• Desakan cabut mandat Yudhoyono menguat
• Hari ini massa demo depan Istana
• KAHMI bela Yudhoyono
• Andi: Mereka kebelet berkuasa

Jakarta, BPost
Gerakan menggugat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla, kian menguat. Polri pun bersikap keras. Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap karena memasang baliho mengecam pemerintah.

Penangkapan terhadap pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) ini dilakukan oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Rajiman Tarigan beserta sejumlah anak buahnya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/1).

Saat itu Bintang dan belasan aktivis yang tergabung dalam Dewan Revolusi sedang memasang sejumlah baliho bertuliskan, No Trust, No More Lies, No More Corruption, No More Death, Down, di depan Hotel Indonesia, Plaza Indonesia dan Kedubes Inggris.

Semula tidak ada insiden. Polisi yang berjaga di kawasan itu hanya melihat kesibukan para aktivis memasang baliho-baliho itu. Namun, tiba-tiba datang sebuah mobil polisi yang dinaiki Rajiman dan sejumlah anak buahnya. Begitu keluar dari mobil, mereka langsung berusaha merebut baliho itu.

Tarik menarik pun terjadi. Melihata ini, Bintang mendekat. Namun dia didorong dengan keras oleh seorang polisi, sehingga terhuyung-huyung. Belum cukup, dua polisi berpakaian preman memiting dan menyeretnya masuk ke dalam mobil. Begitu pintu ditutup, mobil itu melaju dengan kencang ke Polres Jakarta Pusat. Aparat pun menyita seluruh baliho.

"Mereka diamankan karena memasang baliho tanpa izin. Itu saja, lainnya saya tidak tahu," kata Rajiman.

Dihubungi via telepon, Bintang menyesalkan tindakan aparat itu. "Mereka represif, tidak ubahnya Orde Baru. Kalau dulu Soeharto kejam dan tidak dapat memperbaiki keadaan rakyat, sekarang ini saja.

Banyak penderitaan yang dialami rakyat. Kami akan terus berjuang," tegas laki-laki yang dalam pemeriksaan menolak didata identitas dirinya ini dengan alasan bukan pelaku kejahatan.

Hingga dinihari tadi, Bintang masih menjalani pemeriksaan secara tertutup.

Antipemerintah

Tindakan yang dilakukan Bintang Cs ini merupakan bagian gerakan antipemerintah yang akhir-akhir ini kian bergaung.

Mereka tergabung dalam Dewan Revolusi yang beranggotakan sejumlah tokoh seperti mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Muhammad Edwin Ermansyah (Sekjen Partai Serikat Islam), Ridwan Saidi (budayawan/tokoh Betawi), Franky Sahilatua (pemusik), Bintang dan sejumlah aktivis pro-demokrasi.

Awal tahun ini, mereka menggelar Kongres Rakyat Indonesia yang secara tajam mengritik kepemimpinan Yudhoyono dan Kalla. Mereka menilai kebijakan pemerintah selalu tidak berpihak kepada rakyat.

"Terakhir dengan keluarnya PP 37/2006 yang menaikkan tunjangan anggota dewan yang kerjanya terhadap rakyat juga tidak jelas. PP ini hanyalah bargaining politik untuk mengamankan kekuasaannya saja," tegas Tyasno saat itu.

Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional yang dikoordinir mantan Wapres Try Sutrisno juga bersuara keras. Dengan bernaung dalam lembaga Gerakan Kesatuan Indonesia Raya (GKIR) mereka mewacanakan gerakan mencabut mandat yang diberikan kepada Yudhoyono-Kalla.

Goyangan terhadap pemerintah juga dilakukan PDIP. Ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan lantang menilai pemerintah hanya sibuk tebar pesona, bukan tebar kinerja. Sehingga kondisi negara ini pun tidak kunjung membaik, namun sebaliknya justru kian terpuruk. Kabarnya, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu pun merapat ke Mega.

Pawai Rakyat

Bahkan, hari ini tokoh Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), Hariman Siregar berencana mengerahkan ribuan orang untuk mengikuti Pawai Rakyat Cabut Mandat di depan istana. Hariman yang kini aktif di Indemo menegaskan aksi ini adalah puncak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

"Sekarang ini, tidak ada yang untuk rakyat. Rakyat hanya dijadikan objek saja.Ini yang mau kita coba lawan dalam aksi nanti. Kita sudah beri mandat tapi jangan dikira kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak begini, keadaan kita tidak akan berubah hingga 2009," tandasnya.

Mengenai tudingan aksinya itu merupakan makar, Hariman mengatakan dirinya tidak peduli.

"Saudara Presiden, saudara jangan enak-enak saja. Jangan dikira setelah mendapat mandat kemudian tidak bisa digugat. Jelas, kita tidak puas dan kecewa dengan pemerintahan ini, cuma wacana-wacana saja. Persetan ini dibilang makar. Makar pakai apa? Ndak benar itu. Jika ada kekacauan saya yang bertanggung jawab," tegasnya.

Gerakan Hariman ini memancing reaksi. Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) siap menandingi aksi tersebut.

"Ini peringatan saja bagi mereka yang ingin melakukan aksi besar-besaran pada 15 Januari. Kalau sekadar ingin mempromosikan jati diri silahkan, tapi kalau mereka sampai berusaha menjatuhkan Yudhoyono, maka muncul kelompok lain jauh lebih besar yang akan mereka hadapi," ancam Ketua Presidium Nasional KAHMI Asri Harahap di Jakarta.

Menurutnya, kinerja pemerintahan memang tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tetapi arah perbaikan sudah terlihat.

"Menurunkan Yudhoyono-Kalla dengan impeachment atau cara di luar koridor konstitusional bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Kita harus memahami keadaan ini, makanya semua pihak harus mampu menahan diri sampai Pemilu 2009," katanya.

Belum Tercapai

Menyikapi aksi-aksi ini, Yudhoyono menyangkal jika pemerintah tidak prorakyat. Kalau ada yang bilang pemerintah tidak tahu masalah dan tidak mengembangkan kebijakan prorakyat. Tentu itu salah dan Keliru," katanya di Istana Merdeka, Selasa kemarin.

Kendati demikian, Yudhoyono mengaku belum mencapai sasaran yang dicita-citakannya dalam memangku jabatan sebagai presiden.

"Memang benar semua sasaran itu belum dapat kita capai dalam jangka pendek. Itu harus saya akui. Dan memang belum semua," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah akan berusaha dan bekerja sekuat tenaga agar kebutuhan yang menjadi cita-cita bersama tersebut dapat dipenuhi. "Hal ini kita lakukan sambil terus meletakkan landasan yang kokoh bagi bangunan ekonomi makro nasional kita," ujarnya.

Suara lebih keras dilontarkan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng. "Kami tidak tahu maksudnya apa, mencabut mandat dengan mengatasnamakan rakyat. Presiden tidak dapat dicabut oleh orang atau sekelompok orang. Sesuai konstitusi, mandat hanya dapat dicabut oleh semua rakyat lewat pemilihan umum," ujarnya.

Dia pun balik menyindir, tokoh-tokoh itu sudah kebelet ingin duduk di kursi kekuasaan.