Jakarta, BPost
Mayoritas kiai Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan mengikuti Pemilu Presiden (Pilres) 5 Juli mendatang. Sikap golput para kiai ini dilakukan jika calon presiden dari PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak masuk dalam daftar capres yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

"Para kiai itu sudah mengancam kalau saya tidak jadi masuk daftar capres maka mereka akan golput," ungkap Gus Dur di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta, Kamis (13/5).

Saat ini saja, jelas mantan ketua PBNU itu, KH Ahmad Sofyan dari Situbondo, Jawa Timur, sudah menyatakan golput. Dia khawatir sikap para kiai itu akan diikuti oleh para warga nahdliyin.

Gus Dur sendiri telah terdaftar menjadi capres berpasangan dengan Ketua DPP Partai Golkar Marwah Daud Ibrahim, sebagai calon wakil presiden (cawapres). Namun, langkah Gus Dur bakal terhambat dua SK KPU; No 26/2004 dan No 31/2004 tentang syarat pencalonan dan kesehatan jasmani dan kesehatan.

Upaya Gus Dur dan PKB mengajukan permohonan judicial review terhadap UU No 23/2003 telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK menilai persyaratan kesehatan capres dan cawapres tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sedangkan Ketua MA Bagir Manan menyatakan, keputusan MA mengenai uji materiil yang diajukan PKB dan Gus Dur sudah final. "Keputusan MA sudah final. Ketua MA tidak punya posisi hukum apa pun meninjau kembali keputusan majelis," ucap Bagir Manan.

Gus Dur juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mendukung Partai Golkar dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden mendatang. "Kalau saya izinkan adik saya (Shalahuddin Wahid) menjadi calon (Cawapres) Golkar, bukan berarti saya mendukung," tegas dia.

Mengenai pernyataan Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab yang menyatakan partainya akan mendukung pasangan Wiranto-Shalahuddin, menurut Gus Dur, bukan urusan dirinya. "Itu urusan Alwi Shihab, bukan urusan saya," cetusnya.

Alwi yang kemarin ikut menemani Gus Dur, mengelak memberikan komentar. Sebelumnya, mantan Menlu di masa Gus Dur berkuasa ini memang menyatakan PKB akan memberikan dukungan kepada Golkar bila pencalonan Gus Dur ditolak KPU.

Yang menarik, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya akan keluar dari PKB dan membentuk partai baru. Sikapnya itu menyusul persoalan internal di tubuh PKB, terkait soal calon legislatif.

Dilaporkan sejumlah calon legislatif PKB yang tak mendapat kursi tetap ngotot minta tetap dilantik. Para caleg menilai, kegagalan mereka disebabkan susunan caleg yang tidak benar. Karena itu, mereka meminta daftar caleg diubah.

"Kalau nanti lebih dari separo caleg PKB yang tidak jadi tetap minta dilantik (menjadi anggota DPR), maka saya akan keluar dari PKB. Bikin partai baru namanya Partai Demokrasi Bebas," tandas Gus Dur.

Cucu KH Hasyim Asy’ari pendiri NU ini, mengaku tidak takut akan kehilangan massa NU. Kata dia, massa NU tetap akan berada di belakangnya. "Massa NU itu ikut saya kok, nggak usah khawatir," ucapnya.

Alwi Shihab kembali menolak berkomentar mengenai pernyataan Gus Dur yang ingin membentuk partai baru. Dia hanya mengatakan tetap akan mendukung Gus Dur. "Nanti saya ikut di sana (PDB)," cetus Alwi.

Pernyataan Gus Dur untuk membentuk partai baru selain PKB bukan pertama kali diungkapkan. Ketika sedang bersengketa dengan kubu Matori Abdul Djalil, Gus Dur sempat mengganti nama PKB menjadi Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Namun PKN tidak jadi terbentuk karena MA memutuskan PKB versi Gus Dur adalah sah.

Dukung Mega-Hasyim

Sementara itu dukungan kalangan NU terhadap duet Mega-Hamzah terus mengalir. Yang menarik, dukungan kalangan NU muda datang dari Kalimantan dan Sulawesi --yang justru bukan basis massa NU.

Menamakan diri Barisan remaja Nahdlatul Ulama Bersatu (Baranusa), kelompok ini dengan tegas memberikan dukungan terhadap KH Hasyim Muzadi menjadi cawapres mendampingi capres PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baranusa secara resmi memberikan dukungan kepada Cak Hasyim pada tahap pertama ini terdiri dari Zona Sumatra dan Kalimantan. Dalam waktu dekat juga akan disusul daerah lainya, seperti Jawa, Sulawesi, Irian Jaya serta sejumlah daerah lainya.

Lembaga kepemudaan yang didirikan dua hari lalu dan berada di luar struktur NU, Kamis, mengimbau seluruh remaja NU mendukung pasangan Mega-Hasyim dalam pemilu presiden 5 Juli mendatang.

"Pasangan Mega-Hasyim merupakan respresentasi kelompok sipil berbasis nasionalis-religius diharapkan mampu menjadi titik perekat antara-komponen masyarakat di Indonesia," kata Ali Masdar Hasibuan, koordinator Baranusa.

Dalam deklarasinya kelompok ini menolak kembalinya kekuatan orde baru dan kepemimpinan militerisme. Karena selama ini telah terbukti dalam sejarah bangsa melakukan penodaan terhadap demokratisasi dan pelanggaran HAM.

"Maka kami sebagai kader NU perlu merapatkan barisan dan mengkonsolidasikan kekuatan remaja NU untuk mendirikan Baranusa," tambah Sulanto, koordinator Baranusa kalimantan Timur.

Ali mengelak jika dukungan itu dianggap perwujudan kembalinya NU kekancah politik. Ali mengatakan Baranusa bukan termasuk di dalam struktur PBNU, tetapi berada di luar struktur NU yang didirikan sebagai upaya menyikapi banyaknya kader NU yang menjadi capres maupun cawapres.

Selain Cak Hasyim, ada nama Jusuf Kalla yang menjadi cawapres Partai Demokrat (PD), Salahuddin Wahid yang digandeng Wiranto untuk memenangkan Partai Golkar, dan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurahman Wahid (gus Dur).

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Ali Maschan Moesa mengharapkan warga nahdliyin memberikan dukungan penuh pada figur yang paling berkeringat untuk NU, anti korupsi dan memberikan keteladanan moralitas yang tidak diragukan lagi.

"Meski PBNU maupun PWNU tidak mengeluarkan tausyiah atau fatwa, nahdliyin mesti memahami langkah yang diambil pimpinan tertinggi nahdliyin. Kita mesti makmum kepada pimpinan yang akhlakul karimah. Siapa lagi kalau bukan KH Hasyim Muzadi," ujar Ali Maschan, di Surabaya, kemarin. Mengenai tidak adanya restu dari Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atas pencalonan Hasyim, menurut Ali Maschan, hal itu tidak perlu dipusingkan.

Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia dalam pertemuannya di Bandung, Kamis, menyatakan sikap menolak terhadap capres/cawapres yang akan mengikuti Pilpres 5 Juli mendatang. Para mahassiwa menilai semua capres/cawapres tidak berpihak kepada rakyat.

"Capres/cawapres lebih mengedepankan kekuasaan," kata anggota BEM se-Indonesia yang juga Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM-ITB) Annas Fadillah.