• Faturrahim: Belum masuk lembaran daerah
• Taufik: Secara yuridis berlaku

Banjarmasin, BPost
Penerapan Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2007 tentang pelarangan minuman keras di Banjarmasin masih simpang siur.Antara Pemerintah Kota dan DPRD setempat beda pendapat tentang kapan Perda tersebut diberlakukan.

Perda Banjarmasin bebas minuman keras memuat tentang larangan memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengkonsumsi, minuman beralkohol di atas satu persen.

Aturan ini berlaku tanpa pengecualian. Artinya, tidak hanya minuman keras yang dijual di luaran, termasuk pula pelarangan tentang berjualan minuman keras di hotel, restoran bertaraf internasional dan tempat hiburan.

Pemerintah Kota Banjarmasin berpedapat Perda Minuman keras belum bisa diperlakukan karena belum masuk dalam Lembaran Daerah. Sementara DPRD Banjarmasin menganggap Perda tersebut sidau bisa diberlakukan.

Kepala Bagian Hukum Pemko Banjarmasin, Faturrahim, mengaku, pihaknya hingga saat ini belum menerima kembali salinan Perda yang telah ditandatangani oleh Sekertaris Daerah. Artinya, Perda tersebut belum dapat dimasukkan ke dalam lembar daerah.

"Sampai saat ini kami belum menerima salinan Perda yang sudah ditandatangani, jadi bisa dikatakan belum masuk dalam Lembaran Daerah," ungkapnya.

Fatturahim menjelaskan, jika Perda Miras sudah dimasukkan dalam Lembaran Daerah, Perda tersebut sudah bisa diberlakukan meski pada akhirnya bisa saja dianulir oleh Menteri Dalam Negeri.

Sementara Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Hidayat, justru memiliki pendapat lain. Dikatakannya Perda Miras sudah berlaku, sebab perda tersebut tidak memiliki kaitan dengan masalah keuangan daerah, sehingga setelah diundangkan tanggal 28 Maret 2007 Perda Miras sudah berlaku.

"Secara yuridis, Perda Miras sudah dapat diberlakukan, sebab tidak memiliki kaitan dengan retribusi dan pungutan, atau dengan kata lain tidak menyangkut masalah keuangan daerah. Jika berkaitan dengan masalah keuangan daerah, sebelum diberlakukan Perda harus terlebih dahulu masuk dalam Lembaran Derah dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Jadi, lanjut politisi PPP ini, selagi menunggu apakah dianulir Menteri Dalam Negeri atau tidak, Perda Miras dapat dipakai sebagai landasan hukum di Banjarmasin.

Lain Taufik, lain lagi pendapat Tajuddinoor, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin. Dikatakannya Perda Miras baru berlaku jika sudah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri atau dalam satu bulan belum ada keputusan Menteri Dalam Negeri.