Jakarta, BPost
Konflik di Poso harus segera diselesaikan dengan damai. Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menyerukan semua pihak termasuk ormas-ormas Islam untuk bersatu dan jernih melihat akar persoalannya. Tragisnya, Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) justru saling tuding.

Seruan ini dilontarkan Hasyim setelah mengumpulkan sejumlah tokoh Islam untuk membicarakan konflik Poso. Mereka yang hadir dalam acara di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (27/1) ini antara lain Ketua FPI Habib Rizieq, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR AM Fatwa dan KH Noor Iskandar SQ.

"Boleh percaya boleh tidak, saya sudah keliling ke mana-mana, ngurusi yang begini ini sampai saya disebut pemadam kebakaran. Pertikaian ini, pasti ada sesuatu yang bisa membuat terjadinya konflik. Isu yang dipakai macam-macam, untuk legalisasi. Yang paling murah disulut adalah konflik agama, murah meriah. Cukup gereja dibakar, mesjid dibakar," ujarnya,

Lebih parah lagi, ada kelompok-kelompok dengan motivasi beragam ikut menunggangi."Yang nimbrung macam-macam. Ada bisnis bencana, jual beli senjata, menyewakan peluru, bisnis senjata rakitan dan sebagainya. Ditambah dendam akibat konflik agama yang sengaja diciptakan, maka persoalan terus menumpuk dan mudah terbakar," kata Hasyim.

Lantas solusinya apa? Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang ini menawarkan persatuan dan rekonsiliasi dari pihak-pihak yang bertikai.

Solusi ini dianggap tepat karena paling kecil risikonya. "Kalau penyelesaiannya melalui jalur hukum, semua sudah tahu, belum independen. Tidak terkecuali, pemegang hukumnya sendiri ikut konflik," ujarnya.

Selain itu, dalam kondisi ‘perang’, jelas tidak bisa dilakukan proses hukum. "Siapa yang mengadili? Karena saat datang, pasti sudah dibakar kantor pengadilannya. Jadi, semuanya harus reda dulu. Semuanya harus di-clear-kan," tandas Hasyim.

Saling Serang
Seruan ini memang layak didengungkan. Pasalnya, konflik di Poso ternyata merembet pada perpecahan antara ormas Islam, terutama Laskar Jihad yang dipimpin Ustad Jafar Umar Thalib dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Ustad Abu Bakar Ba’asyir.

Berawal dari tudingan Ba’asyir yang menyebut Laskar Jihad sedang dihidupkan kembali oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri untuk menghadapi kekuatan umat Islam di Poso. Serangan balik dilakukan Jafar. Secara tersirat dia menuding kerusuhan Poso dilakukan orang-orang binaan Ba’asyir.

Di Poso mereka secara sistematis terus melakukan doktrinasi dan rekrutmen anggota baru. Ini yang menyebabkan konflik terus berlarut-larut.

"Mereka melancarkan doktrinasi takfiriah. Doktrin ini dalam praktiknya mudah mengafirkan kelompok lain yang berseberangan dengan ideologi politik mereka. Kepada golongan Islam sendiri yang berbeda prinsip, mereka mudah mengkafirkan, begitu juga kepada pemerintah dan aparat kepolisian," ujar Jafar kepada BPost. Dengan doktrin itu, bisa dipahami jika mereka memiliki pandangan bahwa darah aparat itu halal (untuk dibunuh).

Sesuai doktrinnya pula, memerangi aparat dengan senjata berarti jihad. "Sebenarnya jumlahnya sedikit tetapi mereka sangat intens mendoktrinasi masyarakat, sehingga banyak simpatisan," tegasnya.

Jafar pun menyatakan siap menghadapi kemarahan kelompok Ba’asyir terkait pernyataannya itu. "Tergantung penawaran. Kalau ada penawaran ya kita borong saja sekalian. Mudah-mudahan nggak ke arah kekerasan. Saya ingatkan jangan sekali-kali memancing kami ke arah kekerasan," tandasnya.

Tibo

Malam tadi, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan sejumlah menteri, pejabat dari TNI dan Polri, serta mengundang tokoh dari ormas dan partai Islam di kediamannya, Jalan Diponegoro, Jakarta. Pertemuan ini sengaja digelar untuk mencari solusi konflik di Poso.

Dalam kesempatan ini, para tokoh Islam mendesak pemerintah bersikap adil dengan menangkap 16 tersangka Poso yang sempat diungkap Tibo cs sebelum dieksekusi. Para tersangka itu antara lain, Janes Simangunsong, Paulus Tungkanan, Angky Tungkanan, Lempa Delly, Erik Rombot, Yahya Patiro, Sigilipu, Ladue, Obed, Sarjun, Herry Banibi, Guntur Taridji, Ventje Angkaw, Theo Mandayo, Son Ruagadi dan Bate Lateka.

"Mereka-mereka itu harus diungkap juga karena yang menjadi DPO saat ini hanyalah korban atas kejahatan yang terjadii sebelum perjanjian Malino pertama. Akar masalah sebenarnya jangan ditutup. Tidak ada yang boleh ditutup, diputihkan. Kalau kata Wapres, jika mereka diungkap, penjara menjadi penuh, tidak bisa itu," tegas Wakil Ketua MPR, AM Fatwa usai pertemuan.

Hal senada dikatakan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. "Tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk memeriksa mereka bila memang berkomitmen untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Siapapun yang disebut menjadi bagian dari masalah Poso, mengapa tidak ditangkap?" ujarnya.

Menyikapi desakan ini, Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Anton Bachrul Alam menyatakan, yang disampaikan Tibo cs hanyalah masukan. Bukan merupakan fakta hukum karena masih perlu diselidiki kebenarannya. "Kita telah menindaklajutinya dengan penyelidikan. Tapi kan, polisi tidak bisa serta merta menganggap apa yang disampaikannya sebagai kebenaran dan langsung menetapkannya sebagai tersangka. Itu baru masukan. Kalau hasil penyelidikan positif baru kita tingkatkan ke penyidikan," kilahnya.

1.800 Peluru
Di Poso sendiri, aparat Densus 88 Antiteror terus melakukan penyisiran. Selain masih menutup akses keluar masuk Kecamatan Tanah Runtuh terutama Desa Gebang Rejo, mereka juga melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah pegunungan.

Ditengarai belasan orang yang termasuk daftar pencarian orang (DPO) sembunyi di kawasan tersebut.

Saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah penduduk, aparat menemukan sekitar 1.800 peluru senjata jenis AK-47 dan M-16. "Amunisi-amunisi itu kami temukan di sebuah rumah kontrakan yang penghuninya para DPO. Benda-benda itu sudah kami amankan," tegas Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP M Kilat.

Peluru-peluru itu ditemukan dalam dua jerigen berwarna merah berukuran besar (10 liter) dan kecil (5 liter) dicampur oli. Peluru yang ditemukan berkaliber 5,56 milimeter yang bisa digunakan untuk jenis senapan serbu.

Aparat juga menemukan enam butir selongsongan seukuran jempol kaki orang dewasa. Selain itu beberapa celana loreng, celana coklat tua serta casing plastik bermerek PT Pindad yang biasa digunakan aparat keamanan.

Meski suasana Poso kembali normal, namun anak-anak sekolah masih trauma untuk sekolah. Dari lima sekolah yang ada di Kelurahan Gebang Rejo, baru satu sekolah yang sudah memulai proses belajar-mengajar.