• Tak lagi bergantung pada Yudhoyono
• Rapimnas kecam pengritik presiden
• Gus Dur: Jubir presiden terlalu reaktif

Jakarta, BPost
Di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sibuk menghadapi gempuran kritik dari berbagai kelompok, Partai Demokrat (PD) menyatakan ingin mandiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap dirinya. PD ingin berkembang tanpa terus dibayang-bayangi kebesaran Yudhoyono.

Adalah Ketua Umum DPP PD, Hadi Utomo yang dengan lantang menyatakan partainya akan melepaskan diri dari bayang-bayang Yudhoyono. "Kita jangan terus bergantung pada Yudhoyono. Ketergantungan itu pelan-pelan kita hilangkan. 2-3 Tahunlah kita bisa lepas," katanya dalam pidato pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Sheraton Media, Jakarta, Minggu (21/1).

Namun, Hadi menegaskan, melepas ketergantungan itu bukan berarti meninggalkan Yudhoyono. "Ini lebih untuk kepentingan partai agar tidak tergantung pada seseorang. PD akan tetap mengawal pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir," tegasnya.

Sebelum mengeluarkan pernyataan itu, Hadi menyatakan rasa kasihannya kepada Yudhoyono yang menurut dia sudah capek memikirkan bangsa ini. "Kasihan beliau memikirkan republik ini, sudah capek beliau.

Bisa hadir di Rapimnas ini saja sudah sungguh berharga sekali. Jangan kita terus bergantung pada Yudhoyono, berusaha dalam artian positif. Banyak bapak menteri yang di kabinet yang akan bantu kita," ujar Hadi.

DalamRapimnas bertema Bersatu Membangun Negeri, Hadi yang juga ipar Yudhoyono ini menyoroti gerakan-gerakan yang berupaya menggoyang stabilitas pemerintah seperti gerakan cabut mandat yang dipelopori Hariman Siregar cs.

"Sikap kita tegas, gerakan itu mengarah pada tindakan inkonstitusional," tandas Hadi.

Marah

Di satu sisi, niat melepaskan ketergantungan ini baik untuk perkembangan partai, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan soal hubungan mereka. Terlebih, dalam Rapimnas yang dihadiri ratusan pengurus DPP dan DPD seluruh Indonesia ini beredar kabar Yudhoyono marah terhadap partai yang didirikannya itu.

Yudhoyono menilai PD tidak mampu merespons isu-isu nasional dan mem-back up dirinya saat menghadapi gempuran para pengritik yang berasal dari berbagai kelompok.

Bahkan, karena kemarahannya itu, Yudhoyono sempat menyatakan tidak bersedia hadir dalam Rapimnas. "Bapak marah karena kami dianggap tidak bisa merespons isu-isu nasional sehingga muncul kelompok-kelompok itu," ujar seorang Ketua DPP PD yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Ketegangan pun terlihat dari wajah para peserta Rapimnas. Betapa tidak, hingga pukul 12.00 WIB atau satu jam menjelang pembukaan, belum ada tanda-tanda kehadiran sang presiden. Bahkan pasukan pengamanan presiden (paspampres) pun tidak terlihat mensterilkan lokasi.

Setelah dilobi para petinggi PD, akhirnya Yudhoyono bersedia datang. Dia tiba di hotel sekitar pukul 14.30 WIB. Setelah beristirahat sejenak, Yudhoyono langsung memberi pengarahan secara tertutup selama tiga jam kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia itu.

Para wartawan yang mencoba ikut masuk ke dalam ruangan diusir dengan kasar oleh paspampres dan satgas partai. Para kuli disket ini pun memilih walk out, tidak meliput acara itu.

Informasi yang diperoleh BPost dari seorang peserta, dalam rapat itu, Yudhoyono memang menumpahkan kekesalannya. "Kita disemprot. Biasalah...sudah untung, Yudhoyono bersedia hadir," ujarnya.

Sekretaris Dewan Pakar DPP PD, Sutan Bhatoegana ketika dikonfirmasi menyatakan keterlambatan Yudhoyono hanya soal teknis saja. Bukan karena marah dengan PD. "Nggak benar itu. Semua sudah kita komunikasikan dengan baik. Kalau kita responsif, nanti diketawain masyarakat. Gimana ini Partai Demokrat, belum-belum sudah kebakaran jenggot," ujarnya.

Ditegaskan Sutan, partainya selalu memantau perkembangan isu-isu nasional. Jika masih dirasa aman, partai memilih tidak mengomentari isu-isu tersebut. "Kami sudah punya konsep, bukan diam. Kita selalu lihat masalah dan isu-isu itu secara bijak," tegasnya.

Salah Jubir

Terkait dengan banyaknya kritikan terhadap pemerintah, mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai hal itu tidak terlepas dari kinerja Yudhoyono yang belum optimal dan kesalahan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng yang terlalu over reaktif menanggapi aksi-aksi masyarakat.

Kepada pers di Banjarmasin, Gus Dur menilai gerakan cabut mandat itu dinamika demokrasi yang tidak perlu ditakuti.

"Kita harus melihat dulu maksudnya. Mereka hanya mengingatkan presidennya. Bukan justru langsung dinilai inkonstitusional seperti Andi Mallarangeng," ujarnya.

Menurut Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dalam era demokrasi, aksi yang dilakukan Hariman, Eggi Sujana, Dita Indah Sari, WS Rendra, Try Sutrisno dan Tyasno Sudarto, sah-sah saja dilakukan. "Yang salah ya Andi itu. Orang seperti itu kok dijadikan juru bicara presiden," tukasnya.

Sebelumnya, Gus Dur menegaskan pemerintah harus segera meningkatkan kinerjanya guna memulihkan kepercayaan rakyat. Jika kepercayaan semakin berkurang, tidak menutup kemungkinan terjadi krisis sosial yang lebih besar. "Rakyat tinggal meledakkan situasi saja, yang disebut Tyasno Sudarto sebagai revolusi," katanya acara Race Against Blindness di RRI Jakarta.

Kecaman terhadap Andi Mallarangeng juga dilontarkan Hariman.

"Jubir bukan nambah beres, tapi malah nambah kisruh. Kita ini hanya menyampaikan unek-unek atas kebuntuan dalam pemerintah. Kenapa jubir memahaminya berlebihan, seperti inkonstitusional, menyuruh bikin partailah, atau tunggu sampai pemilu 2009. Kita ini hanya meledek saja," katanya.

Membela rekannya, staf khusus Yudhoyono, Heru Lelono menyatakan tajuk cabut mandat bisa salah dipahami oleh rakyat.

"Kalau ingin menjatuhkan pemerintah sekarang ini, itu kan sama juga dengan inkonstitusional, karena pemerintah diberi kesempatan sampai 2009," kata Heru.