Palangka Raya, BPost
DPD Partai Golkar Kalteng atas nama Ketua DPD Partai Golkar yang juga calon gubernur dari partai tersebut H Asmawi Agani, secara resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, Senin (23/5) lalu.

Isi gugatan dengan nomor register perkara 7/G.TUN/2005/PTUN.PLK yaitu tentang tuntutan pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 18/2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat dalam pilkada 23 Juni mendatang.

Ketua PTUN Palangka Raya Yosran membenarkan dan saat ini pihaknya sudah mempelajari gugatan tersebut. Bahkan, ia mengaku telah menunjuk majelis hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan yang akan digelar tertutup, 6 Juni mendatang.

"Kami sudah mempelajari gugatan itu. Saya pun sudah menunjukmajelis hakimnya, terdiri dari saya sebagai ketua majelis dan dua anggota Achmad Hari Arwoko dan Effendi. Sedangkan panitera penggantinya adalah Harnadi," ucapnya, Kamis (26/5).

Pemeriksan persiapan bertujuan untuk mematangkan gugatan karena surat gugatan harus disusun sesuai urutan formalnya. Dalam sidang tersebut, rencananya akan dipanggil pihak-pihak penggugat dan tergugat.

Selain itu, pihaknya pun akan memanggil pihak ketiga yang tersangkut dalam SK KPU yang digugat tersebut. Pihak ketiga itu yaitu pasangan cagub-cawagub yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pilkada yaitu Agustin Teras Narang-HA Diran, HA Dj Nihin-Nusa J Toendan, H KMA Usop-H Rinco Norkim dan HSA Fauzy Zain BZA-Heriyanto Garang.

Ditanya soal kemungkinan proses perkara yang bisa mempengaruhi pencalonan para kandidat kepala daerah tersebut, Yosran enggan menjawabnya. Menurutnya PTUN tidak boleh mencampuri urusan KPU seperti untuk menunda pilkada. Namun secara tersirat dirinya mengakui proses perkara itu mungkin saja bisa mempengaruhi para pasangan kandidat tersebut.