Jakarta, BPost
Bola panas dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mensinyalir demo ribuan buruh yang ricuh di Gedung DPR, Rabu (3/5), ditunggangi kelompok-kelompok yang belum ikhlas menerima hasil pemilu 2004.

Anggota Komisi IX DPR Muhammad Fauzi terang-terangan menyebut Wapres Jusuf Kalla sebagai pemicu rusuh buruh, Rabu kemarin. "Kejadian itu tak bisa dipungkiri karena pernyataan Jusuf Kalla yang tetap ngotot merevisi UU No 13/2003," katanya.

Nada kecewa disertai tudingan itu disampaikan Yudhoyono di Amman, Yordania, Rabu (3/5) malam, beberapa saat setelah dia menerima laporan terjadinya demonstrasi buruh yang anarkis.

"Kalau ada di antara komponen bangsa, apakah perseorangan, kelompok atau ikatan identitas yang lain, yang barangkali belum ikhlas, belum legowo, belum menerima hasil pemilu 2004 lalu, meskipun itu menjadi hak untuk melakukan langkah politik apa pun dalam koridor demokrasi, tapi tolong jangan sampai semuanya itu berujung pada situasi dalam negeri Indonesia yang tidak kondusif untuk pembangunan berikutnya," kata Yudhoyono.

Yudhoyono tampak berhati-hati saat mengemukakan kalimat demi kalimatnya. Hanya dia menekankan, jika tindakan kekerasan dan anarkis masih terus berlangsung, maka modal asing yang ingin masuk ke Indonesia bisa beralih ke negara-negara lain seperti China dan Vietnam.

Hal senada dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. "Sudah sejak lama kelompok-kelompok yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2004, itu melakukan kegiatan yang mengganggu stabilitas," katanya. Bahkan, tambah Juwono, ditengarai aksi buruh yang berujung anarkis itu, didanai kelompok tertentu terutama buruh yang berasal dari Jawa Barat.

Indikasi itu disampaikan pula oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang mengatakan, bahwa aksi buruh yang berakhir anarkis itu, bukan dilakukan oleh buruh melainkan ditunggangi kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. "Dalam aksi anarkis kemarin, nyata-nyata ada yang memprovokasi, mendompleng, salah satunya dengan melakukan aksi pelemparan," ujarnya. Tudingan Yudhoyono itu spontan menaikkan suhu politik di Jakarta. Sejumlah tokoh partai politik dan anggota DPR menilai tuduhan itu tidak beralasan. Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menilai kecurigaan adanya kelompok-kelompok yang belum mau menerima hasil Pemilu 2004 di balik berbagai aksi unjuk rasa buruh sebagai hal yang sudah kuno dan tidak lebih dari imajinasi Yudhoyono saja.

"Kegaduhan-kegaduhan buruh itu tidak ada urusan dengan kepuasan atau tidak soal pemilu 2004. Itu (kecurigaan demikian) sudah kuno," tandas Amien Rais yang juga mantan ketua MPR itu.

Politisi gaek PDIP Soetardjo Soerjogoeritno juga menilai analisa Yudhoyono ngawur. "Apa dasarnya, dia bisa mengatakan seperti itu. Jelas, itu ngawur" tandas wakil ketua DPR itu.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah justru menuding sejumlah pejabat di bawah Presiden Yudhoyono yang memanas-manasi buruh. Dia mencontohkan, ketika presiden mengatakan UU 13/2003 tidak direvisi, justru ada menteri dan pejabat lain di bawah presiden yang mengatakan akan tetap dilakukan revisi.

"Jadi ada pejabat di bawah Yudhoyono yang selalu memanasi buruh," cetus Fahri.

Senada, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan para pejabat untuk tidak memanas-manasi dan memperkeruh situasi yang ada. "Kita imbau ucapan-ucapan pemerintah jangan menantang-nantanglah," tandasnya.

"Yang penting niatnya kita bela buruh dan itu harus jadi pedoman DPR," imbuhnya..

Meski begitu, lanjut Fauzi, sebaiknya pemerintah dan buruh tetap cooling down agar dapat mencari solusi yang terbaik. Dia mengkhawatirkan jika pemerintah memberikan reaksi dan respons yang terlalu cepat, maka akan memberikan dampak secara luas.

Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendesak Wapres Jusuf Kalla meminta maaf kepada buruh atas pernyataannya terkait revisi UU Ketenagakerjaan (UUK). Jika dalam waktu 3 hari tidak meminta maaf, Kalla akan disomasi.

"Kalau dalam waktu 3x24 jam tidak dilakukan, kami akan melakukan somasi hukum," kata Ketua Umum HMI MPO Muzakkir Djabir.

Wakil Ketua FPDIP, Ramson Siagian meminta Yudhoyono menertibkan bawahannya agar tidak ikut membuat statemen yang memanaskan suasana. Dia berpendapat gerakan rakyat kembali menjadi tren akibat menurunnya kesejahteraan. "Kalau ini dibiarkan dan tidak di-manage efektif, saya khawatir terjadi people power," tandas politisi PDIP itu.

Ramson menilai pernyataan Yudhoyono itu tendensius, karena ada delapan tokoh yang kalah dalam Pilpres 2004. "Apa yang dikatakan Yudhoyono itu tidak kondusif dan membuat masalah baru," tegasnya.

Senada, Ketua MPR Hidayat Nurwahid bisa memahami kekecewaan yang disampaikan Yudhoyono. Namun, dia tidak yakin aksi buruh ditungganggi pihak tertentu, termasuk pihak yang tidak ikhlas atas hasil Pemilu 2004.

Terpisah, Wakil Ketua MPR-RI, AM Fatwa mengatakan, peringatan Presiden Yudhoyono menjadi bukti bahwa budaya "siap menang dan siap kalah" belum tumbuh di Tanah Air. "Kita dapat memahami pernyataan itu. Kita pun dapat meraba-raba dan merasakan arah (peringatan itu), tetapi (kita) tidak bisa tunjuk hidung. Saya berharap presiden tetap bersikap elegan dan rendah hati, namun tegas dan tidak usah ragu-ragu," kata Fatwa.

Hingga Juni

Pengamat intelijen Wawan H Purwanto berpendapat, aksi buruh diperkirakan akan terus berlangsung hingga Juni dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Buruh-buruh itu jelas ada yang menggerakkan dengan sasaran menggulingkan pemerintah. Arahnya memang ke Yudhoyono-Kalla sehingga wajar presiden memberikan statemen seperti itu," katanya.