Palangka Raya, BPost
Kasus dugaan illegal logging yang melibatkan empat pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Barito Timur (Bartim) masih ditangani Mabes Polri melalui Airud Jakarta.

Empat pejabat tersebut, yaitu Mulyadi Ngindra (Kadishutbun) dan tiga stafnya yaitu Ir Abert Nego, Ir Rivai Bayan Patih dan Ir Dedi masih ditahan penyidik Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Bupati Bartim Zain Alkim membenarkan, keempat orang tersebut masih ditahan karena masih menjalani pemeriksaan. Hanya dia mengaku tidak tahu persis prosesnya sudah sejauh mana. Namun dia mendapat informasi masa penahanan terhadap keempat bawahannya itu telah diperpanjang karena pemeriksaan belum rampung.

"Masa penahanannya diperpanjang oleh penyidik. Saya tidak tahu secara persis kasusnya seperti apa karena setelah penahanan baru kami diberitahukan kasusnya. Secara rinci kami tidak tahu karena masih disidik oleh kepolisian di Mabes Airud Jakarta," katanya, Rabu (29/3).

Meski demikian, Zain menduga kasus tersebut terkait tuduhan manipulasi kubikasi dalam dokumen atau SKSHH. Seperti diketahui, kepolisian mengamankan sejumlah kayu yang kubikasinya melebihi jumlah yang disebutkan dalam dokumen di Pelabuhan Tanjung Priok belum lama ini.

Dalam penelusuran ternyata dokumen tersebut diterbitkan oleh Dishutbun Bartim sehingga penyidik memeriksa beberapa orang pejabat setempat yang diduga mengetahui masalah tersebut. Belum diketahui jelas status keempat pejabat tersebut karena langsung ditangani tim mabes di Jakarta.