ketika religiositas masyarakat hanya berkutat di ranah ibadah ritual, ajaran agama yang menyentuh manajemen pemerintahan seolah terkesan mengada-ada.

Oleh: Ahmad Barjie B
Pemerhati Sosial

Banyak berita, reportase dan tulisan mengiringi HUT ke-4 Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) April 2007. Selain bernada memberi support, ada pula yang mengkritisi. Helmi Apendi mempertanyakan seberapa jauh moto Tanbu sebagai ‘Kota Bersujud’ (bersih, subur, syukur, jujur dan damai) terealisasi. Syaiful Adhar melihat ada banyak hal yang dapat menghambat Manajemen Ilahiyah (MI) di Tanbu. Di antaranya tidak adanya standar mutu tertentu dalam mendongkrak profesionalitas kerja birokrasi, contoh langsung aplikasi MI di daerah lain, payung hukum MI yang jelas di Tanbu dibanding NAD misalnya dengan Qanun Syariahnya (BPost, 9-10/4).

Sebagai sebuah konsep baru minimal dalam aplikasi, wajar MI yang diterapkan di Tanbu masih mencari bentuk. Dalam proses pencarian ini, wajar pula dalam beberapa hal terlihat penonjolan aspek verbal. Misalnya, pelantikan pejabat pakai sarung, baju takwa dan kopiah haji selain sangat seringnya digelar kegiatan keagamaan berskala besar dan kolosal. Seiring perjalanan waktu, kita yakin realisasi dan esensi MI akan semakin menemukan polanya yang khas. Yang jelas, ide cemerlang dan keberanian Bupati Tanbu Zairullah Azhar mengenalkan konsep MI yang masih terasa asing ini, patut diamini dan didukung.

Ketika religiusitas masyarakat hanya berkutat di ranah ibadah ritual, ajaran agama yang menyentuh manajemen pemerintahan seolah terkesan mengada-ada. Padahal sekiranya kita gali ajaran Islam, sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai moralitas politik yang tak pernah kering, yang akan sangat fungsional jika diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dilihat dari analisis SWOT memang ada kelemahan dan tantangan, namun kekuatan dan peluang MI juga besar termasuk tuntutan terwujudnya Good Governance di Kalsel. Tentunya konsep MI dapat dijadikan variable model.

Menyikapi MI di Tanbu, dalam tahap awal akan sangat bijak bila kita posisikan sebagai pendorong etos kerja saja. Beberapa fungsi manajemen modern yang dikenal selama ini seperti planning, actuating, organizing, budgetting, controlling dan evaluating perlu diberi suntikan ajaran agama sehingga MI benar-benar fungsional dan realible. Biarlah semua berjalan secara alami sesuai religiusitas kita, tanpa perlu repot mencari model rujukan daerah lain.

Dalam merencanakan pembangunan Tanbu terutama berkaitan dengan dana, kita sangat berharap agar titik tekannya tidak pada penggalian SDA saja. Masyarakat Kalsel dan Tanbu khususnya tentu memiliki kekhawatiran jika SDA terus dieksploitasi sebagai sumber utama PAD, risikonya sangat besar. Karena itu, perencanaan pembangunan ke depan hendaknya lebih diarahkan ke kegiatan berwawasan lingkungan dan menjanjikan kesejahteraan.

Perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan sejalan dengan ajaran Islam yang menolak pengrusakan alam. "Dan, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ulama menegaskan, berbuat mafsadat di muka bumi, selain bermaksiat kepada Allah merusak alam dengan mengeksploitasinya secara berlebihan dan tanpa kendali.

Berbasis keahlian

Dalam merealisasi berbagai ide pembangunan, diperlukan ahli di segi conseptual skills, human skills dan technical skills. Islam sangat menekankan kepada keahlian dalam menangani setiap urusan. "Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya ...." Begitu sabda Nabi.

Pengamatan saya di daerah lain, dalam era otonomi dan pilkada langsung ini, pembangunan berbasis keahlian banyak terabaikan. Pasalnya, pejabat dan pegawai diposisikan sekehendak pimpinan, tanpa melihat latar belakangnya. Misalnya, lulusan IAIN mengurusi ekonomi dan kehutanan, orang pertanian mengurusi administrasi dan sosial. Dalam kerangka otonomi, kepala daerah seperti merasa bebas melakukan apa saja: memutasi, rolling dan menggeser orang tanpa melihat kompetensinya. Kemudian, sebagai dampak pilkada ada pejabat yang sebelumnya kurang mendukung calon kepala daerah terpilih, sehingga muncul like and dislike. Pejabat itu langsung saja disingkirkan ke bidang lain, yang belum tentu sesuai kompetensi dan semangatnya.

Ketika terjadi penaklukan Makkah, banyak sahabat mengusulkan pergantian juru kunci Ka’bah sebab juru kunci sebelumnya musyrik dan baru saja masuk Islam. Ide ini ditegur Allah dan Rasul Nya, sehingga juru kunci tetap dipegang orang eks musyrik itu karena ia yang lebih ahli dan berpengalaman dalam urusan pengelolaan Ka’bah. Ini berarti Islam menghendaki, dalam menempatkan orang bukan karena suka atau tidak suka tetapi harus berdasar keahlian. Kita berharap, di Tanbu semua penempatan pejabat selalu berpegang prinsip the right man on the right place.

Kompetensi yang ditekankan Islam, tidak semata keahlian teknis profesional. Tetapi juga kompetensi personal (jujur dan amanah) dan sosial (punya sense of crisis yang tinggi). Penting diadopsi empat sifat Nabi: siddiq (jujur), amanah (tepercaya), tabligh (mampu menyosialisi ide bagus dan menyampaikan hak rakyat), fathonah (cerdas dan kaya inovasi). Nabi dan khalifah rasyidah mendahulukan rakyat kenyang daripada mereka sendiri.

Di sini diperlukan pula koordinasi, kontrol dan transparansi budgetting sehingga setiap anggapan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Kerangka akuntabilitas publik tidak hanya dalam konteks sekarang (kepada rakyat atau DPRD), tetapi juga nanti pada pengadilan Allah di akhirat, di mana tidak ada lagi dusta dan rekayasa. Jadi motivasi maupun aktualisasi pekerja, semua dalam kerangka ibadah, tidak semata diukur dengan gaji, tunjangan dan reward materi.