Kuala Lumpur, BPost
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini Indonesia sedang mengembangkan sembilan daerah perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) untuk pengembangan industri dan investasi. Dari tujuh daerah itu termasuk Kalimantan.

"Kita kembangan sembilan daerah perdagangan bebas (FTZ) seperti Batam, Bintan, Aceh, Sumatera Utara, Banten, jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi," kata Jusuf Kalla, saat berdialog dengan para pengusaha Malaysia di Kualalumpur, Kamis (30/3).

Menurut Wapres, wilayah FTZ tersebut bisa dikembangkan lebih banyak lagi kalau memang sangat diperlukan. Namun, katanya, wilayah FTZ tersebut lebih ditujukan untuk pengembangan industri manufaktur yang banyak memerlukan bahan bagi impor dan sebagainya. Sementara untuk bidang perkebunan, Wapres FTZ tidak diperlukan.

Sebelumnya, pengusaha Malaysia juga mempertanyakan soal FTZ yang dikembangkan Indonesia apakah termasuk untuk perkebunan. Dalam dialog tersebut, pengusaha Malaysia juga mengeluhkan sulitnya penyedian lahan (pembebasan tanah) untuk pengembangan proyek di Indonesia.

Atas keluhan tersebut, Wapres mengatakan, saat ini telah diputuskan untuk penyediaan lahan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Sudah diputuskan untuk penyediaan lahan dilakukan pemerintah, tentunya melaluia PT Jasa Marga. nantinya , setalah PT Jasa Marga selesai bekerja, baru investor masuk," ujar Kalla.

Dalam pidatonya Wapres juga menjelaskan, kini pemerintah Indonesia menegaskan tidak ada lagi perlakuan diskriminasi kepada para pengusaha (investor) dalam negeri maupun investor asing (PMA dalam melalukan investasi di Indonesia. Hal itu, tambahnya akan diusahakan masuk dalam peraturan perundangan yang ada.

Sementara untuk hubungan ekonomi antara Indonesai dan Malaysia, kata wapres, ke depan harus dilakukan atas dasar kerjasama saling menguntungkan. Hal itu akan dilakukan dalam pengembangan kelapa sawit.

Menurut wapres, Indonesia tidak akan lagi menggunakan pola jual-beli yakni Indonesai menjual dan Malaysia membeli, tetapi menggubahnya dalam pola kerjasama.

"Model Indonesia menjual dna Malaysia membeli itu masa lalu, ke depan kita harus bangun berdasarkan kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak," kata wapres.