Aceh, BPost
Ferry Santoro, juru kamera RCTI yang ditawan anggota kelompok separatis Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) gagal dibebaskan kemarin. Alasannya, GAM melihat adanya pergerakan
pasukan TNI di sejumlah wilayah yang akan dijadikan lokasi pembebasan.
Karena itu, pembebasan sandera baru akan dilakukan hari ini, Jumat (14/5).
"Sedianya rekan kerja almarhum Ersa Siregar itu akan dibebaskan dengan difasilitasi Federasi
Jurnalis Internasional, Palang Merah Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen."
kata Ketua Umum AJI, Edi Suprapto, kemarin.
Menurut Edi, sebenarnya pembebasan kali ini sudah dirancang dalam pertemuan yang
berlangsung di Banda Aceh dan Lhokseumawe dalam dua hari terakhir. Sejatinya, kesepakatan
pembebasan Ferry sudah 99 persen. "Satu persennya tinggal menjemput," ujar Edi.
Bahkan, saat ini pihak mediator telah menyiapkan sejumlah ambulans di beberapa tempat
untuk menjemput para sandera. Persiapan itu dilakukan setelah pihak GAM berjanji selain
Ferry, juga akan dibebaskan para sandera sipil lainnya.
Namun, seperti dikatakan Eddy Dipo, Radio Sonora dari Lhokseumawe, hingga pagi kemarin
belum jelas pukul berapa dan di mana tempat pembebasan yang dijanjikan GAM tersebut. Para
wartawan masih terus mencari kepastian soal waktu dan tempat ini.
KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu mengatakan, pembebasan Ferry diundur hari Sabtu (15/5).
"Di H-1 dan saat pembebasan itu, TNI tidak akan melakukan penyerangan," katanya
membantah TNI melakukan pergerakan di hari pembebasan kemarin .
Menurut KSAD, saat ditemui dalam dialog Kebangsaan di Hotel Aryaduta, Senen, Jakarta
Pusat, kemarin, TNI telah menyetujui syarat yang diajukan GAM untuk tidak melakukan
serangan pada H-1 dan pada hari H.
Darurat Sipil
Sementara itu dalam Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Megawati
Soekarnoputri memutuskan untuk menurunkan status Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
dari darurat militer menjadi darurat sipil, namun Keppres dan struktur organisasinya masih
akan dibahas pada Rapat Kabinet terbatas Senin (17/5) mendatang.
"Prinsipnya sidang kabinet terbatas ini menyepakati status Aceh diturunkan,"
kata Menkopolkam ad interim Hari Sabarno menjelaskan hasil sidang kabinet terbatas di
Istana Negara Jakarta, Kamis (13/5).
Mengenai status organisasi, menurut Hari, pada sehari sebelumnya, sudah ada rapat
polkam yang membahas keadaan Aceh, selain itu juga ada kunjungan Panglima TNI dan DPR ke
Provinsi tersebut.
"Dari hasil evaluasi sampai kemarin (12/5) situasi cukup kondusif dan roda
pemerintahan baik, namun memang masih ada 11 desa yang belum berfungsi penuh, tetapi jika
dibandingkan dengan jumlah sekitar 6.000 desa yang ada di Aceh maka 11 desa yang
pemerintahannya belum optimal tersebut tidak menjadi masalah," katanya.klc/dtc