Jakarta, BPost
Pertemuan 148 kepala daerah dan pimpinan DPRD asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan lalu, bukan untuk melawan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski begitu, PDIP menegaskan tetap sebagai oposisi.

"Oposisi yang dikembangkan PDIP bukan asal oposisi, melainkan oposisi yang tercipta karena konstitusi yang ada tidak dijalankan pemerintah sendiri," kata Ketua DPP PDIP Soetjipto di Surabaya, Minggu (7/5).

Sebelumnya Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung menyatakan, berkumpulnya para kepala daerah dan ketua DPRD asal PDIP, murni acara partai sehingga tidak ada kaitannya dengan perkembangan politik di luar PDIP. Karenanya dia minta agar pertemuan itu tidak dicurigai terlalu jauh.

"Itu konsolidasi rutin yang sering kita lakukan selama ini. Partai lain pun sering melakukannya," ujarnya. Dia juga menegaskan, janji setia para kepala daerah asal PDIP yang dituangkan dalam kontrak politik bukan untuk melawan pemerintah, tapi justru mendukung program recovery nasional.

"Kami mendukung program pembangunan yang sedang berlangsung, seperti pemberantasan korupsi, perumahan rakyat, dan pertanian," jelas Anung.

Selain itu, imbuh Anung, pelibatan para kepala daerah dan ketua DPRD dalam konsulidasi partai sama sekali tidak kontraproduktif dengan tugas-tugas pemerintahan. "Yang dibicarakan dalam pertemuan itu sama dengan program pembangunan yang sedang kita jalankan. Semangatnya adalah mempercepat pembangunan bangsa, bukan sebaliknya," tegasnya.

Loyal

Sementara itu, Soetjipto menegaskan sikap oposisi konstitusional PDIP tetap mengacu kepada visi dan misi pemerintah. "Kalau dulu, kita mengacu kepada GBHN untuk menyikapi kebijakan pemerintah, tapi sekarang kita mengacu visi dan misi yang dijanjikan pemerintah hasil Pemilu 2004," urainya.

Yang jelas, sebut mantan sekjen PDIP ini, oposisi konstitusional itu bukan berarti tidak loyal kepada pemerintah, melainkan upaya menagih konsistensi pemerintah kepada rakyat sebagaimana dikampanyekan di masa lalu.

"Kalau pemerintah berjanji untuk tidak impor beras tapi tetap impor, maka kami menentang. Kalau pemerintah berjanji tidak menaikkan harga BBM tapi menaikkan, maka kami menentang," cetusnya.

Sutjipto juga mengatakan, kontrak politik Hasta Prasetya (delapan janji setia) yang ditandatangani kader PDIP se-Indonesia yang ada di eksekutif dan legislatif bukan berarti tidak loyal.

"Kami tidak bicara loyal atau tidak loyal kepada pemerintah, tapi kami membangun loyalitas berorientasi kepada rakyat, karena pemerintah sekarang dipilih rakyat," katanya.

Seperti diketahui, dalam pertemuan sekaligus Rakornas DPP PDIP akhir pekan lalu, tercatat sekitar enam gubernur/wakil gubernur, 53 bupati/wakil bupati, 15 walikota/wakil walikota, dan 117 ketua/wakil ketua DPRD asal PDIP se-Indonesia menandatangani Hasta Prasetya.

"Hasta Parsetya kader itu merupakan pedoman mengarahkan kader kami agar menjalankan kinerja yang pro-rakyat. Misalnya, kader harus menyoroti APBD/APBN yang lebih banyak anggaran untuk birokrasi, bukan anggaran untuk publik," kata Sutjipto.

Amien-Iwan Fals

Terpisah mantan Ketua MPR Amien Rais bertemu penyanyi Iwan Fals. Selain membahas berbagai persoalan bangsa, pertemuan itu juga membicarakan komentar Yudhoyono terhadap aksi-aksi buruh. Ikut hadir dalam pertemuan yang dikemas dalam dialog di GOR Bulungan, itu anggota FPDIP DPR Permadi, anggota FPAN Dradjat Wibowo dan penyair WS Rendra.

Amien menilai Yudhoyono kekanak-kanakan ketika mengeluarkan komentar adanya pihak tertentu menjadi provokator aksi buruh. Pernyataan itu memperlihatkan kalau Yudhoyono tidak memahami substansi persoalan yang sesungguhnya. "Itu lagu lama, kalau ada demonstrasi mencari kambing hitam. Saya menganggap kuno, lagu lama bahwa demo digerakkan oleh yang tidak puas," cetus mantan ketua umum DPP PAN itu.

Selain itu, Amien mengaku kasihan dengan sejumlah kandidat presiden yang kalah dalam pemilihan presiden lalu. "Kasihan Pak Wiranto, kasihan Ibu Megawati, kasihan saya sendiri. Kami tidak mungkin seburuk itu. Kita orang-orang yang bertanggung jawab," cetusnya.

Menurut Amien, persoalan yang terpenting adalah Yudhoyono-Kalla mau melihat langsung persoalan yang sesungguhnya dialami masyarakat. Mereka harus bisa menyerap persoalan yang terjadi serta mencarikan solusi yang tepat untuk itu.

"Pemerintah jangan berpikir muluk-muluk. Daripada nanti terlalu banyak menengadah ke atas dan tersandung. Padahal, masalah di bawah sudah sangat serius. Yudhoyono-Kalla jangan sombong dan jumawa. Kalau kekuasaan sudah jumawa, maka itu pertanda akan mengalami guncangan yang lebih beruntun lagi," kata Amien.