Jakarta, BPost
Sikap keras pemerintah yang tetap mengupayakan revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), berbuntut rusuh. Lebih dari 60 ribu buruh dari berbagai elemen, Rabu (3/5), mengamuk dan merusak berbagai fasilitas umum saat berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta.

Menanggapi reaksi para buruh ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembicaraan tentang revisi UU Ketenagakerjaan dihentikan sementara. "Lebih bagus kita dalam posisi itu. Kita jeda untuk menata kembali. Saya kira tidak perlu kita ramaikan lagi dengan pernyataan-pernyataan yang justru tidak sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama," kata Yudhoyono di Abu Dhabi.

Di tanah air, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan kericuhan yang terjadi pada aksi unjuk rasa buruh di DPR/MPR. Dia menduga ada pihak lain yang menunggangi. "Kita menyesalkan itu, bahwa aksi-aksi buruh yang kemarin baik, kemudian mungkin ada yang memasuki, sehingga terjadilah seperti itu," kata Kalla dalam jumpa pers di Kantor Wapres, Rabu sore.

Menurut dia, semua pihak tentunya tidak menginginkan kericuhan tersebut. "Kita tidak mengharapkannya dan saya kira juga tidak diharapkan pimpinan buruh sendiri. Bagaimanapun pemerintah, DPR, dan buruh itu harus saling menjaga, karena kita semua berkepentingan agar buruh itu sejahtera," kata Kalla.

Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpendapat lain.

Dia menilai mesti ada kompromi politik agar persoalan tidak berlarut. "Harus ada kompromi politik. Jadi harus ada negosiasi antara buruh, pengusaha dan pemerintah," kata Gus Dur.

Demonstrasi ribuan buruh, kemarin, sangat jauh berbeda dibanding aksi dua hari sebelumnya. Dalam demonstrasi 1 Mei yang diikuti lebih 100 ribu buruh, berlangsung damai.

Pagar bagian depan gedung DPR RI yang baru selesai direnovasi dengan menelan biaya Rp2 miliar, dirusak massa yang mencoba masuk ke dalam kompleks rumah rakyat. Mereka juga merusak fasilitas publik berupa halte serta pagar pembatas jalan tol yang terletak di depan Gedung DPR. Sumber di Jasa Marga menyebut kerugian akibat perusakan pagar pembatas jalan dan fasilitas lainnya mencapai ratusan juta rupiah.

Selain itu, para buruh juga melempari aparat kepolisian dengan benda-benda keras. Aksi itu tak pelak membuat aparat kepolisian yang berjumlah 8 ribu personel terpancing. Mereka merangsek maju sambil menembakkan berpuluh-puluh gas airmata disertai semburan air dari kendaraan water canon ke arah kerumunan demonstran.

Bahkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Ghani yang turun ke lapangan mengultimatum para demonstran agar membubarkan diri sebelum pukul 18.00 WIB. Bila tidak, polisi akan membubarkan secara paksa. Sikap tegas aparat kepolisian itu akhirnya menyebabkan para buruh menjauh dari area gedung DPR. Mereka pun akhirnya membubarkan diri.

Dalam peristiwa itu, sedikitnya 13 buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diamankan polisi. Sementara tiga anggota Brimob dan dua wartawan mengalami luka akibat terkena lemparan benda keras. "Pimpinan KSPSI akan kita mintai pertanggungjawaban atas kerusakan-kerusakan yang terjadi," tegas Firman.

Tidak Puas

Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Abu Dhabi menegaskan kembali niatnya menata ulang seluruh sistem yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. "Yang akan kita buat bukan hanya UU saja, tetap seluruhnya. Sistemnya, tujuannya, pilarnya, hingga peraturan-peraturannya," katanya.

Menurut Yudhoyono, penataan ulang sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh, dilakukan setelah mengkaji dan mempelajari situasi dan mendengar semua pihak yang terkait. "Saya berdialog langsung dengan pekerja di pabrik-pabrik. Juga berdialog dengan asosiasi pekerja dan dunia usaha. Kalau undang-undang, ya tentunya nanti kita bahas dengan DPR," kata Yudhoyono.

Sebelum undang-undang disusun, imbuhnya, semua pihak mesti berbicara tentang tujuan. "Juga kepentingan tenaga kerja apa, kepentingan dunia usaha apa, kepentingan pemerintah apa," katanya.

Aksi anarkis para buruh terjadi setelah mereka tidak puas atas sikap anggota DPR yang tidak menyetujui aspirasi mereka menandatangani surat penolakan terhadap revisi UU Ketenagakerjaan di atas kertas kop DPR sebagai sikap resmi DPR.

Padahal, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif dan ‘sesepuh’ DPR, Soetardjo Soerjoguritno memberi garansi bahwa legislatif akan menolak revisi UU tersebut. Namun, massa buruh yang sudah terlanjur terprovokasi akhirnya melakukan perusakan.

Sebelumnya, Komisi IX DPR telah jelas menolak membahas revisi UU tersebut. Di dalam gedung DPR, tidak terlihat ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua Muhaimin Iskandar.

Diperoleh informasi, Agung Laksono memilih menghadiri undangan makan siang di kapal induk Amerika Serikat yang tengah labuh jangkar di Laut Jawa. Sementara Muhaimin terjebak kemacetan akibat demonstrasi.

Sementara di gedung DPR sendiri beredar draf revisi UU tersebut. Namun, Menakertrans Erman Suparno membantah telah keluarnya draf revisi itu. "Itu naskah liar," tegasnya.

Menurut Erman, hingga kini pihaknya belum mengajukan naskah revisi UUK kepada DPR. "Sekarang saya mau tanya apakah sudah ada usulan pemerintah ke DPR? Wong belum ada usulan kok ditanggapi. Naskahnya siapa? Naskahnya adalah naskah liar," tandas menteri yang diajukan PKB itu.

Di kesempatan terpisah, Erman menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan. Langkah pembahasannya akan dimulai dari awal dengan menunggu masukan dari pihak independen, termasuk lima universitas yang ditunjuk pemerintah. Pembahasan akan dilakukan melalui forum tripartit.

Dia menolak jika dikatakan langkah itu akan mengabaikan aspirasi para buruh. "Ini harus kita pahami, kita duduk bersama dengan tripartit, tapi bukan berarti masukan serikat pekerja yang lain di tingkat daerah tidak direspons. Kita merespons termasuk dari para pakar, mahasiswa dan LSM," cetus Erman kepada wartawan di Istana Wapres. JBP/yus/yat/ewa/mur/dtc