• Libatkan calo, pejabat Depag, DPR
• Pernah diajukan Aziddin
• Ketua Muassasah bantah menyabotase

Jakarta, BPost
Musibah kelaparan yang dialami jamaah haji Indonesia di Arafah diduga karena sabotase dari pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Calo, pejabat Departeman Agama dan anggota DPR ikut bermain dalam kekisruhan ini.

Sebagaimana diungkapkan anggota tim pengawas haji bentukan DPR, Yoyoh Yusroh, perusahaan katering yang melayani jamaah Indonesia selama di Arafah, ANA (Abdulaziz Nawaf bin Abdulaziz) Enterprises and Services, pernah diajukan oleh anggota DPR yang di-recall karena kasus percaloan pondokan haji, Aziddin.

"Hal itu diajukan Aziddin dalam rapat kerja antara Depag dan DPR membahas haji. Menag pun hadir. Namun, usulan itu ditolak karena perusahaan itu belum berpengalaman. Kita tetap merekomendasikan kepada muassasah (pengelola maktab) Asia Tenggara," ujar Yoyoh sebagaimana dikutip dari website FPKS DPR-RI.

Namun, saat tim pengawas melakukan pemantauan di Tanah Suci, mereka kaget mengetahui ANA tetap digunakan sebagai penyedia makanan. "Saat tim menemui pimpinan muasasah Asia Tenggara Syekh Yasin, dia mengatakan pembatalan itu disampaikan Kabid Haji Depag (Nursamad Kamba) karena perintah dari pusat. Padahal uang muka sebesar 30 persen sudah dibayarkan," ungkapnya, kemarin.

Dari Syekh Yasin pula diketahui ANA yang dimiliki kerabat Istana Kerajaan Arab Saudi itu tidak memiliki pengalaman mengelola makanan untuk jamaah haji. ANA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ternak dan pupuk. "Dia pun sempat mengatakan tidak ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu," tukasnya.

Tim juga menemui Kamba dan Dubes RI untuk Saudi Arabia Salim Segaf Al-Jufri. Dalam pertemuan itu, Kamba menyatakan tidak ada masalah (pertemuan dilakukan sebelum terjadi musibah kelaparan, Red).

Sedangkan Salim mengaku Kedubes tidak dilibatkan dalam penentuan perusahaan itu.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Depag Muchtar Ilyas ketika dikonfirmasi justru mengatakan penunjukan ANA karena desakan anggota Komisi VIII DPR. Komisi menilai uang makan jamaah selama di Arafah dan Mina terlalu mahal, sehingga Menag diminta mencari katering yang lebih murah.

Menyikapi ini Menag Maftuh Basyuni mengunjungi Arab Saudi pada Ramadhan lalu. Seorang Amir yang merupakan cucu Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz menawarkan Katering ANA.

"Di sana nama keluarga raja jadi jaminan. Harganya pun lebih murah 50 real," kata Muchtar.

Silang sengkarut belum usai. Anggota Komisi VIII Makmur Hasanudin menampik penjelasan Muchtar. Prinsip efisiensi anggaran yang diminta komisinya, menyangkut keseluruhan seperti biaya pesawat dan pemondokan.

"Bukan minta yang murah tapi menganiaya jamaah," ujarnya.

Muchtar pun membenarkan pengajuan ANA pernah ditolak DPR dan Menag. "Ketika itu Pak Maftuh menyatakan tak mau berspekulasi. Karena itu saya tak habis pikir, ternyata kok malah memakai perusahaan itu," katanya.

Sebelumnya, Menag Baftuh Basyuni secara tersirat mengatakan kekisruhan masalah ini dikarenakan adanya sabotase terkait pemindahan pengelola katering.

Namun dugaan ini dibantah Ketua Muassasah Ali Yasin. "Saya siap untuk menjelaskan mengenai berita terkait dengan sabotase tersebut," katanya.

Dia menilai kekacauan itu murni kesalahan panitia dari Indonesia yang memilih perusahaan yang tidak mampu. "Ini keputusan Misi Haji Indonesia hingga menyebabkan jamaah haji Indonesia kelaparan," tegasnya.

Hanya 50 Real

Selama ini, pengadaan katering untuk jamaah haji Indonesia dikelola oleh muassasah dengan biaya 300 real untuk 15 porsi. Informasi yang diperoleh BPost, ANA menawarkan 50 real untuk 16 porsi. Tawaran tersebut diambil oleh Departemen Agama.

Tentu saja, hal tersebut menuai protes muassasah. Bahkan, Menteri Haji Arab Saudi sampai dua kali menyatakan kontrak RI- ANA ilegal.

Kisruh internal itu selesai dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi yang menyatakan bahwa kontrak tersebut sah. Muassasah pun menerimanya.

Kendati demikian, pada praktiknya, muassasah tidak memberikan akses penggunaan dapur kepada ANA. Muassasah juga dilaporkan merusak fasilitas yang dimiliki ANA.

Hal inilah yang akhirnya membuat pengadaan katering bagi jamaah haji Indonesia terhambat hingga 30 jam.

"Pemerintah Arab Saudi harus ikut bertanggungjawab. Mereka harus mengusut kasus ini dengan meminta pertanggungjawaban ANA dan memberi sanksi kepda Muassasah dan sejumlah maktab yang melakukan perusakan dan gangguan terhadap penyediaan makanan bagi jamaah haji Indonesia," tegas Wakil Ketua Pansus Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR, Lukman Hakim Saifuddin.

Empati pun mengalir ke jamaah. Setelah Lembaga Konsumen Muslim Indonesia (LKMI) dan Pemuda Muhammadiyah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) siap mendampingi jika mereka melakukan gugatan class action.

"Pemerintah terutama Menag harus bertanggung jawab terhadap kasus itu. Kami siap dan membuka posko untuk memfasilitasi jamaah melakukan class action," ujar Ketua YLBHI Patra M Zein.