Banjarmasin, BPost
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan minta misteri runway (landasan pacu) Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin harus diungkap dan diusut tuntas.

Permintaan sejumlah wakil rakyat ‘Bumi Perjuangan Pangeran Antasari’, Kalsel, itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Rudy Ariffin, DPRD Provinsi, dan Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan, Selasa (13/6).

Pasalnya pasca pembangunan perpanjangan runway Bandara Syamsudin Noor tiga tahun silam, ternyata menyimpan misteri yang sampai saat ini nampaknya belum terkuak.

Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Ma’wah Masykur, dihadiri Direktur Utama PT Angkasa Pura I Bambang Darwoto itu, terungkap misteri runway tersebut berupa dugaan pelaksanaan pembangunan tak sesuai bestek (rencana pembuatan bangunan).

Oleh karenanya pada bagian ujung landasan pacu arah ke Banjarbaru tak bisa berfungsi penuh, baik untuk lepas landas maupun pendaratan pesawat berbadan lebwar seperti jenis seri 767.

Ir Anang Rosadi Adenansi, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), meminta hasil pelaksanaan pembangunan pengembangan fasilitas Bandara Syamsudin Noor diaudit guna mengungkap misteri yang tersimpan pada prasarana perhubungan udara itu.

"Apakah pengembangan bandara tersebut seluruhnya murni dilakukan kontraktor Hutama Karya atau disubkontaktorkan, sehingga ada kualitas hasil bangunan yang tak sesuai harapan dan diduga tidak sesuai dengan bestek," katanya.

Guna mengungkap misteri tersebut, menurut wakil rakyat dari PKB itu, selain perlu turunnya tim teknis ahli yang independen, juga dari pejabat instansi terkait, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum.

Pendapat senada juga dikemukakan H Djumaderi Masrun, anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), seraya mempertanyakan, sejauhmana kerusakan yang dialami landasan pacu Syamsudin Noor Banjarmasin tersebut.

Dirut PT Angkasa Pura I, Bambang Darwoto, menyatakan sependapat, agar hasil pembangunan pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang menelan biaya Rp123 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel tersebut diaudit.

"Audit itu harus dilakukan oleh tim independen dan memiliki keahlian, misalnya dari Sucopindo bersama tim ahli lainnya guna mendapatkan hasil penilaian yang obyektif, serta tak menimbulkan fitnah," katanya.

Mengenai tak berfungsi secara penuh bagian runway Syamsudin Noor, dia menyatakan, hal tersebut guna menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan akibat tak sesuainya kondisi landasan itu.