Banjarmasin, BPost
Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta warga Tionghoa yang berada di Tuban, Jawa Timur, tidak resah dan takut menjadi sasaran amuk massa.

"Setiap kasus politik selalu ditumpangi isu-isu etnis. Kerusuhan yang terjadi di Tuban tidak ada kaitannya dengan etnis. Karena itu warga keturunan Tionghoa tidak perlu resah atau takut bakal menjadi sasaran amuk massa," seru Gus Dur melalui Ketua DPW PKB Jatim Imam Nachrowi kepada BPost, Minggu (30/4) malam.

Amuk massa yang terjadi di Tuban, Sabtu (29/4) menyebabkan rasa takut masyarakat setempat, khususnya warga keturunan Tionghoa. Mereka khawatir aksi yang berbuntut anarkis akan menimpanya. Bahkan sejumlah warga keturunan Tionghoa terpaksa harus mengungsi ke kerabatnya di luar kota, tak lama setelah aksi anarkis meletus. Pasalnya, beredar selentingan akan ada serangan balasan yang ditujukan kepada warga keturunan Tionghoa.

Seorang pembantu rumah tangga mengaku rumah majikannya diancam akan dibakar dan jika ingin selamat diminta segera mengungsi. "Orang itu bilang kalau pemilik rumah ini harus mengungsi," kata pembantu rumah milik seorang dokter itu.

Isu SARA muncul sebab Goh Tjong Ping yang dijagokan PDI Perjuangan mendampingi Noor Nahar Hussein dari PKB, adalah warga keturunan Tionghoa. Wajar hal ini membuat warga keturunan Tionghoa yang lain cemas jika nanti ada aksi yang merembet ke persoalan SARA.

Namun kata Gus Dur: "Saya meminta warga Tuban, khususnya warga keturunan Tionghoa tidak resah. Tetap berfikir positif dan tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang."

Lebih jauh Gus Dur mengatakan, amuk massa itu diakibatkan kebijakan politis pemerintah daerah yang salah. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari ini menyebut kemarahan rakyat akibat penggelembungan suara terhadap calon bupati yang sedang memegang kekuasaan (incumbent).

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah ikut berperan melakukan kecurangan itu," tegas Gus Dur kepada wartawan, usai menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di GOR Sidoarjo,

Sementara itu aparat kepolisian di Tuban hingga kemarin terus siaga penuh. "Pasukan masih belum kami tarik untuk menjaga kemungkinan yang tidak dikehendaki," ujar Wakapolres Tuban Komisaris Marsudiyanto.

Hingga kemarin, pihak kepolisian telah mengamankan 140 orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Sekitar 99 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. "Mereka kami tangkap di berbagai wilayah di Tuban. Kami akan terus melakukan penangkapan," kata Kapolwil Bojonegoro, Komisaris Besar Imam Wahyudi, di Mapolres Tuban, kemarin.

Imam Wahyudi mengatakan, pihaknya masih meneliti keterlibatan Goh Tjong Ping, calon wakil bupati Tuban yang juga ketua Tempat Ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio, Tuban. "Mungkin saja dia jadi tersangka. Kami masih terus mendalami soal itu. Apakah dia menggerakkan massa, menyuplai pendanaan dan menyuruh melakukan perusakan serta pembakaran," katanya.

Rapat Dadakan

Kerusuhan yang terjadi di Tuban, Jawa Timur membuat DPP Partai Golkar mawas diri. Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta, menggelar rapat dadakan khusus menyikapi kerusuhan itu.

Seusai rapat Kalla mengatakan meskipun calon yang menang di Tuban diusung partainya, namun kerusuhan yang terjadi bukan hanya permasalahan Golkar semata. Kalla juga melihat proses pilkada di Tuban sudah berlangsung terbuka dan fair. "Jika ada penyimpangan kan ada pengawasnya yaitu Panwaslu," tuturnya.

Dia tegas menolak wacana pemilihan ulang yang digembar-gemborkan calon yang kalah. "Intinya semua pihak harus menaati proses hukum," cetus Kalla.

Sebelumnya Kalla meminta Polri menindak tegas para pelaku kerusuhan di Tuban. Bahkan, dia minta Polri tidak memberi ampun bagi seorang pun pelaku yang secara hukum terbukti sebagai pelaku kerusuhan. "Kalau kerusuhan itu masuk ke pembakaran harta-harta pribadi, itu luar biasa kesalahannya. Karena itu, jangan sampai diberi ampun. Karena satu kali diampuni, siapapun bisa bertindak lagi," tegas Kalla.