• DPR: Tinjau kembali UN SD

Jakarta, BPost
Keputusan pemerintah menyelenggarakan ujian nasional (UN) SD tahun ajaran 2008/2009 sebaiknya ditinjau kembali.

Pemerintah hendaknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar tidak menimbulkan masalah dan keresahan baru.

"Pemerintah jangan tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan mengenai penyelenggaraan UN SD. UN SMP dan SMA saja sangat bermasalah. Lebih baik kaji kembali kebijakan UN SD tersebut," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Anwar Arifin, di Jakarta, Kamis (12/4).

Anwar mengatakan, PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengarahkan UN bagi jenjang SD, tidak selaras dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Karena itu, Komisi X akan menggugat PP tersebut," tandasnya.

Ny Reni Lestiani sangat keberatan dengan kebijakan itu. "Kasihan anak-anak kalau tidak mampu. Kalau pintar mungkin tidak masalah. Tapi kalau kemampuan anak pas-pasan bagaimana?" ucap orangtua Rizal Ramadhani, siswa SDN Sungai Miai 10 Banjarmasin ini.

Lain dengan Erin, orangtua Ervina, murid SDN Pemurus 2 Banjarmasin. "Kalau demi peningkatan mutu pendidikan dasar siswa, bagi saya tidak masalah kalau mulai 2008, SD juga diadakan UN," katanya.

Asalkan, proses belajar mengajar di sekolah juga ditingkatkan. "Guru-guru yang jarang masuk harus lebih aktif lagi. Kasihan anaknya kalau banyak tidak belajar sehingga kemampuan pendidikan dasar anak-anak kurang," ujarnya.

Lantas bagaimana tanggapan sekolah? Majedi, Kepala SDN Teluk Dalam 4 Banjarmasin mengaku sangat setuju.

"Karena dengan UN itu, nilai ujian siswa lebih objektif dan murni. Tidak ada campur tangan sekolah," ujarnya.

Menurut Majedi, UN berbeda dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS). "Kalau UAS kadang masih ada campur tangan karena semua soal dari sekolah. Jadi kalau ada UN bagi SD, kami tidak keberatan," tegasnya.

Namun, imbuhnya, harus ada catatan, tiga mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika, menjadi syarat kelulusan masuk SMP/sederajat.

"Sedangkan kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Artinya hasil UAS yang mencakup beberapa mata pelajaran, selain tiga mata pelajaran yang diujikan seperti agama, PKn, IPS, olahraga dan muatan lokal juga diperhatikan," jelasnya.