• Jika tak beroperasi

Kuala Kapuas, BPost
Setelah sempat bersikeras akan mempertahankan izin sejumlah perkebunan besar kelapa sawit di kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Pemkab Kapuas mulai melunak. Bahkan izin perusahaan yang sampai kini belum menunjukkan eksistensinya, tak tertutup kemungkinan bakal dicabut.

"Kita akan inventarisasi dulu, perusahaan mana saja yang sudah bekerja, menyediakan bibit, atau yang sama sekali belum bekerja. Perusahaan yang belum bekerja perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pencabutan izinnya," ujar Bupati Burhanudin Ali, Kamis (12/4).

Dengan total luasan 114.100 hektare lahan yang diberikan kepada PBS untuk kebun sawit, melebihi dari 20 persen kawasan eks PLG di Kabupaten Kapuas. Padahal seperti diketahui, 88.239 hektare atau 16 persen dari 550.858 hektare lahan eks PLG di kabupaten itu di antaranya telah ditanami dan digunakan sebagai kawasan persawahan.

Menurut Burhanudin Pemprov Kalteng dan Pemkab Kapuas pada dasarnya sepakat untuk tidak menyakiti pihak manapun, termasuk perusahaan yang kemungkinan izinnya dicabut karena tak beroperasi. Kesepahaman tidak ingin menyakiti itu pula yang nantinya akan mereka sampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan.