. Semoga upaya-upaya itu bisa membantu menghentikan penyelundupan anak-anak," ucap Budd.

Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, kemarin, mengeluarkan surat keputusan mengenai penanganan anak yatim/telantar korban gempa bumi tsunami di di Aceh.

SK bernomor 02 tahun 2005 yang diterima BPost, di Istana Wapres, itu mengatur mengenai penanganan korban bencana di Aceh guna menghindari terjadinya penyelundupan anak atau wanita dan masuknya paham-paham tertentu terhadap masyarakat Aceh yang selama ini dikenal sangat taat beragama Islam. Dalam SK yang diteken Jusuf Kalla, Selasa (4/1) malam itu, juga mengatur mengenai cara pengadopsian anak.

Sebelum menjadi SK, ada beberapa poin penting di antaranya menyebut, anak-anak korban bencana ditampung dan diasuh serta dilakukan pendataan untuk mencari keluarga dekatnya di di NAD serta dilarang keluar dari NAD sebelum pendataan dilakukan.

Bila panti asuhan di NAD tidak memadai, maka akan ditempatkan di panti asuhan pemerintah atau panti asuhan yang dikelola yayasan Islam serta pesantren-pesantren yang memenuhi syarat di Sumatera dan di Jawa.

Poin lainnya adalah, bila anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi orangtua asuh, mengingat sebagian besar anak beragama Islam, maka orangtua asuh harus beragama Islam, berkemampuan ekonomi dan mempunyai keluarga yang kondisinya baik.

Keputusan itu ditandatangani berdasarkan hasil rapat 3 Januari 205 antara Wapres dengan Mendiknas, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, LSM dan pemuka masyarakat Aceh di Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Wapres Jusuf Kalla melakukan koordinasi untuk menyelamatkan anak-anak korban bencana. "Saya meminta langkah terpadu terhadap panti asuhan dan pesantren untuk memastikan pengambilan anak-anak yang berhak dan sah," kata Yudhoyono.

Terbitnya SK No 1 tahun 2005 yang diteken Wapres Jusuf Kalla ternyata dikritisi oleh mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Dikatakan, sikap Kalla telah melangkahi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.

"Kalla telah melanggar sistem ketatanegaraan. Berdasar sistem presidensial, SK yang biasa disebut kepres itu hanya presiden yang berhak mengeluarkan dan bertanggung jawab, bukan wakil presiden," tandas Gus Dur, di Kantor PBNU, Jakarta, kemarin.

Audit bantuan Aceh

Sementara itu, Presiden Yudhoyono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa bantuan yang mengalir ke lokasi bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.

"Saya telah meminta BPK mengaudit sumbangan yang telah mengalir ke para pengungsi. Saya juga meminta para tim darurat, relawan yang mengurusi bantuan agar menyampaikan bantuan itu tepat pada sasaran secara transparan dan akseptabel," kata Yudhoyono usai meninjau persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tsunami, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, kemarin.

Yudhoyono mengaku telah meminta bantuan lembaga-lembaga swadaya masyrakat (LSM), seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Government Watch (Gowa) untuk membantu pemerintah mengawasi penyaluran bantuan.

Dia berjanji akan mengambil tindakan tegas bila ditemukan adanya bukti-bukti tindak penyelewengan bantuan. "Akan ada tindakan hukum tegas," ujarnya.

Selain itu presiden akan mengendalikan secara langsung pengawasan penerimaan dan penyaluran bantuan-bantuan tersebut. "Sangat keterlaluan dan sangat tidak punya hatilah, kalau ada yang sampai menyelewengkan bantuan tersebut. Karena itu bukan haknya,"katanya.

Klarifikasi PDS

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam email-nya yang diterima BPost, kemarin, membantah isu yang berkembang bahwa PDS sedang melakukan upaya kristenisasi dengan bentuk mengadopsi anak-anak korban bencana di Aceh.

Dikatakan, isu itu adalah upaya penyesatan dan cenderung mendiskreditkan dan memprovokasi kelompok masyarakat yang sedang bahu membahu membantu meringankan penderitaan masyarakat di daerah itu.

"Upaya yang dilakukan semua pihak saat ini adalah murni kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian tanpa dilatarbelakangi oleh motif lainnya," tulis pernyataan parpol yang ditandatangani ketua DPP PDS Ruyandi Hutasoit.

Pihaknya meminta semua pihak tidak terpancing dengan isu yang menyatakan bahwa adanya organisasi yang mengimbau masyarakat untuk tidak menerima bantuan dari orang kafir.