- Yudhoyono serang balik pengritiknya
- Hariman peralat Try Sutrisno
- Rapimnas PD bahas kelompok antipemerintah
Jakarta, BPost
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerang balik para pengritiknya. Dia mengingatkan
mereka agar tidak semaunya menuntut penggantian para pejabat pemerintah, terutama pejabat
yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Yudhoyono menegaskan jika semua orang bebas meminta presiden, gubernur dan
walikota/bupati berhenti di tengah masa tugasnya, stabilitas politik menjadi tidak
kondusif. Kinerja mereka pun akan terganggu.
"Kalau bupati yang dipilih rakyat jangan diganti setiap tahun. Demikian juga
gubernur. Juga berlaku bagi yang di tingkat nasional (presiden). Kalau tiap tahun pemimpin
dijatuhkan, bagaimana dia bisa membangun?" katanya di sela-sela Silaturahmi Nasional
Partai Bintang Reformasi (PBR) di Jakarta, Sabtu (20/1).
Sebaliknya, para pejabat pemerintah, terutama yang dipilih rakyat melalui Pemilu atau
Pilkada dimintanya belajar menahan diri, sehingga keadaan menjadi tidak kacau.
Semua ini dikemukakan Yudhoyono menanggapi berbagai reaksi terhadap pemerintahannya
yang antara lain dimotori tokoh Malari (malapetaka 15 Januari) 1974, Hariman Siregar terus
mengampanyekan gerakan cabut mandat pemerintahan Yudhoyono-Kalla. "Saya mengajak
mereka bersama-sama lebih kompak mengatasi masalah," katanya.
Pria asal Pacitan, Jawa Timur ini mengaku pascademo yang digelar Hariman cs, dirinya
menerima banyak surat, telepon dan SMS yang mendesak agar mengambil tindakan tegas.
"Persoalannya bukan saya takut atau tidak takut. Tapi kalau setiap saat saya
memberikan reaksi maka keadaan akan menjadi lebih rumit dan rawan. Saya mempertimbangkan
dengan seksama apakah kalau saya mengeluarkan statement, itu membawa kebaikan atau tidak
bagi rakyat," kata Yudhoyono.
Kian mempertegas pernyataannya itu, Yudhoyono juga mengatakan demokrasi yang sedang
tumbuh dan berkembang di Indonesia memerlukan kepatuhan pada konstitusi dan kesabaran.
"Tidak ada pemerintah yang sempurna. Masih ada hal-hal yang belum dicapai oleh
pemerintah. Ada kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama," ujarnya.
Meski demikian bukan berarti Yudhoyono antikritik. "Kritik keras itu ibarat pil
yang pahit. Jika dalam dosis yang tepat, pil yang pahit justru membuat badan semakin
sehat. Jangan kita mundur ke belakang dengan coreng-moreng kembali. Malu kita kepada diri
sendiri, kepada dunia, dan kepada Allah. Berpegang pada kebebasan, toleransi, dan aturan
hukum, segaduh apapun demokrasi kita, kita akan selamat," ujarnya.
Peralat
Langkah Hariman menuai banyak kecaman. Ketua Umum Forum Aksi Studi Demokrasi (Fosad),
Faisal Riza Rahmat menilai Hariman telah memperalat sejumlah tokoh nasional, seperti
mantan Wapres Try Sutrisno.
"Hariman adalah orang yang masuk dalam daftar black list, sakit, dan
frustrasi berat. Mestinya sebagai warga bangsa berjuang memperkuat pemerintahan yang ada,
membela bangsa dan negaranya, dan bukan memperkeruh suasana dengan memperalat tokoh-tokoh
senior," katanya.
Menurut Faizal, Hariman dan Egi Sudjana adalah orang-orang yang bermasalah dan
menyeret-nyeret serta memanfaatkan keberadaan orang lain untuk kepentingan politiknya.
"Saya paham betul, Hariman memperalat mantan Wapres Try Sutrisno untuk kepentingan
politiknya, untuk menggulingkan presiden dan atau paling sedikit agar diakomodir oleh
presiden menjadi pembantunya," katanya.
Dibahas Rapimnas
Partai penyokong Yudhoyono, Partai Demokrat (PD) bahkan menjadikan gerakan Hariman cs
itu sebagai pembahasan dalam Rapimnas yang dimulai hari ini. "Selain membahas masalah
internal partai, kami juga akan membahas masalah eksternal. Mulai dari bermunculannya
parpol baru dan sikap partai oposisi, hingga gerakan cabut mandat dan lain-lain,"
kata Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo.
Menurut ipar Yudhoyono ini, gerakan cabut mandat merupakan gerakan inkonstitusional.
"Itu akan dibahas karena Pak Yudhoyono itu kan Ketua Dewan Pembina kita,"
tegas Hadi.
Menyinggung adanya gerakan lain seperti Dewan Revolusi yang menyeret-seret mantan KSAD
Tyasno Sudarto, Hadi menegaskan Yudhoyono tidak panik menanggapinya.
Dia menyangkal pertemuan para purnawirawan dengan Menkopolkam Widodo AS dan Kepala
Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar adalah bentuk kepanikan Yudhoyono.
"Karena yang mau ketemu orang-orang jenderal, jadi yang datang harus dari lingkungan
itu juga biar proses komunikasinya nyambung," kata Hadi.
Tokoh Muhammadiyah, Muslim Abdurrahman yang ikut dalam aksi Hariman cs menyangkal
mereka ingin menggulingkan pemerintah. Aksi yang mereka lakukan lebih bertujuan memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat tentang kondisi negara yang makin buruk.
"Presiden bisa menyanyi, bersolek sepanjang lima tahun. Tapi,kita juga berhak
mengingatkan bahwa setelah Pemilu, rakyat masih punya hak untuk berekspresi. Salah satunya
adalah dengan cara turun ke jalan. Saat kita punya hak memberikan mandat kepada
pemerintah, maka kita juga punya hak mencabut mandat itu," tegasnya. dtc/kcm/ant