• Gubernur minta hentikan sementara
• Tak mengganggu pengiriman batu bara
• Polisi kesulitan identifikasi tersangka blasting

Banjarbaru, BPost
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin bertindak cepat. Menyusul tragedi ledakan di areal tambang yang merenggut nyawa dua pekerja, Rudy meminta agar segala aktivitas pertambangan milik PT Adaro di Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, dihentikan. Keputusan lebih lanjut menunggu hasil investigasi.

"Sambil menunggu hasil investigasinya, saya minta di kawasan di mana terjadi kecelakaan tidak ada aktivitas pertambangan lagi. Sementara dihentikan dulu," kata Gubernur, saat dicegat sebelum membuka coffee morning di Dinas Kehutanan Kalsel, Senin (8/1) pagi.

Sehari sebelumnya, dua pekerja tambang, Syahrian dan Fitriyadi warga Paringin Kalsel, tewas setelah tertimpa hamburan tanah dan batu-batuan saat dilakukan blasting. Dinamit yang hanya berjarak sekitar 50 meter akhirnya memporak-porandakan bunker tempat mereka berlindung.

Jika dari hasil investigasi kedapatan perusahaan itu tak memenuhi unsur keselamatan seperti telah diatur dalam Kepmen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 555/1995, maka tidak hanya memberhentikan sementara, tapi izin PT Adaro plus perusahaan sub kontraktornya PT Pama serta PT Batu Timur selaku penyedia tenaga kerja terancam dicabut.

"Lihat hasil investigasinya dulu ya. Kalau propernya hitam, ya saya kira moratorium (penghentian sementara) bisa saja dilakukan," ucapnya singkat sambil bergegas menuju ruang coffee morning.

PT Pama sendiri sudah menghentikan --sampai batas waktu yang belum ditentukan-- aktivitas penambangan di lokasi tersebut.

"Ini untuk memberikan keleluasaan pada tim investigasi bergerak," ujar Humas PT Adaro Adriansyah, ditemui di sela-sela acara sertijab Kapolres Tabalong, Senin (8/1).

Konsekuensi penghentian itu, katanya, akan menimbulkan kerugian bagi perusahaannya. Apalagi status PT Pama merupakan subkontraktor penyuplai batu bara terbesar disusul kemudian PT Buma, PT RA dan PT Teis.

"Soal itu kita tidak terlalu pikirkan, yang penting keselamatan pekerja. Karena itu berapa lama dihentikan kegiatan tambangnya kita menunggu tim investigasi selesai dulu," ujarnya.

Menurut Andri pihaknya optimis hal itu tidak akan mengganggu kuota kiriman kepada pembeli batu bara. Sebab PT Adaro memiliki stockpile dengan cadangan cukup banyak seperti di Kelanis.

"Untuk stok tidak masalah, karena yang lain masih bisa menutupi. Lagian yang habis ditambang tidak diangkut sekaligus, tapi bertahap," imbuhnya.

Humas PT Pama, Mulyana dikonfirmasi terpisah membenarkan penghentian aktivitas karyawan bagian lapangan karena kegiatan investigasi tersebut.

"Meski tidak kerja, mereka (karyawan) tetap kita wajibkan masuk, terutama karyawan bagian administrasi. Karena meski tidak ada aktivitas penambangan, gaji tetap berjalan," ujarnya.

Diakui Mulyana, PT Pama adalah pihak yang paling dirugikan. "Ini kita anggap sebagai konsekuensi biasa," ujarnya.

Tim Bekerja

Untuk menentukan apakah musibah itu akibat melanggar standard operation procedur (SOP) atau tidak, Tim gabungan terdiri atas dua orang perwakilan Petugas Inspektorat Tambang (PIT) Dirjen Pertambangan, dua orang dari Dinas Pertambangan Kalsel, sejumlah kru safety internal PT Adaro, Polres dan Polda Kalsel, sudah melakukan penyelidikan dan mengamankan lokasi.

"Tim sudah melakukan investigasi, apakah memenuhi unsur kecelakaan kerja atau tidak, juga kemungkinan penyebab lainnya. Nah itu kan kita belum tahu, jadi kita tunggu dulu," kata Adriansyah.

Dalam Kepmen 555/1995 disebutkan jarak aman blasting adalah 300 meter untuk alat. Sedangkan orang atau si pekerja tambang harus terposisi 500 meter. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun BPost, kecelakaan yang terjadi Minggu (7/1) sekitar pukul 13.00 Wita itu bermula dari keteledoran bagian lapangan saat memasang bahan peledak. Mereka menanam bahan peledak hanya berjarak 50 meter dari bunker, tempat para pekerja biasa berlindung.

Apakah itu melanggar Kepmen? Plt Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalsel, Heryozany Dharma tidak menjawabnya. Namun dia mengaku sudah mengingatkan semua perusahaan pertambangan yang beroperasional di Kalsel untuk mengacu pada Kepmen tersebut.

"Jika tidak, maka sanksi pencabutan izin pertambangan lah taruhannya," ujarnya.

Yang berhak mencabut izinnya, kata Yoyo panggilan akrabnya, sangat tergantung dari jalur dimana perusahaan tersebut mendapatkan izin. Jika izinnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) yang akan memproses pencabutan izinnya. Jika hanya Kuasa Pertambangan (KP) maka daerah bisa saja mencabutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Puguh Raharjo mengatakan, sangat sulit mengidentifikasi tersangkanya. "Sepertinya akan susah mengidentifikasi tersangka, karena itu adalah kecelakaan kerja," ujarnya.

Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan. "Kalau sampai terbukti, baru polisi bertindak," ujarnya.

Pakar blasting Ir Ali Muzanie juga tidak bisa menentukan kecelakaan di tambang Adaro itu sebagai kecelakaan, kelalaian atau kesengajaan.

Namun menurutnya, ada beberapa langkah pengawasan yang dilakukan agar proses blasting berjalan secara aman.