PEMERINTAH dan DPR ternyata menganggarkan Rp 150 miliar untuk dana operasional IPDN pada tahun ini. Berdasarkan dokumen yang diperoleh BPost, dalam anggaran itu terdapat anggaran pengembangan sumber daya manusia seperti biaya pelatihan fisik dan mental (perpeloncoan) siswa sebesar Rp2,4 miliar.

Wakil Ketua Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri) DPR Priyo Budhi Santoso mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBN. "Anggaran itu telah disetujui DPR," katanya di Jakarta, Kamis (12/4).

Meski telah disetujui DPR, Priyo menyesalkan pengesahan anggaran itu dan meminta dibekukan dulu sampai hasil investigasi terhadap IPDN selesai dilakukan. "Karena kasus penganiayaan di IPDN kami minta dana itu dibekukan dulu," tegas politisi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi II Andi Yuliani Paris pun meminta dana sebesar itu dipotong. "Dan diaudit serta diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," katanya.

Menurut Andi, dana yang mengalir ke IPDN selain dari APBN juga dari masing-masing daerah melalui APBD. "Kalau yang disetor pemda (pemerintah daerah) bagaimana pertanggungjawabannya? KPK juga harus usut itu," tegas politisi Partai Amanat Nasional ini.

Tak mau kalah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita juga meminta peninjauan ulang.

"150 Miliar rupiah itu banyak. Jangan-jangan lebih banyak anggaran untuk IPDN dibandingkan di universitas. Ini harus dicek. Selain itu selama setahun ini tidak ada penerimaan," katanya.

Sebelumnya, dosen IPDN Inu Kencana mengatakan setiap daerah yang mengirim siswanya ke IDPN wajib mengeluarkan anggaran. "Kalau dana dari daerah terlambat masuk biasanya siswanya yang dipukul," katanya.