Jakarta, BPost
Para kepala negara-negara ASEAN dan pemimpin dunia akhirnya menyepakati usulan pembentukan sistem peringatan dini (early warning system). Sistem tersebut akan dibangun di Samudera Hindia guna mengurangi jumlah korban apabila terjadi gelombang tsunami.

"Kami sepakat berkomitmen mendukung korban yang terkena bencana alam. Selain itu untuk membangun peringatan dini untuk mencegah korban yang lebih banyak pada bencana-bencana sesudah ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (6/1).

Beberapa jam sebelum digelar KTT, sekitar pukul 07.56 WIB, sebuah gempa berkekuatan 5,7 Skala Richter kembali mengguncang Banda Aceh dan sekitarnya. Goncangan yang cukup kuat itu kembali membuat panik masyarakat di daerah itu yang belum pulih dari trauma gempa dan tsunami. Hal serupa juga terjadi di banyak daerah di Indonesia. Sehari sebelumnya Rabu (5/1), gempa berkekuatan 5,1 Skala Richter juga melanda Banda Aceh.

Menurut Budi Waluyo dari Badan Metreologi dan Geofisika (BMG), pusat gempa berada pada 5.5 derajat Lintang Utara (LU) dan 94.1 derajat Bujur Timur (BT) di Samudera Hindia, sekitar 144 Km barat Banda Aceh, dengan kedalaman 15 Km.

Budi memperkirakan serangkaian gempa susulan masih akan terus terjadi di kawasan pesisir Aceh. Namun, kata Budi, kemungkinan munculnya kembali serangan gelombanmg tsunami.

Berdasarkan statistik, sebut Budi, gempa susulan masih berpeluang terjadi dalam tenggang waktu 25 hari sejak gempa utama. "Umumnya memang begitu, namun ada juga gempa susulan tetap terjadi selama berbulan-bulan," imbuh dia.

Deklarasi tsunami

KTT ‘tsunami’ yang berlangsung satu hari selain dihadiri pemimpin negara-negara ASEAN juga pejabat sejumlah negara maju. PM Singapura Lee Hsien Loong memyatakan pemerintahkan akan memberikan bantuan bagi pemulihan Aceh sebesar 15 juta dolar AS.

Sementara Perdana Menteri Jepang juga menghibahkan 13 miliar yen untuk program pembangunan daerah-daerah yang rusak parah di Aceh dan Sumut.

Secara keseluruhan KTT menghasilkan deklarasi yang disebut Declaration on Action to Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation, and The Construction on The Aftermath of Earthquake and Tsunami Disaster of 26 December 2004.

Hadir dalam KTT antara lain, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Sultan Brunei Hasanal Bolkian, PM Singapura Lee Hsien Long, PM Australia John Howard, PM Kamboja Hunsen, Menteri Luar Negeri AS Collin Powel, PM Jepang Junichiro Khoizumi dan sejumlah pemimpin negara lainnya

Seluruh peserta KTT juga mendukung pembentukan sistem peringatan dini di kawasan Samudera Hindia. Presiden Yudhoyono, Ketua ASEAN yang juga PM Laos Bounnhang Vorachitch, PM Singapura Lee Hsien Loong dan Sekjen PBB Kofi Annan menghendaki dibentuknya early warning system di wilayah Samudera Hindia seperti yang dibangun di Samudera Pasifik.

"Dengan sistem peringatan dini diharapkan besarnya korban jiwa dapat dikurangi jika gelombang tsunami datang," kata PM Bounnhang.

Merealisasikan pembangunan sistem peringatan, Bounnhang meminta setiap negara peserta KTT mengirimkan ahli dan pakarnya.

Sementara PM Singapura Lee Hsien Loong meminta upaya penanganan korban tsunami dikoordinasikan sehingga pemberian bantuan dapat menjadi lebih fokus. Menurut Lee, PBB sebagai organisasi global bertindak sebagai koordinator pemberian bantuan.

Untuk koordinasi itu, jelasnya, ditunjuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai koordinator pelaksanaan untuk menjamin kontribusi dan didistribusikannya bantuan secara efektif dan berkelanjutan..

Rekonstruksi Aceh

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla mengatakan, untuk membangun kembali sarana infrastruktur dan sektor privat di wilayah bencana tsunami di Aceh dan Sumatera utara mencapai 1,5-2 miliar dolar AS.

Kalla mengakui, Indonesia belum memiliki estimasi awal mengenai biaya sosial dan lingkungan hidup akibat bencana tersebut. Sebelumnya, sebut dia, kebutuhan dana pemulihan di Aceh dan Sumut yang hancur akibat gempa bumi dan gelombang tsunami membengkak menjadi Rp23 triliun.

Dikatakan, sedikitnya 1 juta orang kehilangan pekerjaan serta seluruh harta bendanya akibat bencana tersebut. "Satu juta orang ini dipastikan akan hidup dalam garis kemiskinan dan sangat bergantung kepada pemberian bantuan," papar Kalla.

Kapal AS

Sementara itum Menhan Juwono Sudarsono menepis sinyalemen pengamat yang mengatakan kehadiran kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln di Aceh membahayakan rahasia pertahanan Indonesia.Ditegaskan dia, kehadiran kapal induk itu hanya membawa misi operasi kemanusiaan terhadap para korban tsunami.

"Tidak, nggak ada pikiran sejauh itu," tandas Juwono kepada BPost, di sela menghadiri KTT Tsunami.

Secara terpisah, pengamat intelijen, Dynno Chressbon, mengaku sangat menyesalkan dengan tanggapan menteri pertahanan yang dianggap menyepelekan itu.

"Yang harus diingat, yang namanya operasi kemanusiaan itu selalu diikuti operasi intelijen. Makanya, kehadiran kapal induk Amerika di Aceh itu tentunya juga membawa misi intelijen," kata Dynno.

Dynno mengingatkan, intelijen dari AS yang datang berbaur dalam kapal induk bisa saja ‘main mata’ dengan kelompok separatis, Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, Sekjen PBB Kofi Annan ditemui di sela-sela KTT Tsunami mengatakan, keberadaan militer Amerika Serikat dan negara lain di daerah konflik Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hanya sekitar 1 bulan. Keberadaan mereka hanya untuk proses evakuasi korban gempa dan badai tsunami di daerah terpencil.

"Keberadaan mereka disana untuk misi kemanusiaan, dan mereka akan tinggal selama masih dipelukan," jelas Annan pada konfrensi pers di Jakarta Convention Center, Kamis (6/1).

Terpisah, pihak Mabes TNI juga meyakini keberadaan militer asing dari berbagai negara di Nanggroe Aceh Darussalam dipastikan tidak akan membantu gerakan separatis GAM.