Banjarmasin, BPost
Pengamat intelejen dari Jakarta Wawan H Purwanto mengatakan, kerawanan bukan hanya terjadi pada saat berlangsungnya proses pilkada. Oleh karena itu dia mengingatkan perlunya kewaspadaan pascapilkada.

"Jangan lantas menilai konflik dalam pilkada sudah selesai setelah dilakukannya pemungutan suara. Sebab, bukan tidak mungkin kemenangan seorang calon akan mendapat gugatan dari calon lain. Dan akan lebih berbahaya lagi jika calon yang kalah itu tidak bisa menerima kekalahannya dan melakukan tindakan-tindakan yang menganggu kekuasaan pemenang," paparnya dalam seminar bertajuk Potensi Konflik Pilkada yang digelar Dewan Mahasiswa Unlam, Kamis (26/5). .

Konflik ini, imbuh Wawan, akan mudah terjadi jika tidak ada pasangan calon yang mampu mencapai suara 50 persen. "Sesuai ketentuan, jika tidak ada yang mencapai 50 persen maka calon yang memperoleh 25 persen akan menjadi pemenang. Ini perlu diwaspadai karena kemenangan calon tersebut sangat tipis sekali sehingga rentan terjadi benturan dengan calon lain," kata Wawan.

Sementara itu, Direktur Intelpam Polda Kalsel, Kombes Suko Basuki mengatakan, meski berstatus resmi sebagai pelaksana dan pengawas, KPU dan panitia pengawas pilkada termasuk salah satu sumber konflik yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kedua lembaga tersebut seringkali berbeda pendapat dalam menyikapi suatu persoalan.

"Kita memang memasukkan pelaksana pilkada yakni KPU dan Panwasda sebagai salah satu dari lima sumber konflik. Kita melihat kedua lembaga ini tidak selalu seiring sejalan. Dan saat ini sudah terjadi," tegasnya.

Dijelaskan Suko, saat ini KPU dan panwasda saling beradu statemen soal sosialisasi pasangan calon terutama di tingkat propinsi. Bahkan perseteruan ini terkesan meruncing karena keduanya mengeluarkan surat edaran versi masing-masing.

"Di sini terlihat adanya perbedaan tafsir terhadap satu acuan yang sama yakni UU No 32/2004 dan PP No 6/2005. Ini berbahaya jika terus terjadi," tandasnya.

Selain konflik yang berasal dari KPU dan panwas, Suko juga mengemukakan ada empat sumber konflik lain. "Yang juga mendapat perhatian kita adalah konflik yang terjadi dalam partai pendukung pasangan calon. Di Kalsel ini ada partai yang tidak utuh mendukung calon yang sudah diajukan. Ini juga berbahaya jika terjadi benturan," tegas Suko.